PBNU: Penyebaran Film Penghinaan Nabi Muhammad untuk Pancing Kemarahan Muslim

Ketua Syuriah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Masdar Farid Mas’udi mengatakan umat Islam tidak boleh terprovokasi sedikit pun oleh film yang melecehkan Rasulullah SAW.

AP/Arun Sankar K./zn/MICOM

“Justru kalau kita terpancing seperti di Libia dan negara-negara lain, tercapailah tujuan buruk dari si pembuat film tersebut. Umat Islam boleh marah, tapi pikiran harus tetap dingin. Keteladanan Nabi dalam menghadapi penistaan seperti itu harus jadi acuan kita,” ujar Masdar melalui pesan singkatnya di Jakarta, Kamis (13/9).

Masdar mengatakan, agama sebagai cahaya kebenaran dan kemulyaan tidak boleh dibela dengan kebencian terhadap orang lain. Agama hanya bisa dibela dengan keluhuran budi oleh umat yang meyakininya.

 

Iklan

PBNU: Mari Kembali ke Khittah 17 Agustus 1945

Foto: KOMPAS.com

Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), KH Said Aqil Siroj mengajak seluruh masyarakat, terutama umat Islam di Indonesia kembali ke khittah 17 Agustus 1945. “Munas NU tahun ini mengambil tema: NU mengajak kembali ke khittah 17 Agustus 1945. Ini penting ketika fenomena perpecahan, tawuran, konflik yang terjadi belakangan makin marak dan merugikan umat Islam sebagai bangsa. Tak ada alasan kita tak bersatu. Semua konflik harus dipecahkan dengan kepala dingin, musyawarah, diskusi bersama,” ungkapnya saat diskusi bertema ‘Isu-Isu Nasional’ di Gedung PBNU, Jakarta Pusat, Selasa (4/9/2012).

PBNU Bantu Rekonsiliasi Sampang

Jakarta – Pengurus Besar Nahdlatul Ulama akan membantu rekonsiliasi damai kasus kekerasan terhadap warga Syiah di Sampang Jawa Timur.

Sumber foto: foto.detik.com

Ketua Umum PBNU, Said Aqil Siroj berencana hadir langsung ke Sampang setelah situasi memanas agak mereda. “Nanti saya ke sana setelah agak dingin,” kata Said seusai konfrensi pers tentang Munas Alim Ulama di kantor PBNU, Selasa, 4 September 2012.

Said mengatakan saat ini sudah ada beberapa pengurus NU yang berusaha mengatasi masalah Sampang di Jawa Timur. Pengurus NU itu misalnya wakil gubernur Jatim Saifullah Yusuf, Guru Besar Unair Kacung Marijan atau rais PBNU KH Hasyim Muzadi.

Melalaikan Komnas HAM

HARI ini merupakan hari terakhir masa bakti 11 komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) periode 2007-2012. Komisi yang berwibawa dan disegani di era Orde Baru itu terancam tutup usia.

Sepanjang 19 tahun Komnas HAM telah menjadi tempat pengadua korban pelanggaran HAM di Indonesia. Kini keberadaannya seolah diabaikan justru oleh pemerintah dan DPR yang harus mengawal dan mendorong penegakan HAM di Tanah Air.

DPR dan pemerintah belum juga membentuk komisioner baru Komnas HAM. Komisi III DPR yang membidangi hukum bahkan hingga Selasa (28/8) belum menentukan waktu untuk melakukan uji kelayakan dan kepatutan terhadap 30 kandidat komisioner Komnas HAM periode 2012-2017.

DPR memang mengantisipasi kemungkinan kevakuman Komnas HAM. Pimpinan DPR menyurati Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan meminta perpanjangan masa jabatan Komnas HAM periode 2007-2012 untuk beberapa bulan hingga terbentuk Komnas HAM yang baru.

Sungguh menyedihkan komisi yang begitu strategis terbengkalai di tangan pemerintah dan DPR justru tatkala berusia 19 tahun. Kita menangkap sinyal pemerintah dan DPR meremehkan komisi itu. Pemerintah dan DPR tidak menganggap Komnas HAM sebagai lembaga penting.

Menjaga Kerukunan

PENYERANGAN terhadap kelompok minoritas akhir-akhir ini menunjukkan betapa problem kerukunan masih menggelayuti bangsa ini. Celakanya, kita seperti tak mau belajar dari peristiwa-peristiwa terdahulu, seperti penyerangan terhadap kelompok Ahmadiyah, sehingga kita tak serius menjaga kerukunan.

Menjaga kerukunan menjadi tanggung jawab kita bersama. Sumber gambar: republika.co.id

Kalaupun belajar, kita seperti tak kunjung pintar menjaga kerukunan. Itu sebabnya peristiwa yang mengoyak kerukunan berulang kali meletus.

Penyerangan terhadap kelompok minoritas Ahmadiyah tak hanya sekali, tetapi berulang-ulang terjadi. Penyerangan terhadap umat kristiani yang tengah beribadah pun berkali-kali terjadi.

Paling mutakhir penyerangan terhadap kelompok minoritas Syiah di Sampang, Madura, Jawa Timur, Minggu (26/8). Penyerangan itu bukan yang pertama. Penganut Syiah itu mendapat serangan serupa pada Desember 2011.

