Redam Kekerasan Agama dengan Pendidikan Multikultural

Kekerasan atas nama agama beberapa tahun terakhir kerap “mewarnai” berbagai sisi kehidupan masyarakat di tanah air, hal ini bisa diredam dengan upaya persatuan umat melalui pendidikan multikultural.

Kalimat tersebut disampaikan pemerhati multikultural dari Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta, Prof Dr Phil H Muhammad Nur Kholis Setiawan usai menghadiri dialog pengembangan wawasan multikultural antar-umat beragama bagi para pemimpin agama, pemuda dan mahasiswa lintas agama bersama Kantor Wilayah Kementrian Agama (Kemenag) Riau, di Pekanbaru, Rabu (25/1).

Menurut ahli agama ini, praktek kekerasan yang mengatasnamakan agama, dari fundamentalisme, radikalisme, hingga terorisme, sebelumnya sempat marak di tanah air.

Berkaitan dengan hal ini, ujarnya, pendidikan multikultural menawarkan satu alternatif melalui penerapan strategi dan konsep pendidikan yang berbasis pada pemanfaatan keragaman yang ada di masyarakat seperti keragaman etnis, budaya, bahasa, agama, status sosial, gender, kemampuan, umur, serta lain sebagainya.

Namun, kata dia, yang terpenting dalam pendidikan multikultural adalah seorang guru, pemuka agama dan pemuka masyarakat adat budaya yang tidak hanya dituntut untuk menguasai dan mampu secara profesional mengajarkan serta memberikan pencerahan.

“Lebih dari itu, seorang pendidik atau penyegar juga harus mampu menanamkan nilai-nilai inti dari pendidikan multikultural seperti demokrasi, humanisme, dan pluralisme atau menanamkan nilai-nilai keberagamaan yang inklusif pada siswa,” tuturnya.

Seperti `out-put`nya, kata Nur Kholis, sebaiknya juga tidak hanya penyesuaian dengan disiplin ilmu yang ditekuni, namun juga diharapkan para pendidik mampu menerapkan nilai-nilai keberagamaan dalam memahami dan menghargai keberadaan para pemeluk agama dan kepercayaan lain.

Lain daripada itu, lanjutnya, pendidikan multikultural juga dapat diterapkan diluar pendidikan formal, seperti mengadakan acara dialog bersama masyarakat lintas agama dan lain sebagainya.

“Jika cara ini dilakukan dan disikapi dengan baik oleh berbagai pihak, baik pemerintah dan masyarakat, pasti akan menciptakan keharmonisan dalam kehidupan berbangsa dan bertanah air,” ujarnya.

Perbaikan Akhlak

Selain itu juga, menurut Nur Kholis, pendidikan multikultural juga mampu memulihkan atau memperbaiki sisi akhlak manusia.

Sepatutnya juga diketahui, demikian Kholis, bahwa keragaman umat dalam beragama, ras dan kebudayaan diakui atau tidak, dapat menimbulkan berbagai persoalan, seperti korupsi, kolusi, nepotisme, kemiskinan, kekerasan, perusakan lingkungan, separatisme, dan hilangnya rasa kemanusiaan untuk menghormati hak-hak orang lain.

“Kondisi demikian adalah wujud nyata sebagai bagian dari multikultural apabila kita tidak bisa menyikapi dengan baik dan dewasa,” tuturnya.

Nah, menurut Kholis lagi, berkaitan dengan hal tersebut, maka pendidikan multikultural tentunya akan sangat penting sebagai alternatif guna meredam berbagai kekacauan atau konflik yang erat kaitannya dengan akhlak manusia.

Melalui penerapan strategi dan konsep pendidikan yang berbasis pada pemanfaatan keragaman yang ada di masyarakat, lanjutnya lagi, maka secara sadar semua pihak masyarakat akan mencintai satu sama lainnya tanpa harus mempertimbangkan sebuah perbedaan yang nyata.

