“Negara Kehilangan Wibawa”

Insiden Ahmadiyah dan Perusakan Gereja

Tokoh Agama dan Aktivis HAM: Negara Kehilangan Wibawa

JAKARTA-WAHIDINSTITUTE.ORG. Belum lewat dua hari pascapenyerangan dan pembunuhan warga jemaat Jemaah Ahmadiyah di Desa Umbulan, Cikeusik, Pandeglang, Banten, Minggu (6/2), di Temanggung, Jawa Tengah, Selasa Selasa (8/2) setidaknya tiga gereja rusak akibat amuk massa menyusul kerusuhan dalam persidangan kasus penistaan agama dengan terdakwa Antonius Richmond Bawengan di Pengadilan Negeri Temanggung.

Gereja Bethel Indonesia, berjarak sekitar dua kilometer dari PN Temanggung, mengalami kerusakan akibat pembakaran. Sebuah bangunan sekolah taman kanak-kanak yang berada di lingkungan gereja terbakar di sejumlah bagian, termasuk enam motor hangus terbakar. Selain itu, pembakaran juga terjadi di Gereja Pantekosta dan Gereja Katolik Santo Petrus Paulus Temanggung.

Kedua peristiwa itu bukan perdana. Kejadian serupa sering terjadi di berbagai tempat. Situasi ini telah meningkatkan rasa terancam berbagai kelompok minoritas agama di berbagai daerah sekaligus ancaman serius bagi lahirnya konflik yang lebih besar. “Untuk itu, kami yang duduk di sini menyatakan bukan hanya keprihatinan tapi juga kekecewaan terhadap pemerintah. Pemerintah sudah kehilangan kewibaan di mata kelompok-kelompok garis keras,” kata Yenny Zannuba Wahid dalam konferensi pers di The Wahid Institute Jakarta, Selasa (8/02).

Selasa siang itu, selain puteri kedua almarhum KH. Abdurrahman Wahid ini hadir pula sejumlah tokoh agama dan tokoh pegiat HAM, yaitu mantan Ketua Indonesian Conference on Religion and Peace (ICRP) Djohan Effendi, Pengurus ICRP Johanes Hariyanto, Sekretaris Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) Benny Susetyo, rohaniawan Gereja Kristen Indonesia (GKI) Albertus Patty, pegiat HAM yang juga Dewan Pembina Transparansi Internasional Todung Mulya Lubis, Ketua Setara Institute Hendardi, dan peneliti senior WI Rumadi.

Selain mengutuk dan menyesalkan tindakan tersebut, para tokoh ini mendesak Presiden Susilo Bambang Yudoyono memberikan perintah tegas kepada para penegak hukum untuk melindungi kebebasan beragama setiap warga negara sebagaimana telah dijamin di dalam konstitusi. “Kami juga menghimbau kepada para pemimpin agama untuk mendorong dan mendidik umat beragama agar menghormati setiap perbedaan yang ada, dan tidak menyuarakan semangat kebencian terhadap agama dan keyakinan lain,” tegas Yenny.

Sejumlah tokoh menduga kuat, peristiwa kekerasan tersebut sebagai tindakan pembiaran yang nyata dari negara. “Aparat melalui intelnya yang banyak pasti sudah tahu potensi penyerangan tersebut. Apalagi seperti diberitakan media, sehari sebelumnya ada pihak dari warga Ahmadiyah yang dimintai keterangan polisi terkait kegiatan yang akan dilakukan pada Minggu,” tegas Todung.

Untuk mempertanggungjawabkan peristiwa tersebut, Hendardi bahkan mengusulkan untuk membebastugaskan aparat yang bertanggungjawab dalam peristiwa tersebut mulai dari level Polda, Polres, hingga Polsek dalam proses penyelidikan indikasi pelanggaran HAM berat yang tengah dilakukan Komisi NasionalHak Asasi Manusia (Komnas HAM).

Hendardi juga menyinggung tentang sikap dan pernyataan Menteri Agama Suryadharma Ali yang ikut memperkeruh suasana dan memperkuat wacana penyesatan Ahmadiyah. “Pernyataan yang memperkeruh suasana semacam ini bukan hanya kali ini. Karena itu sudah saatnya Menteri Agama diganti,” tandasnya.

Sementara itu, Yenny juga mengimbau kepada umat Islam di Tanah Air untuk tidak terprovokasi tentang wacana kesesatan Ahmadiyah. Biarlah urusan sesat dan tidak sesat menjadi urusan Tuhan. Bahkan, ia menambahkan soal pengkafiran dan penyesatan itu terjadi tiap hari dan tidak hanya dialami umat Islam saja. Dan pengakafiran bukan alasan pembenar seseorang melakukan tindak kekerasan. [] (AMDJ)

http://wahidinstitute.org/Berita/Detail/?id=251/hl=id/Tokoh_Agama_Dan_Aktivis_HAM_Negara_Kehilangan_Wibawa
http://alamsyahdjafar.wordpress.com/