 

Kontras: Poenyerangan Syiah Indikasi “Failed State”

Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), Haris Azhar, menilai penyerangan terhadap penganut Syiah di Sampang, Jawa Timur, Ahad, 26 Agustus 2012, bukan semata kesalahan intelijen dalam mengantisipasi konflik.

Foto: koran-jakarta.com

“Akar masalahnya adalah kebencian terhadap perbedaan,” kata Haris Azhar saat dihubungi Tempo, Senin, 27 Agustus 2012. Menurut dia, pemerintah–dari Presiden, menteri, gubernur, sampai komandan aparatur yang bertugas di lapangan—punya tanggung jawab mencegah konflik seperti ini terjadi. “Tapi yang kita lihat justru sikap anti-terhadap perbedaan, sehingga kaum minoritas seperti Syiah ini jadi tidak terlindungi,” kata Haris keras.

Tragedi Sampang, kata Haris, harus menjadi momentum bagi pemerintah untuk memperbaiki diri dan mulai menghargai perbedaan. “Jika masih begini terus, tidak ada perubahan, artinya Indonesia sudah jadi failed state, negara gagal,” katanya.

Pemerintah Gagal Lindungi Warga Syiah

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia menilai pemerintah gagal melindungi penganut Syiah sehingga kasus penyerbuan kembali berulang di Sampang, Jawa Timur.
“Pemerintah tak boleh diskriminatif dalam melindungi warga negara,” kata Ketua Komisi Ifdhal Kasim kepada Tempo, Minggu, 26 Agustus 2012.

Menurut Ifdhal, pemeluk Syiah di Sampang jelas-jelas memiliki hak dilindungi sebagai warga negara. Pemerintah daerah dan Kementerian Agama harus bertanggung jawab atas terjadinya bentrokan terbaru ini. “Jangan sampai ada kesan blaming the victims (menyalahkan korban),” ujarnya. “Harus ada pengusutan serta proses hukum yang jelas terkait pembunuhan warga Syiah ini.”

acehdesain.wordpress.com

Mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1433 H,

Minal Aidin wal-Faizin, Mohon Maaf Lahir dan Batin

Ahmad Nurcholish & Keluarga

 

Penutupan Gereja Paroki Parung Dinilai Ganjil

Senin (6 Agustus 2012) lalu Satuan Polisi Pramong Praja Kabupaten Bogor telah menyegel bangunan Gereja Paroki Santo Johanes Baptista di Kampung Tulang Kuning, Desa Waru, Kecamatan Parung. Penyegelan ini terjadi karena gereja yang telah ada sejak 6 tahun tersebut tidak memiliki izin mendirikan bangunan (IMB). Menurut jemaat gereja penyegelan ini merupakan sesuatu yang ganjal. Pasalnya dari pihak gereja sudah melengkapi semua persyaratan IMB, namun sampai saat ini IMB tersebut belum turun juga.

Surat Penyegelan Gereja Paroki Parung yang tidak dilengkapi dengan tanda tangan pejabat terkait. Sumber: dok. icrp

“Keganjelan lain yang terjadi adalah ketika penyegelan terjadi surat penyegelan sama sekali tidak ada tanda tangan dari pejabat yang berwenang” tegas Hendrik salah satu Jemaat Gereja. Selain itu menurut jemaat, penyegelan gereja oleh Satpol PP menggunakan police line merupakan tindakan yang berlebihan.

Gereja Paroki Santo Johanes Baptista telah berdiri di Kampung Tulang Kuning selama 6 tahun. Saat ini hubungan gereja dengan lingkungan sekitar baik-baik saja. Seperti diungkapkan oleh ketua RT Yayank. “Semua warga saya telah menyetujui pendirian gereja ini” tegas Yayank.

Warga sekitar menurutnya juga telah melakukan persetujuan tertulis terhadap pendirian gereja tersebut. Namun dia juga heran kenapa sampai sekarang perizinan pembangunan gereja tersebut masih juga dipermasalahkan oleh pemerintah daerah.

Ziarah dalam Jejak Pluralisme Gus Dur

KH Abdurrahman Wahid atau Gus Dur sudah tiada, tetapi sosoknya terus menarik simpati. Setiap hari ribuan orang dari beragam latar belakang menziarahi makamnya. Di depan pusara Gus Dur, mereka berdampingan, berdoa dalam kebersamaan.

Peziarah berdoa di makam Abdurrahman Wahid (Gus Dur) di area Pondok Pesantren Tebuireng, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, Jumat (20/7). Gus Dur meninggal tiga tahun lalu, tetapi makamnya hingga kini masih ramai dikunjungi peziarah dari lintas agama.

Makam Gus Dur di bagian belakang pekarangan Pondok Pesantren Tebuireng di Desa Cukir, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, tak pernah sepi. Di kompleks makam keluarga seluas 100 meter itu, Gus Dur—meninggal pada 30 Desember 2009—dibaringkan berdampingan dengan kakeknya, KH Hasyim Asy’ari, dan ayahnya, KH Wahid Hasyim.

Seperti Jumat (20/7), seusai shalat Jumat, peziarah dan santri muda berdampingan di depan makam Gus Dur. Dengan kepala menunduk, mereka khusyuk mengucapkan doa.

Lalan (42), peziarah dari Gresik, Jatim, berdoa di sisi kanan makam. Ia datang bersama keluarganya, menumpang minibus. ”Saya mengantar anak dan keponakan yang mau mondok di Lamongan. Memang direncanakan shalat Jumat di sini, sekalian ziarah ke makam Gus Dur,” ujarnya.