“Intinya, anggap sebuah perbedaan itu adalah sebuah keindahan, sehingga kita bisa saling menjaga satu sama lainnya tanpa harus menyinggung keindahan itu sendiri,” demikian Nur Kholis.

Sumber: antaranews.com | Kamis, 26 Januari 2012 08:31 WIB

Ribuan jemaah pengajian Majelis Tafsir Al-Quran (MTA) yang diselenggarakan di Gedung Ngasirah Jalan Jenderal Sudirman Kudus, Jawa Tengah Sabtu (28/01/2012) kemarin dibubarkan paksa.  Sejumlah massa mengatasnamakan Gerakan Aksi Damai Anti-MTA meminta penyelenggara segera membubarkan diri.

Acara pengajian dan pelantikan pengurus MTA ini dianggap menyimpang oleh massa yang sebagian besar dari warga NU, seperti GP Anshor, Fatayat, IPNU-IPPNU, PMII Kudus, dan Banser Kudus. Mereka mengatakan ajaran MTA radikal dan menafsirkan Al-Quran seenaknya sendiri.

Akhirnya pengajian MTA ini dihentikan sekitar pukul 11.00 WIB, padahal jadwal sebelumnya acara akan berakhir pukul 15.00 WIB. Sekitar 3000 jamaah MTA akhirnya meninggalkan gedung dengan pengawalan ketat dari pihak kepolisian.

Menurut pengakuan koordinator aksi Saiful Anas, kehadiran MTA di Kudus menyebabkan konflik dan keresahan dengan masyarakat sekitar. “Pengajian yang dilakukan juga pernah menghujat para kiai. Hal paling fatal, dosa orang yang melakukan tahlil dianggap lebih besar dibanding orang yang berzina. Padahal tahlil sudah menjadi tradisi warga NU,” katanya dalam hadisatari.com

Sementara itu, seperti dilansir Media Indonesia, Rozaq, ketua MTA Kudus menyanggah semua yang disebutkan massa pendemo. “MTA hanya pengajian biasa yang mengajarkan Alquran dan Hadis. Tidak ada yang menyimpang dari ajaran Islam,” katanya seusai membubarkan jemaahnya. [Mukhlisin/icrp-online.org]

Apa itu agama? Agama adalah agama dan kepercayaan yang dianut oleh penduduk Indonesia. Silahkan tertawa! Namun seperti itulah bunyi dari Pasal 1: ayat 1, yang terdapat dalam draft Rancangan Undang Undang Kerukunan Umat  Beragama (RUU KUB). Ironis bukan. Sepertinya, anak yang masih ”makan bangku sekolahan dasar” saja bisa menerangkan definisi agama yang lebih memuaskan lagi. ”Dalam definisinya saja langsung ada pengulangan, agama adalah agama. Ini saja sudah tidak konsisten. Trus selanjutnya ditambahkan ada kata kepercayaan,” ujar Mohammad Monib. Mohammad Monib adalah wakil dari ICRP yang akan mengawal RUU KUB. Beliau mengatakan hal tersebut dalam diskusi publik mengenai RUU KUB. Forum yang sengaja untuk merespon RUU KUB tersebut, telah berlangsung tanggal 19 Januari 2012, di bilangan jalan Menteng, Jakarta Pusat.

Copy paste

Selain tidak ada penjelasan yang lebih memuaskan mengenai definisi agama, Monib juga menambahkan, ”Bagi saya dalam naskah akademisnya hampir semua instrumen penegakan HAM, baik yang nasional maupun internasional, TAP MPR, UUD 45, semua sudah ada. Tapi apa yang hadir dalam rancangan undang-undang, pada redaksional, pasal per pasal, program dan pada esensi undang-undang, jauh dari pertimbangan yang ada pada naskah akademik. Karena itulah kami dan kita semua untuk sementara mengatakan menolak, sebagian atau seluruhnya. Kalau RUU-nya  masih seperti ini!”

