Tujuh Kriteria Kepala Negara Menurut Al-Mawardi

Tujuh Kriteria Kepala Negara Menurut Al-Mawardi

 

Menelisik motivasi dan alasan diperlukannya lembaga negara (imamah) dalam satu komunitas, menunjukkan bahwa tanggung jawab seorang kepala negara tidaklah ringan. Ia diharapkan bisa menjaga keutuhan negara, melindungi hahk-hak dasar setiap pribadi, dan sekaligus mengusahakan pemenuhan kebutuhan hidup bersama.

 

Demikian dikatakan Abd Moqshid Ghazali dalam Tadarrus Ramadhan Jaringan Islam Liberal, tadi malam (4/9) di Teather Utan Kayu, Jakarta, yang khusus mengkaji al-Ahkam al-Sulthaniyah karya al-Mawardi.

 

Untuk dapat menjalankan fungsi pemerintahan itu, kata doktor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ini, kepala negara harus memiliki sejumlah kelebihan.

 

Al-Mawardi, terang Moqshid, menyodorkan beberapa syarat seorang kepala negara:

 

Pertama, bersifat adil (al-’adalah). Sifat adil ini bagi Al-Mawardi, adalah fundamental. ”Tanpa al’adalah, kepemimpinan negara tak ideal,” tutur Moqshid.

 

Kedua, berpengetahuan (al-’alim). Pengetahuan yang luas dibutuhkan untuk menopang kepala negara dalam berjihad dan berijtihad. ”Dalam proses pengambilan keputusan, ijtihad kepala negara mutlaq diperlukan,” paparnya mengutip Al-Mawardi.

 

Ketiga, memiliki kemampuan mendengar, melihat dan berbicara secara sempurna, sehingga ia dapat mengenali masalah dengan teliti dan dapat mengakomodasikannya dengan baik.

 

Keempat, seorang kepala negara, menurut Al-Mawardi, seperti dijelaskan Moqshid, harus mempunyai kondisi fisik yang sehat.

 

Kelima, memiliki kearifan dan wawasan yang memadai untuk mengatur kehidupan rakyat dan mengatur kepentingan umum.

 

Keenam, memiliki keberanian untuk melindungi wilayah kekuasaan Islam dan untuk mempertahankannya dari serangan musuh.

 

Ketujuh, berasal dari keturunan quraissy. Menurut Moqshid, para penulis Barat menilai persyaratan ketujuh ini sengaja diungkap al_Mawardi untuk melanggengkan kekuasaan Bani Abbas yang telah dirongrong Bani Buwaih dan Bani Fatimiyah yang Syi’ah.

 

”Ini juga menutup kemungkinan adanya khalifah dari kalangan non-Arab, seperti Persia dan Turki yang pada waktu itu sudah banyak yang mengendalikan roda pemerintahan,” jelasnya. [ ] Ahmad Nurcholish