Stiker itu Kutipan Otentik KH. Abdurrahman Wahid

Kasus Stiker “Islam Ramah”, Alisa Wahid:

Kalimatstiker ‘Kita Butuh Islam Ramah,danBukan Islam Marah‘ merupakankutipanotentik dariKH. Abdurrahman Wahid, dan tak merujuk pada identitas tokoh atau lembaga selainnya.

Jakarta-wahidinstitute.org.Stiker bertuliskan “Kita Butuh Islam Ramah, dan Bukan Islam Marah” diterbitkan Jaringan Gusdurian seizin keluarga almarhum KH. Abdurrahman Wahid, tanpa intervensi organisasi atau institusi keagamaan apapun. “Kalimat stiker ‘Kita Butuh Islam Ramah, dan Bukan Islam Marah’ merupakan kutipan otentik dari KH. Abdurrahman Wahid, dan tak merujuk pada identitas tokoh atau lembaga selainnya,” tegas puteri sulung KH. Abdurrahman Wahid, Alissa Qotrunnada Wahid kepada wahidinstitute.org, Jumat (06/1).

Penegasan itu disampaikannya menanggapi peristiwa pengejaran sejumlah orang penolak pendirian GKI Yasmin yang mengejar sebuah mobil anggota jemaat gereja berstiker “Kita Butuh Islam Ramah, dan Bukan Islam Marah”, Minggu (1/1). Massa mengaku tersinggung dengan isi stiker dan meminta dicabut. Setelah itu berkembang pula informasi, stiker itu dianggap bentuk provokasi Gereja Yasmin berbau SARA.

Menurut Alissa, stiker itu diedarkan secara luas sejak peluncuran Pojok Gus Dur di Gedung Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Agustus 2011. Stiker juga dibagikan sebagai souvenir di acara Haul ke-2 KH Abdurrahman Wahid, 30 Desember di Ciganjur, Jakarta Selatan. “Dihadirkan ke ruang publik semata demi penyebarluasan gagasan Islam damai bagi semesta, visi keagamaan dan kemanusiaan yang selama ini diperjuangkan almarhum KH Abdurrahman Wahid NU,” terang Panitia Haul ke-2 KH. Abdurrahman Wahid itu.

Kasus yang menimpa jemaat GKI Yasmin itu, lanjut Alissa, tak akan menyurutkan langkahnya untuk terus memproduksi dan memperbanyak stiker ke masyarakat. Bahkan, kata Koordinator Nasional Jaringan Gusdurian itu, tak menutup kemungkinan masyarakat Indonesia akan berinisiatif untuk memproduksi stiker ini secara swadaya.“Stiker tersebut dibuat dan disebarkan murni demi tujuan harmonisasi antar pemeluk agama, dan bukan sebaliknya.”

Ia berharap semua pihak terus menjunjung tinggi supremasi hukum di Indonesia dan tak melakukan tindakan anarkistis hanya semata berdasarkan prasangka atas nama agama, suku, ras, dan keyakinan apapun.  (AMDJ)