Beliau juga mengatakan kalau di naskah akademis masih berbicara mengenai agama dan kepercayaan, tapi di dalam draft, kepercayaan sudah tidak dihadirkan, menghilang begitu saja. Hal yang sama juga disampaikan oleh Isnur, dari LBH Jakarta yang menyatakan kalau naskah akademik hanya ”lumayan” bagus pada Bab 1 tepatnya di bagian latar belakang saja, sedangkan bab yang selanjutnya pada bagian perumusan semua mulai kacau. Menurutnya,”Secara keseluruhan naskah akademik ini jadinya kacau dan ini semakin diperparah setelah membaca draft RUU-nya. Di dalam pasal draft RUU ada definisi agama yang rancu, seperti agama langit dan agama bumi. Naskah akademis juga cenderung mendefinisikan agama dalam perspektif agama samawi.  Jadi kajian agamanya terlalu sempit. Bahkan pasal penodaan agama tak lebih merupakan copy paste dari UU PNPS 65. Sehingga langkah pertama yang akan dilakukan adalah: menolak!”

Bukan ‘mainan baru’

RUU KUB ini sebenarnya bukan “mainan” baru. Tahun 2002 pernah diusulkan dan berhasil ditolak, karena banyak civil society yang melihat kalau RUU ini sangat diskriminatif dan cenderung rasis. Dalam pengantar diskusi, Johannes Hariyanto, mengisahkan kondisinya pada waktu itu, “Tahun 2002 ketika itu namanya masih Departemen Agama, yang mengeluarkan RUU ini, kemudian kita mempublikasikan itu dan membuat banyak seminar yang pada akhirnya RUU itu disangkal sendiri oleh Departemen Agama. Seolah-olah RUU KUB itu tidak pernah ada.” Menurut Romo Hari, begitu beliau di sapa, mengatakan, saat itu banyak seminar-seminar yang dilakukan tidak hanya di Jakarta, namun juga di luar  Jakarta, untuk menolak RUU KUB tersebut. Seperti di Medan, Manado, Makasar, Denpasar, dsb. Jadi mengajak komunitas-komunitas di berbagai daerah di Indonesia untuk merespon RUU KUB. Kata Romo Hari,”Dalam menjaring respon di berbagai daerah ini, maka dalam setiap pertemuan itu, kami mengundang wakil dari Departemen Agama. Dan proses itu berjalan 1-2 tahun, sampai akhirnya Departemen Agama menyatakan, baik naskah akademis, maupun draft itu tidak pernah ada, dan kalau ada itu bukan dari kami!”

Sedangkan RUU KUB yang ada sekarang, dari segi konten RUU nya tidak ada berubah, yang berubah hanya dari bagian pertama naskah akademis, dengan mengutip nama dan referensi dari buku Musdah Mulia, tetapi kutipan-kutipan yang diambil tidak ada hubungannya dengan apa yang akan diatur selanjutnya. Romo Hari, juga mengatakan sebenarnya motif utama dari RUU KUB ini,”Banyak hal yang ingin diatur yang pada prinsipnya menjadi masalah bagi kita. Pertama bahwa negara yang akan mengatur apa itu kerukunan, dan kedua kerukunan itu menjadi tafsir dari satu kelompok tertentu yang kebetulan diwakili oleh negara. Akan ada pengaturan  pembangunan rumah ibadah, mengenai tata kelola sampai soal bagaimana orang harus dimakamkan sesuai dengan agamanya. Maka kita harus perhatikan kontennya, termasuk apakah kita punya punya alternatif terhadap kontennya. Kedua bagaimana kita harus menghentikan ini karena ini sudah masuk sampai Program Legislasi Nasional (Prolegnas), untuk disahkan 3 tahun ke depan.”

