Said Aqil: Syi’ah Tidak Sesat

Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Said Aqil Siroj mengatakan ajaran syiah tidak sesat dan termasuk Islam seperti halnya Sunni. “Di universitas Islam mana pun tidak ada yang menggap syiah sesat,” katanya saat dihubungi Tempo Kamis malam 26 Januari 2012. Said merujuk pada kurikulum pendidikan pada almamaternya Universitas Umm Al Quro di Arab Saudi yang dikenal sebagai pusat Wahabi yang keras. “Wahabi yang keras saja menggolongkan Syiah bukan sesat,” ujarnya.

Oleh karena itu Said heran dengan pernyataan Menteri Agama yang menilai syiah adalah ajaran sesat. Dalam kurikulum Al Firqoh Al Islamiyah ajaran Khawarij, Jabbariyah, Muktazilah, dan Syiah masih dinilai sebagai Islam. “Ulama Sunni seberi Ibnu Khazm menilai Syaih itu Islam,” katanya.

Jemaat GKI Yasmin Berharap Presiden Intervensi

Sekitar 500 anggota Jemaat Gereja Kristen Indonesia Taman Yasmin, Bogor, melangsungkan ibadat mingguan di depan Istana Merdeka, Minggu (29/1/2012). Aksi ini dilakukan untuk meminta perhatian dan perlindungan Presiden atas diskriminasi dan intimidasi yang dialami jemaat ini selama hampir dua tahun.

Alex Paulus, anggota majelis pendamping GKI Yasmin, yang memimpin doa penutup sempat mempertanyakan arti kewarganegaraan mereka ketika hak beragama mereka dilanggar. “Masihkan kita dianggap warga negara yang setara di negeri ini,” kata Alex.

Sementara itu, Bona Sigalingging, juru bicara jemaat, kepada wartawan menyatakan, mereka datang ke depan Istana karena hanya Presiden yang bisa diharapkan mengintervensi terjadinya intimidasi dan tindak kekerasan yang dialami Jemaat. “Sebagai pemegang hierarki pemerintahan pusat, Presiden yang bisa campur tangan,” kata Bona.

Redam Kekerasan Agama dengan Pendidikan Multikultural

Kekerasan atas nama agama beberapa tahun terakhir kerap “mewarnai” berbagai sisi kehidupan masyarakat di tanah air, hal ini bisa diredam dengan upaya persatuan umat melalui pendidikan multikultural.

Kalimat tersebut disampaikan pemerhati multikultural dari Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta, Prof Dr Phil H Muhammad Nur Kholis Setiawan usai menghadiri dialog pengembangan wawasan multikultural antar-umat beragama bagi para pemimpin agama, pemuda dan mahasiswa lintas agama bersama Kantor Wilayah Kementrian Agama (Kemenag) Riau, di Pekanbaru, Rabu (25/1).

Menurut ahli agama ini, praktek kekerasan yang mengatasnamakan agama, dari fundamentalisme, radikalisme, hingga terorisme, sebelumnya sempat marak di tanah air.

Berkaitan dengan hal ini, ujarnya, pendidikan multikultural menawarkan satu alternatif melalui penerapan strategi dan konsep pendidikan yang berbasis pada pemanfaatan keragaman yang ada di masyarakat seperti keragaman etnis, budaya, bahasa, agama, status sosial, gender, kemampuan, umur, serta lain sebagainya.

Pengajian MTA di Kudus Dibubarkan Paksa

Ribuan jemaah pengajian Majelis Tafsir Al-Quran (MTA) yang diselenggarakan di Gedung Ngasirah Jalan Jenderal Sudirman Kudus, Jawa Tengah Sabtu (28/01/2012) kemarin dibubarkan paksa.  Sejumlah massa mengatasnamakan Gerakan Aksi Damai Anti-MTA meminta penyelenggara segera membubarkan diri.

Acara pengajian dan pelantikan pengurus MTA ini dianggap menyimpang oleh massa yang sebagian besar dari warga NU, seperti GP Anshor, Fatayat, IPNU-IPPNU, PMII Kudus, dan Banser Kudus. Mereka mengatakan ajaran MTA radikal dan menafsirkan Al-Quran seenaknya sendiri.

Sejatinya: RUU Kemerdekaan (Bukan Kerukunan) Umat Beragama!

Apa itu agama? Agama adalah agama dan kepercayaan yang dianut oleh penduduk Indonesia. Silahkan tertawa! Namun seperti itulah bunyi dari Pasal 1: ayat 1, yang terdapat dalam draft Rancangan Undang Undang Kerukunan Umat  Beragama (RUU KUB). Ironis bukan. Sepertinya, anak yang masih ”makan bangku sekolahan dasar” saja bisa menerangkan definisi agama yang lebih memuaskan lagi. ”Dalam definisinya saja langsung ada pengulangan, agama adalah agama. Ini saja sudah tidak konsisten. Trus selanjutnya ditambahkan ada kata kepercayaan,” ujar Mohammad Monib. Mohammad Monib adalah wakil dari ICRP yang akan mengawal RUU KUB. Beliau mengatakan hal tersebut dalam diskusi publik mengenai RUU KUB. Forum yang sengaja untuk merespon RUU KUB tersebut, telah berlangsung tanggal 19 Januari 2012, di bilangan jalan Menteng, Jakarta Pusat.

