PBNU, ICRP, Walubi, dan Hikmahbuddhi: Hentikan Konflik Rohingya

Situasi konflik etnis Rohingya telah menuai banyak kecaman dari berbagai pihak. Beberapa diantaranya muncul dari organisasi-organisasi keagamaan seperti Nahdlatul Ulama, Walubi (Perwakilan Umat Buddha Indonesia), Himpunan Mahasiswa Buddhis Indonesia (Hikmabudhi), dan ICRP. Organisasi kemasyarakatan tersebut secara bersamaan menyatakan kecaman terhadap konflik Rohingya Rabu (1/8) lalu di kantor Pengurus Besar nahdlatul ulama (PBNU).

PBNU, ICRP, Walubi, dan Hikmahbuddhi sepakat bahwa Etnis Rohingya tidak boleh didiskriminasi

Ketua DPP Walubi (Perwakilan Umat Buddha Indonesia) Suhu Benny menyatakan keresahannya terhadap konflik yang dialami warga Rohingya. Konflik di negeri mayoritas Budha tersebut menurutnya telah meluas menjadi isu agama. Salah satu Indikasinya telah muncul imbauan dari sekelompok orang tertentu tentang penutupan wihara di Aceh.

“Padahal, kami umat Buddha di Indonesia sesungguhnya juga heran, kenapa masih ada kejadian seperti ini di kawasan ASEAN,” tegas Suhu Benny. Kasus kekerasan di Rohingya ini sejatinya menurut suhu Benny adalah tragedi kemanusiaan. Jangan sampai menjadi isu yang luas dan liar.

Sementara itu Himpunan Mahasiswa Buddhis Indonesia (Hikmabudhi) dalam pernyataannya menjelaskan bahwa tragedi ini selayaknya disikikapi secara arif dan bijak. Jangan sampai ada orang atau kelompok yang merasa terprofokasi. Pemerintah harus mengambil langkah cepat untuk membantu warga Rohingya yang tertindas tersebut.

Sementara itu KH Said Aqil Siradj, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menghimbau kepada pemerintah terutama presiden SBY untuk segera memberikan bantuan terhadap masyarakat Rohingya. Menurutnya PBNU telah berupaya dan melakukan tindakan-tindakan konkrit. Sebelumnya pada tanggal 1 Juni PBNU telah menyelenggarakan pertemuan dengan oramas-ormas islam dan pemerintah terkait maslah ini.

Selain itu, Said Aqil juga menghimbau kepada umat Muslim Indonesia jangan sampai ada yang terpancing dengan isu ini. Umat muslim di Indonesia yang menjadi mayoritas harus melindungi kaum minoritas. Mendengar berita ada beberapa ormas yang akan mengirim laskar jihad ke Rohingya, Said Aqil menilai bahwa tindakan tersebut tidak tepat.

Ketua Umum Indonesian Conference on Religiond and Peace (ICRP) Siti Musdah Mulia menyatakan hal yang senada. Dimanapun tempatnya tidak boleh ada tindakan yang tidak adil, kekerasan, dan diskriminasi. Musdah Mulia juga menegaskan bahwa PBB dan OKI harus segera mendesak pemerintahan Myanmar untuk menghentikan tindakan kekerasan terhadap etnis Rohingya. Selain itu, perlu lebih diintensifkan dialog antar agama supaya tidak terjadi kesalahpahaman antar umat beragama.  [mukhlisin/icrp-online.org]