Nikah Sirry dalam Pernikahan Beda Agama

Memoar Cintaku: Pengalaman Empiris NIkah Beda Agama

‘Nikah Sirry’ dalam Pernikahan Beda Agama

Sejumlah calon pasangan beda agama dengan latar belakang kasus yang berbeda-beda bertanya pada penulis tentang satu hal yang masih mengganjal dalam diri mereka. Hal itu menyangkut kemungkinan bagaimana pernikahan secara Islam dapat dilakukannya, mengingat mereka adalah pasangan muslim dan non-muslim.

Sebagaimana yang kita ketahui, nikah beda agama masih menjadi masalah yang belum terpecahkan secara jelas di negeri ini. UU Perkawinan No. 1/1974 maupun kebijakan pemerintah lainnya yang mengatur soal pernikahan tidak secara jelas melarang atau sebaliknya. Dampaknya, sebagian dari pasangan  beda agama memilih menikah di luar negeri karena megalami kesulitan di negeri sendiri. Kesulitan tesebut tidak hanya menyangkut soal tatacara pelaksanaan atau prosesi keagamaannya, tetapi yang terpenting juga adalah pengabsahannya oleh Negara sehingga pernikahan tersebut tercatat oleh pemerintah.

Belum lagi masalah di atas menemukan solusi, kini, pernikahan beda agama diperumit dengan munculnya RUU Peradilan Agama Bidang Perkawinan yang didalamnya mengatur tentang nikah sirry. Dalam draf RUU tersebut, mereka yang melakukan nikah sirry (salam pengertian tidak melalui KUA atau tidak tercatat) maka akan dihukum kurungan maksimal 3  buan atau denda maksimal 5 juta rupiah.

Tak ayal, begitu draf tersebut bergulir langsung menuai pro-kontar di tengah masyarakat, termasuk mengundang keresahan bagi mereka yang akan menikah dengan cara beda agama. Pasalnya, pada umumnya, mereka yang akan menikah dengan cara beda agama berharap pernikahan tersebut dapat dilaklsanakan sesuai tatacara agama masing-masing calon mempelai.

‘Nikah Sirry‘

Oleh karenanya, bagi pasangan beda agama, terutama yang salah satunya beragama Islam, mereka sangat menginginkan, selain prosesi agama (pemberkatan nikah jika dalam Kristen atau Katolik) pasangannya, juga akad nikah secara Islam. Tetapi karena penghulu dari Kantor Urusan Agama (KUA) tidak berkenan untuk menikahkan pasangan beda agama, maka alternative berikutnya adalah menikah dengan penghulu di luar KUA. Penghulu tersebut umumnya dari kalangan intelektual Islam yang memiliki pemahaman bahwa nikah beda agama tidak dilarang dalam Islam.

Akad nikah tersebut, meski tidak dengan penghulu dari KUA, dalam pelaksanaannya juga mengacu pada tatacara pernikahan dalam Islam. Misalnya, syarat/rukun nikah yang termaktub dalam fiqih Islam harus terpenuhi, yakni, sesuai Fiqih Empat Madzhab, pertama, harus ada kedua mempelai. Kedua, harus ada wai nikah, yakni orang tua dari mempelai perempuan atau yang menggantikannya sesuai aturan fiqih Islam. Ketiga, dua orang saksi yang ditunjuk. Jumhur (pandangan mainstream) ulama mengharuskan kedyuanya laki-laki. Keempat, adanya mahar (mas kawin) dari mempelai laki-laki yang akan diberikan pada mempelai perempiuan, dan kelima, ijab Kabul pada saat dilaksanakan.

Jika kelima rukun tersebut dapat terpenuhi maka sesuai ajaran Islam maka akad nikah tersebut sah, dan oleh karenanya sah juga pernikahannya. Pertanyaan berikutnya yang kerap mengemuka adalah, karena akad nikah tersebut tidak tercatat oleh Negara, melalui KUA, maka orang umumnya menyamakannya dengan nikah sirry. Jika nikah sirry dalam pengertian tidak tercatat di KUA, maka jawabannya ya. Tetapi jika dalam pengertian nikah rahasia dan tidak memenuhi syarat/rukun nikah, maka jawabannya tidak. Sebab, sepanjang yang penulis ketahui, para penghulu ‘swasta’ tersebut senantiasa memenuhi kaidah-kaidah pernikahan dalam Islam. Dan yang lebih pengting dari itu adalah, selain akad nikah, pasangan beda agama juga melaksanakan prosesi keagamaan seperti pemberkatan gereja atau semacamnya yang memungkinkan untuk dapat dicatatkan melalui Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (DKCS).

Dengan begitu, akad nikah pasangan beda agama tidak serta-merta dapat dikatakan sebagai nikah sirry sebagaimana yang kita pahami selama ini. Sebab, mereka selalu mencatatkan pernikahannya melalui DKCS dan kemudian mendapatkan akta nikah yang keabsahannya sama dengan buku nikah yang dikeluarkan oleh KUA. Sehingga demikian, ‘nikah sirry’ dalam pernikahan beda agama dapat dikatakan sebagai penyempurna dari sebuah pernikahan, sebagaimana pernikahan konvensional. Dengan akad nikah itu mereka merasa tentram karena sah menurut Islam. Juga merasa nyaman karena sah juga dengan adanya pemberkatan dan semacamnya.

Ketentraman dan kenyamanan pasangan beda agama semakin lengkap dengan adanya pen catatan sipil melalui DKCS yang kemudian mengeluarkan akta nikah bagi mereka. Hanya saja, hal ini tidak dapat dirasakan oleh semua pasangan beda agama oleh sebab tidak semua DKCS berkenan mencatat pasangan beda agama. Sementara info DKCS mana saja yang berkenan mencatat tidak semua diketahui oleh calon pasangan beda agama. Inilah yang menjadi kendala di lapangan bagi calon pasangan beda agama. Mereka berada pada posisi sulit, tersedut, dan terkadang harus merelakan cinta mereka kandas di tengah jalan karena tidak menemukan jalan keluar bagi keberlanjutan cinta kasih mereka.

Oleh karenanya, jika kita konsisten bahwa jatuh cinta, memilih pasangan hidup, memilih cara pernikahan adalah hak sipil setiap orang, maka yang harus dibenahi adalah kebijakan yang mengatur tentang hal itu. Adanya Keputusan MA No. 1400 Tahun 1986/1989 yang menegaskan bahwa perbedaan agama tidak menghalangi seseorang untuk menikah, tidak serta-merta dijadikan pegangan bagi petugas KUA maupun DKCS untuk mencatat pasangan nikah beda agama. Mereka menilai bahwa keputusan MA tersebut sangat kasuistik sehingga tidak dapat digunakan secara merata. Karena itu, menyambut RUU Peradilan Agama Bidang Pernikahan di atas, sagat mendesak untuk dimasukkan mengenai kedudukan nikah beda agama di Indonesia. Harapannya tentu nikah beda agama tak lagi dipersulit dan diatur secara jelas bagaimana hal itu dapat dilaksanakan, baik secara agama maupun pencatatan sipilnya.

Selama ini, beragam masukan, usulan, bahkan draf amandemen UUP No. 1/1974, termasuk Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam,  yang mengusulkan agar nikah beda agama tidak dilarang atau dipersulit selalu kandas di tengah jalan. Karena itu, saat ini merupakan momen penting untuk melanjutkan usulan-usulan tersebut agar nikah beda agama memeroleh landasan kebijakan yang terang dan transparan. [ ] Ahmad Nurcholish