Menipisnya Toleransi

Diskusi Publik “Membincang Kekerasan atas Nama Agama” di STF Driyarkara. Sumber: Dok. ICRP

“Rasa toleransi dalam diri masyarakat sekarang sudah mulai menipis, apalagi jika sudah dikaitkan dengan persoalan agama” ungkap Prof. Dr. Franz Magnis Suseno, SJ. Guru Besar STF Driyarkara dalam acara Diskusi Publik “Membincang Kekerasan atas Nama Agama” Senin (19/11/2012).

Menurut Romo Magnis, begitu beliau disapa, Darwin telah lama menjelaskan keadaan seperti ini. Dimana manusia akan saling serang dan saling curiga demi mempertahankan hidupnya. Demikianlah hidup di zaman globalisasi seperti saat ini. Batas-batas kelompok hilang dan menyisakan individu-individu yang berjuang sendiri.   ”Saat ini kalau cari aman, ya cari masyarakat yang masih primordial” tegas Romo Magniz

Menipisnya sikap toleransi masyarakat, menurut Romo Magniz, juga disebabkan kondisi perpolitikan di Indonesia. “Money politik dan otonomi daerah saat ini mendukung primordialisme, mendukung korupsi, dan mendukung intoleransi” tegasnya. Dampaknya kemudian adalah sikap fundamentalisme yang tertutup terhadap nilai-nilai kemanusiaan dan kenegaraan.

Sementara itu Ahmad Nurcholish, Koordinator Divisi Informasi, Komunikasi dan Penelitian ICRP, menilai kekerasan atas nama agama terjadi karena beberapa faktor. Pertama, dangkalnya pemahaman keagamaan. Hal ini menyebabkan kesalahpahaman dalam memaknai sebuah ajaran agama. Misalnya, pemahaman tentang konsep jihad. “Padahal jihad yang paling besar adalah jihad melawan hawa nafsu” tegas Ahmad Nurcholis.

Kedua, munculnya fatwa-fatwa yang memicu intoleransi. Seperti fatwa MUI yang menyatakan Ahmadiyah sesat. “Lebih baik fatwa ini tidak ada, karena lebih banyak madlarat (kejelekan-red)-nya dari kemaslahatannya” tutur pria yang menikah beda agama ini. Fatwa-fatwa seperti ini, menurut Nurcholish, bisa menjadi pemicu tindakan kekerasan (atas nama) agama.

Ketiga, minimnya ketegasan pemerintah. Pemerintah sebagai pemegang otoritas tertinggi, menurut Nurcholis, harus tegas terhadap tindakan-tindakan kekerasan beragama, jangan malah membiarkannya. “Seperti persoalan GKI Yasmin Bogor, pemerintah pusat justru absen dan terkesan membiarkan tragedi ini.” lanjut Nurcholis kita butuh pemerintah yang tegas dan berani menegakkan keadilan tanpa memandang suku, agama, dan primordialisme.

Acara dialog Umum ini merupakan bagian dari rangkaian program Harmony Goes to Campuss yang diselenggarakan oleh ICRP, Harmony Mitra Media, Garuda Food, dan Sinarmas. Sebelumnya dialog yang sama juga telah dilaksanakan di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. [Mukhlisin/icrp-online.org]