Culas

Isnur, dari LBH juga mengatakan banyak hal yang menggelikan dari draft RUU KUB ini,seperti,” RUU dan naskah akademik yang dibuat ini kacau isinya dan justru tidak akan menjawab banyak permasalahan. Seperti soal pemakaman, soal dilarang berdakwah kepada orang yang sudah beragama. Padahal setiap hari orang ceramah dan berdakwah di TV.  Jadi banyak hal-hal yang lucu dan di dalamnya saling kontra indikasi dan saling bertentangan. Jadi kami mendorong agar RUU KUB ini dibatalkan atau ditolak oleh semua pihak. RUU yang ada ini kan pola pikirnya konflik, jadi kita ini berangkat dari isu agama untuk menyelesaikan konflik agama. Sehingga bagaimana konflik itu bisa diatur. Bukankah lebih penting memprioritaskan bahwa hak kita dijamin dan dilindungi.”

Tantowi Anwari, dari Serikat Jurnalis untuk Keberagaman (SEJUK),  mengatakan, ”Yang membahayakan juga dari RUU KUB ini adalah memberikan ruang kepada masyarakat, dalam hal ini juga termasuk tokoh-tokoh agama untuk ikut mengawasi dan ikut mengontrol. Nantinya akan ada otoritas kepada masyarakat, otoritas kepada tokoh agama yang bisa menentukan yang ini sesat dan ini tidak sesat. Ini kan bahaya sekali.”

Sementara itu, Musdah Mulia, selaku Ketua Umum ICRP, kembali menyayangkan hadirnya RUU KUB ini, termasuk juga menyayangkan karena namanya juga dikutip tidak pada tempatnya,”Jadi sebenarnya draft ini, yang dibuat oleh FKUB dan menteri agama,  sebenarnya 2 tahun lalu kita tolak. Tapi karena birokrasi ini pintar, jadi ini dimasukkan ke DPR, seolah-olah ini jadi barang baru. Setelah kita baca kembali gak ada bedanya dengan apa yang kita tolak dua tahun yang lalu. Berubah hanya di pengantar. Mereka itu bukan pintar tapi benar-benar culas ya, 4 halaman pertama itu, rujukannya bagus sekali sumber, bahkan nama saya itu berulang-ulang kali muncul sebagai sumber rujukan. Begitu baca halaman terakhir malah gak ada kaitannya dengan halaman  pertama.” Profesor riset dari LIPI ini juga mengatakan kalau secara semantik, bahasanya tidak konsisten, tidak nyambung  dan bahkan sulit dipahami, terlebih-lebih untuk bisa menangkap esensi dari RUU ini. Selain itu kondisinya, di  DPR pun masih simpang siur dan belum satu kata, mengenai RUU KUB ini, sementara pemerintah minta ini jadi prioritas tahun 2012 ini.

Beliau kembali menambahkan, ”Namun biar bagaimanapun juga partai-partai di DPR pun memang tidak punya perspektif tentang kebebasan beragama dan kalau ketok palu atau voting ini bisa lolos begitu saja.” Musdah Mulia mengingatkan bahwa kita sedang menghadapi tantangan bersama dan memerlukan konsolidasi dari setiap civil society yang ada bersama

Kemerdekaan    

Kekhawatiran hadirnya RUU KUB ini seyogyanya menjadi kekhawatiran bersama. Tidak ada hubungannya dengan mayoritas-minoritas, agama langit-agama bumi, apalagi mengenai 6 agama yang diakui pemerintah atau tidak. Tidak penting! Karena ini menyangkut Indonesia ke depan. Seharusnya kalau RUU KUB ini masih mengacu kepada Undang-Undang Dasar 1945, maka sepatutnya mengeluarkan kata kebebasan atau kemerdekaan, bukan kerukunan. Kata kerukunan di UUD 45, nyaris tidak terdengar!  Logika UUD 1945 adalah logika kebebasan dan kemerdekaan. Pasal 28, memiliki logika kebebasan. Sedangkan pasal 29 memiliki logika kemerdekaan. Pasal 29 UUD 45 menyatakan dengan jelas, ”Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu“Sehingga sepatutnya RUU KUB menjadi Rancangan Undang Undang Kemerdekaan Umat Beragama. Itu pun kalau kita masih merasa memerlukan undang undang lagi, karena sudah ada UUD 45! RUU KUB ini bisa menjadi bumerang bagi kebhinekaan Indonesia. Arkian, mari kita bekerja sama! (Chris Poerba/icrp-online.org)