RUU Ormas Harus Tegaskan Aspek Law Inforcement

Ketua Umum Indonesian Conference on Religion and Peace (ICRP), Siti Musdah Mulia, menyatakan bahwa pihaknya setuju terhadap revisi UU Nomor 8/1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas). Dengan catatan bahwa Rancangan Undang-Undang Organisasi Massa (RUU Ormas) yang kini dalam proses pembahasan dalam Panitia Khusus (Pansus) DPR ini harus lebih memberikan dukungan bagi keterbukaan dan kebebasan berkumpul bagi semua warga tanpa diskriminasi sedikitpun.

Revisi UU Nomor 8/1985 ini dimaksudkan untuk menertibkan dan menjadi payung hukum keberadaan ormas di Indonesia. Selain itu, Revisi UU Ormas ini juga merespon maraknya berbagai tindak kekerasan yang dilakukan beberapa ormas akhir-akhir ini.

Pemerintah Mangkir Dari DPR Soal GKI Yasmin

Sudah kedua kalinya pemerintah mangkir dari panggilan DPR soal GKI Yasmin. Rabu (18/01/2012) kemarin, DPR telah mengagendakan rapat bersama dengan pemerintah untuk membahas soal GKI Yasmin tersebut. Tetapi tanpa alasan yang jelas pihak pemerintah tiba-tiba membatalkan dan menunda sampai waktu yang tidak jelas. Sebelumnya pada tanggal 13 dan 16 Desember 2011 lalu pemerintah juga tidak hadir pada rapat yang serupa.

Rapat tersebut agendanya dihadiri Menteri Koordinasi Politik Hukum dan Keamanan, Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri, Kepala Polri, Ombudsman, Gubernur Jawa Barat, Wali Kota Bogor, pengurus GKI Yasmin, dan Komisi II, III, dan VII DPR RI. Tetapi hanya anggota DPR yang dapat memenuhi kewajibanya tersebut.

Mediapreneurship

Ahmad Nurcholish

 

 

Media massa tak hanya merupakan pilar keempat dari demokrasi selain eksekutif, yudikatif dan legeslatif, malainkan telah menjelma menjadi alat promosi, informasi dan komunikasi efektif bagi dunia usaha, persisnya pengembangan usaha atau entrepreneurship (kewirausahaan).

Perkembangan media massa saat ini memang cukup menggembirakan, khususnya media berbasis internet. Tak hanya jumlah medianya, tetapi juga konten dan aplikasinya sangat berguna khususnya bagi para entrepreneur. Salah satu media yang begitu avalable bagi kalangan entrepreneur adalah social media atau social networking. Jumlah media jenis ini akan terus  bermunculan bersaing dengan yang sudah ada seperti: Facebook, Friendster, Google Buzz, Talkbiznow, FledgeWing, LiveJournal, Tagged, Flixster, MySpace, Twitter, dan Flickr. Bahkan dari dalam negeri juga bermunculan situs sejenis seperti: Salingsapa, Koprol, dan FUPEI (Friends Uniting Program Especially Indonesia).

Keseriusan Pemerintah Dipertanyakan Soal GKI Yasmin

Lagi-lagi pemerintah tidak menunjukkan keseriusan dalam menangani kasus GKI Yasmin. Pemerintah kembali mangkir dari undangan pertemuan dengan DPR, Selasa (17/01/2012). Sebelumnya pemerintah juga membatalkan pertemuan-pertemuan serupa terkait penyelesaian persoalan GKI Yasmin. DPR akan memberikan kesempatan yang ketiga kalinya untuk berkonsultasi dengan pihak parlemen.

Menanggapi kasus GKI Yasmin, Ir KH Salahudin Wahid pengasuh pondok pesantren Tebuireng, Jombang, Jawa Timur  menanggapi ketika dihubungi icrp-online melalui akun twitternya bahwa pemerintah dinilai ragu-ragu menanggapi dan menyelesaikan kasus GKI Yasmin. Kyai dan juga adik Gus Dur ini menilai harus ada dialog untuk segera menyelesaikan kasus pelarangan hak beribadah ini. “Harus segera ada dialog utk penyelesaian. Pmrnth ragu2 bertindak krn takut dianggap lampaui wewenang” twitt Kyai nyentrik yang alim ini.

Stiker itu Kutipan Otentik KH. Abdurrahman Wahid

Kasus Stiker “Islam Ramah”, Alisa Wahid:

Kalimatstiker ‘Kita Butuh Islam Ramah,danBukan Islam Marah‘ merupakankutipanotentik dariKH. Abdurrahman Wahid, dan tak merujuk pada identitas tokoh atau lembaga selainnya.

Jakarta-wahidinstitute.org.Stiker bertuliskan “Kita Butuh Islam Ramah, dan Bukan Islam Marah” diterbitkan Jaringan Gusdurian seizin keluarga almarhum KH. Abdurrahman Wahid, tanpa intervensi organisasi atau institusi keagamaan apapun. “Kalimat stiker ‘Kita Butuh Islam Ramah, dan Bukan Islam Marah’ merupakan kutipan otentik dari KH. Abdurrahman Wahid, dan tak merujuk pada identitas tokoh atau lembaga selainnya,” tegas puteri sulung KH. Abdurrahman Wahid, Alissa Qotrunnada Wahid kepada wahidinstitute.org, Jumat (06/1).

Penegasan itu disampaikannya menanggapi peristiwa pengejaran sejumlah orang penolak pendirian GKI Yasmin yang mengejar sebuah mobil anggota jemaat gereja berstiker “Kita Butuh Islam Ramah, dan Bukan Islam Marah”, Minggu (1/1). Massa mengaku tersinggung dengan isi stiker dan meminta dicabut. Setelah itu berkembang pula informasi, stiker itu dianggap bentuk provokasi Gereja Yasmin berbau SARA.