Apa itu agama? Agama adalah agama dan kepercayaan yang dianut oleh penduduk Indonesia. Silahkan tertawa! Namun seperti itulah bunyi dari Pasal 1: ayat 1, yang terdapat dalam draft Rancangan Undang Undang Kerukunan Umat  Beragama (RUU KUB). Ironis bukan. Sepertinya, anak yang masih ”makan bangku sekolahan dasar” saja bisa menerangkan definisi agama yang lebih memuaskan lagi. ”Dalam definisinya saja langsung ada pengulangan, agama adalah agama. Ini saja sudah tidak konsisten. Trus selanjutnya ditambahkan ada kata kepercayaan,” ujar Mohammad Monib. Mohammad Monib adalah wakil dari ICRP yang akan mengawal RUU KUB. Beliau mengatakan hal tersebut dalam diskusi publik mengenai RUU KUB. Forum yang sengaja untuk merespon RUU KUB tersebut, telah berlangsung tanggal 19 Januari 2012, di bilangan jalan Menteng, Jakarta Pusat.

Copy paste

Selain tidak ada penjelasan yang lebih memuaskan mengenai definisi agama, Monib juga menambahkan, ”Bagi saya dalam naskah akademisnya hampir semua instrumen penegakan HAM, baik yang nasional maupun internasional, TAP MPR, UUD 45, semua sudah ada. Tapi apa yang hadir dalam rancangan undang-undang, pada redaksional, pasal per pasal, program dan pada esensi undang-undang, jauh dari pertimbangan yang ada pada naskah akademik. Karena itulah kami dan kita semua untuk sementara mengatakan menolak, sebagian atau seluruhnya. Kalau RUU-nya  masih seperti ini!”

Beliau juga mengatakan kalau di naskah akademis masih berbicara mengenai agama dan kepercayaan, tapi di dalam draft, kepercayaan sudah tidak dihadirkan, menghilang begitu saja. Hal yang sama juga disampaikan oleh Isnur, dari LBH Jakarta yang menyatakan kalau naskah akademik hanya ”lumayan” bagus pada Bab 1 tepatnya di bagian latar belakang saja, sedangkan bab yang selanjutnya pada bagian perumusan semua mulai kacau. Menurutnya,”Secara keseluruhan naskah akademik ini jadinya kacau dan ini semakin diperparah setelah membaca draft RUU-nya. Di dalam pasal draft RUU ada definisi agama yang rancu, seperti agama langit dan agama bumi. Naskah akademis juga cenderung mendefinisikan agama dalam perspektif agama samawi.  Jadi kajian agamanya terlalu sempit. Bahkan pasal penodaan agama tak lebih merupakan copy paste dari UU PNPS 65. Sehingga langkah pertama yang akan dilakukan adalah: menolak!”

Bukan ‘mainan baru’

RUU KUB ini sebenarnya bukan “mainan” baru. Tahun 2002 pernah diusulkan dan berhasil ditolak, karena banyak civil society yang melihat kalau RUU ini sangat diskriminatif dan cenderung rasis. Dalam pengantar diskusi, Johannes Hariyanto, mengisahkan kondisinya pada waktu itu, “Tahun 2002 ketika itu namanya masih Departemen Agama, yang mengeluarkan RUU ini, kemudian kita mempublikasikan itu dan membuat banyak seminar yang pada akhirnya RUU itu disangkal sendiri oleh Departemen Agama. Seolah-olah RUU KUB itu tidak pernah ada.” Menurut Romo Hari, begitu beliau di sapa, mengatakan, saat itu banyak seminar-seminar yang dilakukan tidak hanya di Jakarta, namun juga di luar  Jakarta, untuk menolak RUU KUB tersebut. Seperti di Medan, Manado, Makasar, Denpasar, dsb. Jadi mengajak komunitas-komunitas di berbagai daerah di Indonesia untuk merespon RUU KUB. Kata Romo Hari,”Dalam menjaring respon di berbagai daerah ini, maka dalam setiap pertemuan itu, kami mengundang wakil dari Departemen Agama. Dan proses itu berjalan 1-2 tahun, sampai akhirnya Departemen Agama menyatakan, baik naskah akademis, maupun draft itu tidak pernah ada, dan kalau ada itu bukan dari kami!”

Sedangkan RUU KUB yang ada sekarang, dari segi konten RUU nya tidak ada berubah, yang berubah hanya dari bagian pertama naskah akademis, dengan mengutip nama dan referensi dari buku Musdah Mulia, tetapi kutipan-kutipan yang diambil tidak ada hubungannya dengan apa yang akan diatur selanjutnya. Romo Hari, juga mengatakan sebenarnya motif utama dari RUU KUB ini,”Banyak hal yang ingin diatur yang pada prinsipnya menjadi masalah bagi kita. Pertama bahwa negara yang akan mengatur apa itu kerukunan, dan kedua kerukunan itu menjadi tafsir dari satu kelompok tertentu yang kebetulan diwakili oleh negara. Akan ada pengaturan  pembangunan rumah ibadah, mengenai tata kelola sampai soal bagaimana orang harus dimakamkan sesuai dengan agamanya. Maka kita harus perhatikan kontennya, termasuk apakah kita punya punya alternatif terhadap kontennya. Kedua bagaimana kita harus menghentikan ini karena ini sudah masuk sampai Program Legislasi Nasional (Prolegnas), untuk disahkan 3 tahun ke depan.”