Ketua Umum Indonesian Conference on Religion and Peace (ICRP), Siti Musdah Mulia, menyatakan bahwa pihaknya setuju terhadap revisi UU Nomor 8/1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas). Dengan catatan bahwa Rancangan Undang-Undang Organisasi Massa (RUU Ormas) yang kini dalam proses pembahasan dalam Panitia Khusus (Pansus) DPR ini harus lebih memberikan dukungan bagi keterbukaan dan kebebasan berkumpul bagi semua warga tanpa diskriminasi sedikitpun.

Revisi UU Nomor 8/1985 ini dimaksudkan untuk menertibkan dan menjadi payung hukum keberadaan ormas di Indonesia. Selain itu, Revisi UU Ormas ini juga merespon maraknya berbagai tindak kekerasan yang dilakukan beberapa ormas akhir-akhir ini.

Dari rapat dengar pendapat umum (RDPU) DPR RI Kamis (19/1/2012) malam kemarin, sejumlah perwakilan ormas seperti PP Muhammadiyah, Konferensi Waligereja Indonesia (KWI), Khonghucu, Hindu Dharma dan Front Pembela Islam (FPI) disepakati aturan baru bagi ormas. Dalam RDPU tersebut juga disepakati bahwa setiap ormas yang berada di Indonesia harus berdasarkan pada 4 pilar kebangsaan yaitu Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika dan NKRI.

Senada dengan hal tersebut, Musdah Mulia menegaskan bahwa kebebasan apa pun, termasuk kebebasan berkumpul dan berorganisasi bukan tanpa batas, melainkan ada batasan-batasan tertentu yang harus dipatuhi. “Tidak ada kebebasan mutlak dalam demokrasi” ungkapnya. “Kebebasan berorganisasi harus berpijak pada nilai-nilai Pancasila dan Konstitusi, dan sejumlah Undang-Undang nasional lainnya yg mengatur kebebasan berkumpul dan berorganisasi.” Tegas Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ini.

Meskipun begitu Musdah Mulia juga resah terhadap aksi-aksi anarkis yang dilakukan oleh beberapa ormas tertentu. Menurutnya Seringkali ormas-ormas seperti itu tampil dengan aktifitas yang menegasikan nilai-nilai luhur pancasila, konstitusi, bahkan melanggar hak sesama ormas. Oleh sebab itu, dalam RUU Ormas ini harus menjelaskan semua peraturan terkait ormas dan penegakan hukumnya secara jelas. “Karena itu, penting dimasukkan dalam RUU tersebut, aspek law inforcementnya.” Simpulnya. [Muhammad Mukhlisin/icrp-online.org]

Sudah kedua kalinya pemerintah mangkir dari panggilan DPR soal GKI Yasmin. Rabu (18/01/2012) kemarin, DPR telah mengagendakan rapat bersama dengan pemerintah untuk membahas soal GKI Yasmin tersebut. Tetapi tanpa alasan yang jelas pihak pemerintah tiba-tiba membatalkan dan menunda sampai waktu yang tidak jelas. Sebelumnya pada tanggal 13 dan 16 Desember 2011 lalu pemerintah juga tidak hadir pada rapat yang serupa.

Rapat tersebut agendanya dihadiri Menteri Koordinasi Politik Hukum dan Keamanan, Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri, Kepala Polri, Ombudsman, Gubernur Jawa Barat, Wali Kota Bogor, pengurus GKI Yasmin, dan Komisi II, III, dan VII DPR RI. Tetapi hanya anggota DPR yang dapat memenuhi kewajibanya tersebut.

