WI Desak Pemerintah Lebih Serius Tangani Radikalisme dan Terorisme

WI Desak Pemerintah Lebih Serius Tangani Radikalisme dan Terorisme

Jakarta-Wahidinstitute.org.Dengan semakin meningkatnya radikalisasi dan dan tindak terorisme di Indonesia, Pemerintah dan DPR seharusnya lebih serius mendukung upaya-upaya deradikalisasi baik yang dilakukan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) maupun masyarakat.

“Saat ini dukungan terhadap penanggulangan radikalisme dan terorisme di Indonesia masih belum optimal dan seolah hanya menjadi tugas pihak-pihak tertentu. Padahal masalah ini adalah problem bangsa secara keseluruhan”. Demikian disampaikan Direktur The Wahid Institute, Yenny Zannuba Wahid setelah penandatanganan kerjasama koordinasi penangkalan dan rehabilitasi radikalisme antara BNPT dan The Wahid Institute di Jakarta, Kamis (16/02).

Yenny melihat, kelompok-kelompok radikal secara sistematis melakukan pendekatan ke berbagai institusi seperti pendidikan, organisasi keagamaan hingga masyarakat umum. “Yang berhadap-hadapan bukan lagi antara mereka (kelompok radikal) dengan negara, tapi antara mereka dengan masyarakat lain” jelasnya.

Dalam laporan The Wahid Institute, lanjut Yenny, terlihat jelas adanya peningkatan tindak radikalisme di beberapa daerah. Trend ini bersamaan dengan peningkatan tindak intoleransi atas nama agama. “Kita mencatat peningkatan itu sudah mencapai 30 persen” lanjutnya.

Dengan berbagai fakta tersebut, Yenny melihat perhatian dari pemerintah terhadap BNPT harusnya lebih optimal. “Kantor saja, BNPT masih ngontrak. Padahal lembaga ini menyimpan berbagai data dan dokumen intelijen yang sangat sensitif. Saya berharap ada perhatian lebih terhadap lembaga ini” tambah Yenny.

Yenny juga mengapresiasi upaya BNPT melibatkan masyarakat sipil dalam melakukan program deradikalisasi. “Kami menyambut gembira dan siap membantu BNPT dalam upaya membangun kesadaran masyarakat guna mencegah penyebaran paham-paham radikal” tegasnya.

Namun Yenny menyarankan instansi lainnya membantu secara maksimal upaya pencegahan paham radikal Indonesia. Salah satunya dengan menindak tegas ormas-ormas yang melakukan tidak kekerasan. “Kalau pemerintah enggan membubarkan ormas seperti FPI, maka pemerintah bisa melakukan penuntutan secara pidana maupun perdata kepada tokoh-tokohnya untuk berbagai tindak kekerasan yang mereka lakukan” Yenny menambahkan.

Yenny memberi contoh tindakan perusakan di Kantor Kementrian Dalam Negeri beberapa waktu lalu. Tindakan tegas terhadap mereka yang terlibat menurutnya akan menimbulkan efek jera. Sementara mereka yang tidak terlibat segera dirangkul dan diberi pemahaman mengenai islam yang damai. “Ini tentu perlu melibatkan ormas islam lainnya” tandasnya.

Dalam penandatanganan kerjasama yang disaksikan Kepala BNPT, Ansyad Mbai ini, hadir pula Ketua Muslimat NU, Khofifah Indar Parawansa, perwakilan Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan perwakilan dari sejumlah perguruan tinggi di Jakarta (SA/wahidinstitute.org)