Bona Sigalingging juru bicara GKI Yasmin mengatakan pemerintah secara tiba-tiba membatalkan rapat tersebut tanpa alasan yang jelas. Bahkan menurutnya, Ombudsman RI diwakili Bapak Budi Santoso juga sempat datang ke DPR siang itu tetapi mendengar berita rapat tersebut dibatalkan pemerintah, Budi kemudian meninggalkan DPR.

Jemaat GKI Yasmin yang berjumlah sekitar 20 orang dan para pendukungnya tersebut diterima 5 anggota DPR diruang Bamus gedung Nusantara DPR RI. Adapun anggota DPR yang menerima jemaat adalah Eva Kusuma Sundari, Lily Wahid, Maruarar Sirait, Martin Hutabarat, dan Yasona Laoli. Sedangkan turut hadir pula beberapa tokoh untuk mendampingi GKI Yasmin. Diantaranya adalah Advokat senior Adnan Buyung Nasution, Sinta Nuriyah Abdurrahman Wahid, Pdt. Gomar Gultom, KH Maman Imanulhaq, dll.

Bona memaparkan kepada DPR bahwa sudah sering pihaknya dan jemaat GKI Yasmin bertemu dengan perwakilan pemerintah tetapi hanya diberi janji-janji. Dan sampai sekarang janji tersebut belum dipenuhi. Adnan Buyung Nasution ketika dimintai pendapat oleh DPR menyatakan dirinya tidak akan berkomentar jika tidak ada perwakilan pemerintah. Karena menurut Adnan Buyung pokok persoalannya berada di pemerintah. Dia juga mnegaskan bahwa pemerintah telah menginjak-injak rakyat dengan tidak memenuhi panggilan DPR. ” Presiden harus tau diri untuk menggiring wakilnya kesini (DPR-red)” tegas advokat senior ini.

Sinta Nuriyah Wahid juga menyampaikan hal yang senada, pihaknya tidak mau berkomentar jika tidak ada perwakilan pemerintah yang datang. Istri Gus Dur ini menyampaikan bahwa pemerintah saat ini sangat lamban. “Seperti kura-kura, ketika kita datang menyampaikan masalah” ungkapnya. Bahkan beliau juga menegaskan jika pemerintah tetap seperti ini maka pemerintah hendaknya segera digulingkan.

Dalam pertemuan tersebut, disepakati bahwa pemerintah untuk ketiga kalinya akan dipanggil oleh anggota DPR. [Mukhlisin/icrp-online.org]

Ahmad Nurcholish

Media massa tak hanya merupakan pilar keempat dari demokrasi selain eksekutif, yudikatif dan legeslatif, malainkan telah menjelma menjadi alat promosi, informasi dan komunikasi efektif bagi dunia usaha, persisnya pengembangan usaha atau entrepreneurship (kewirausahaan).

Perkembangan media massa saat ini memang cukup menggembirakan, khususnya media berbasis internet. Tak hanya jumlah medianya, tetapi juga konten dan aplikasinya sangat berguna khususnya bagi para entrepreneur. Salah satu media yang begitu avalable bagi kalangan entrepreneur adalah social media atau social networking. Jumlah media jenis ini akan terus  bermunculan bersaing dengan yang sudah ada seperti: Facebook, Friendster, Google Buzz, Talkbiznow, FledgeWing, LiveJournal, Tagged, Flixster, MySpace, Twitter, dan Flickr. Bahkan dari dalam negeri juga bermunculan situs sejenis seperti: Salingsapa, Koprol, dan FUPEI (Friends Uniting Program Especially Indonesia).

Jumlah media social networking tersebut melengkapi keberadaan kanal website dan blog yang memberikan layanan murah bahkan gratis bagi penggunanya. WordPress, Blogspot, Blogsome, Multiply, dan Journaspace adalah diantara weblog yang telah dimanfaatkan kalangan entrepreneur sebagai media pengembangan bisnis, termasuk bisnis berbasis networking atau kita kenal dengan multy level marketing (MLM).

Lantas mengapa media social networking tak dapat diabaikan sebagai piranti bagi pengembangan dunia usaha atau entrepreneurship? Pertama, warga dunia maya kini terus melonjak jumlahnya. Pada tingkat dunia pengguna internet telah menembus angka dua miliyar orang. Sedang di Indonesia sendiri kini mencapai 65 juta orang pengguna internet. Jumlah ini tentu menjadi basis marketing bagi kalangan entrepreneur dengan berbagai macam jenis usahanya. Pasalnya, perilaku pengguna internet yang selalu mengandalkan informasi maya dalam waktu cepat dan lengkap memungkinkan bagi wirausahawan untuk diakses oleh mereka. Ini karena Internet telah menjelma menjadi media penyedia apa saja yang dibutuhkan manusia.

Kedua, budget yang harus dikeluarkan untuk masuk dalam media online, khususnya social network relatif lebih murah dibanding media konvensional seperti jika kita harus beriklan di  media cetak, radio, apalagi televisi. Menggunakan media social networking nyaris sangat murah karena hanya bermodalkan biaya akses internet. Dengan biaya murah itu seorang wirausahawan mampu berpromosi tanpa batas ruang dan waktu. Namun yang menakjubkan dampaknya bisa luar biasa dahsyat! Tepat jika Hermawan Kertajaya menyebutnya dengan Low budget – High impact.

Ketiga, penggunaan social media juga merupakan aplikasi  baru yang lebih efektif untuk memaksimalkan tiga pilar pemasaran (marketing trilogy), yakni: produc, brand, dan customer management dengan mengaplikasikan teknik baru mulai dari mass collaboration yang berarti berkolaborasi bersama pelanggan dalam mengelola produk, menggunakan media sosial dibanding media tradisional yang sangat komersil. Cara baru ini juga memungkinkan kita untuk lebih mobile dalam berinteraksi (mobile interactivity) bersama pelanggan atau target pemasaran kita.

Karenanya, rasanya menyia-nyiakan waktu dan peluang positif yang teramat strategis jika kita tak mau memanfaatkan kekuatan media massa, terutama social media atau media networking bagi upaya pengembangan bisnis kita. Dalam berita infotainment media ini telah terbukti mampu melejitkan nama seseorang seperti Shinta-Jojo dengan “Keong Racun”-nya, Justin Bieber dengan lagu-lagunya, juga Briptu Norman Kamaru dengan lipsing “Chaiyya Chaiyya”-nya. Tak hanya melejitkan nama mereka dan juga selebritas “dadakan” lainnya, tapi juga berimbas pada mengalirnya pundi-pundi fulus dalam kantong mereka.

Tentu, bagi kalangan entrepreneur tak harus mengekor persis seperti mereka, tetapi cara mereka dalam memanfaatkan media patut dijadikan inspirasi. Apalagi sejumlah tokoh dunia, pelaku usaha, perintis bisnis juga tak mengabaikan media ini. Inilah yang saya sebut dengan mediapreneurship, memanfaatkan media untuk entrepreneurship. [ ]

Tulisan ini dimuat di malajah INTREPRENUER, edisi September 2011

Lagi-lagi pemerintah tidak menunjukkan keseriusan dalam menangani kasus GKI Yasmin. Pemerintah kembali mangkir dari undangan pertemuan dengan DPR, Selasa (17/01/2012). Sebelumnya pemerintah juga membatalkan pertemuan-pertemuan serupa terkait penyelesaian persoalan GKI Yasmin. DPR akan memberikan kesempatan yang ketiga kalinya untuk berkonsultasi dengan pihak parlemen.

Menanggapi kasus GKI Yasmin, Ir KH Salahudin Wahid pengasuh pondok pesantren Tebuireng, Jombang, Jawa Timur  menanggapi ketika dihubungi icrp-online melalui akun twitternya bahwa pemerintah dinilai ragu-ragu menanggapi dan menyelesaikan kasus GKI Yasmin. Kyai dan juga adik Gus Dur ini menilai harus ada dialog untuk segera menyelesaikan kasus pelarangan hak beribadah ini. “Harus segera ada dialog utk penyelesaian. Pmrnth ragu2 bertindak krn takut dianggap lampaui wewenang” twitt Kyai nyentrik yang alim ini.

Terhitung sudah 3 tahun persoalan ini terjadi. Sampai saat ini belum ada upaya serius dari pemerintah. Anggota DPR dari Fraksi PDI-P Eva Kusuma Sundari berharap pertemuan pemerintah dan DPR dapat segera dilaksanakan. Hal itu diperlukan untuk mendorong kementrian terkait untuk melaksanakan tugasnya dan segera mungkin mengakhiri konflik ini.

Eva Kusuma Sundari juga sempat mendapat perlakuan buruk dari masa penolak GKI Yasmin ketika mendampingi ibadat jemaat GKI Yasmin beberapa waktu lalu. (lihat: Massa Kembali Halangi Ibadah Jemaat GKI Yasmin) /Mukhlisin/icrp-online.org/

Stiker itu Kutipan Otentik KH. Abdurrahman Wahid

Kalimatstiker ‘Kita Butuh Islam Ramah,danBukan Islam Marah‘ merupakankutipanotentik dariKH. Abdurrahman Wahid, dan tak merujuk pada identitas tokoh atau lembaga selainnya.

Jakarta-wahidinstitute.org.Stiker bertuliskan “Kita Butuh Islam Ramah, dan Bukan Islam Marah” diterbitkan Jaringan Gusdurian seizin keluarga almarhum KH. Abdurrahman Wahid, tanpa intervensi organisasi atau institusi keagamaan apapun. “Kalimat stiker ‘Kita Butuh Islam Ramah, dan Bukan Islam Marah’ merupakan kutipan otentik dari KH. Abdurrahman Wahid, dan tak merujuk pada identitas tokoh atau lembaga selainnya,” tegas puteri sulung KH. Abdurrahman Wahid, Alissa Qotrunnada Wahid kepada wahidinstitute.org, Jumat (06/1).

Penegasan itu disampaikannya menanggapi peristiwa pengejaran sejumlah orang penolak pendirian GKI Yasmin yang mengejar sebuah mobil anggota jemaat gereja berstiker “Kita Butuh Islam Ramah, dan Bukan Islam Marah”, Minggu (1/1). Massa mengaku tersinggung dengan isi stiker dan meminta dicabut. Setelah itu berkembang pula informasi, stiker itu dianggap bentuk provokasi Gereja Yasmin berbau SARA.

Menurut Alissa, stiker itu diedarkan secara luas sejak peluncuran Pojok Gus Dur di Gedung Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Agustus 2011. Stiker juga dibagikan sebagai souvenir di acara Haul ke-2 KH Abdurrahman Wahid, 30 Desember di Ciganjur, Jakarta Selatan. “Dihadirkan ke ruang publik semata demi penyebarluasan gagasan Islam damai bagi semesta, visi keagamaan dan kemanusiaan yang selama ini diperjuangkan almarhum KH Abdurrahman Wahid NU,” terang Panitia Haul ke-2 KH. Abdurrahman Wahid itu.

Kasus yang menimpa jemaat GKI Yasmin itu, lanjut Alissa, tak akan menyurutkan langkahnya untuk terus memproduksi dan memperbanyak stiker ke masyarakat. Bahkan, kata Koordinator Nasional Jaringan Gusdurian itu, tak menutup kemungkinan masyarakat Indonesia akan berinisiatif untuk memproduksi stiker ini secara swadaya.“Stiker tersebut dibuat dan disebarkan murni demi tujuan harmonisasi antar pemeluk agama, dan bukan sebaliknya.”

Ia berharap semua pihak terus menjunjung tinggi supremasi hukum di Indonesia dan tak melakukan tindakan anarkistis hanya semata berdasarkan prasangka atas nama agama, suku, ras, dan keyakinan apapun.  (AMDJ)