Culas

Isnur, dari LBH juga mengatakan banyak hal yang menggelikan dari draft RUU KUB ini,seperti,” RUU dan naskah akademik yang dibuat ini kacau isinya dan justru tidak akan menjawab banyak permasalahan. Seperti soal pemakaman, soal dilarang berdakwah kepada orang yang sudah beragama. Padahal setiap hari orang ceramah dan berdakwah di TV.  Jadi banyak hal-hal yang lucu dan di dalamnya saling kontra indikasi dan saling bertentangan. Jadi kami mendorong agar RUU KUB ini dibatalkan atau ditolak oleh semua pihak. RUU yang ada ini kan pola pikirnya konflik, jadi kita ini berangkat dari isu agama untuk menyelesaikan konflik agama. Sehingga bagaimana konflik itu bisa diatur. Bukankah lebih penting memprioritaskan bahwa hak kita dijamin dan dilindungi.”

Tantowi Anwari, dari Serikat Jurnalis untuk Keberagaman (SEJUK),  mengatakan, ”Yang membahayakan juga dari RUU KUB ini adalah memberikan ruang kepada masyarakat, dalam hal ini juga termasuk tokoh-tokoh agama untuk ikut mengawasi dan ikut mengontrol. Nantinya akan ada otoritas kepada masyarakat, otoritas kepada tokoh agama yang bisa menentukan yang ini sesat dan ini tidak sesat. Ini kan bahaya sekali.”

Sementara itu, Musdah Mulia, selaku Ketua Umum ICRP, kembali menyayangkan hadirnya RUU KUB ini, termasuk juga menyayangkan karena namanya juga dikutip tidak pada tempatnya,”Jadi sebenarnya draft ini, yang dibuat oleh FKUB dan menteri agama,  sebenarnya 2 tahun lalu kita tolak. Tapi karena birokrasi ini pintar, jadi ini dimasukkan ke DPR, seolah-olah ini jadi barang baru. Setelah kita baca kembali gak ada bedanya dengan apa yang kita tolak dua tahun yang lalu. Berubah hanya di pengantar. Mereka itu bukan pintar tapi benar-benar culas ya, 4 halaman pertama itu, rujukannya bagus sekali sumber, bahkan nama saya itu berulang-ulang kali muncul sebagai sumber rujukan. Begitu baca halaman terakhir malah gak ada kaitannya dengan halaman  pertama.” Profesor riset dari LIPI ini juga mengatakan kalau secara semantik, bahasanya tidak konsisten, tidak nyambung  dan bahkan sulit dipahami, terlebih-lebih untuk bisa menangkap esensi dari RUU ini. Selain itu kondisinya, di  DPR pun masih simpang siur dan belum satu kata, mengenai RUU KUB ini, sementara pemerintah minta ini jadi prioritas tahun 2012 ini.

Beliau kembali menambahkan, ”Namun biar bagaimanapun juga partai-partai di DPR pun memang tidak punya perspektif tentang kebebasan beragama dan kalau ketok palu atau voting ini bisa lolos begitu saja.” Musdah Mulia mengingatkan bahwa kita sedang menghadapi tantangan bersama dan memerlukan konsolidasi dari setiap civil society yang ada bersama

Kemerdekaan    

Kekhawatiran hadirnya RUU KUB ini seyogyanya menjadi kekhawatiran bersama. Tidak ada hubungannya dengan mayoritas-minoritas, agama langit-agama bumi, apalagi mengenai 6 agama yang diakui pemerintah atau tidak. Tidak penting! Karena ini menyangkut Indonesia ke depan. Seharusnya kalau RUU KUB ini masih mengacu kepada Undang-Undang Dasar 1945, maka sepatutnya mengeluarkan kata kebebasan atau kemerdekaan, bukan kerukunan. Kata kerukunan di UUD 45, nyaris tidak terdengar!  Logika UUD 1945 adalah logika kebebasan dan kemerdekaan. Pasal 28, memiliki logika kebebasan. Sedangkan pasal 29 memiliki logika kemerdekaan. Pasal 29 UUD 45 menyatakan dengan jelas, ”Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu“Sehingga sepatutnya RUU KUB menjadi Rancangan Undang Undang Kemerdekaan Umat Beragama. Itu pun kalau kita masih merasa memerlukan undang undang lagi, karena sudah ada UUD 45! RUU KUB ini bisa menjadi bumerang bagi kebhinekaan Indonesia. Arkian, mari kita bekerja sama! (Chris Poerba/icrp-online.org)

Ketua Umum Indonesian Conference on Religion and Peace (ICRP), Siti Musdah Mulia, menyatakan bahwa pihaknya setuju terhadap revisi UU Nomor 8/1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas). Dengan catatan bahwa Rancangan Undang-Undang Organisasi Massa (RUU Ormas) yang kini dalam proses pembahasan dalam Panitia Khusus (Pansus) DPR ini harus lebih memberikan dukungan bagi keterbukaan dan kebebasan berkumpul bagi semua warga tanpa diskriminasi sedikitpun.

Revisi UU Nomor 8/1985 ini dimaksudkan untuk menertibkan dan menjadi payung hukum keberadaan ormas di Indonesia. Selain itu, Revisi UU Ormas ini juga merespon maraknya berbagai tindak kekerasan yang dilakukan beberapa ormas akhir-akhir ini.

Dari rapat dengar pendapat umum (RDPU) DPR RI Kamis (19/1/2012) malam kemarin, sejumlah perwakilan ormas seperti PP Muhammadiyah, Konferensi Waligereja Indonesia (KWI), Khonghucu, Hindu Dharma dan Front Pembela Islam (FPI) disepakati aturan baru bagi ormas. Dalam RDPU tersebut juga disepakati bahwa setiap ormas yang berada di Indonesia harus berdasarkan pada 4 pilar kebangsaan yaitu Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika dan NKRI.

Senada dengan hal tersebut, Musdah Mulia menegaskan bahwa kebebasan apa pun, termasuk kebebasan berkumpul dan berorganisasi bukan tanpa batas, melainkan ada batasan-batasan tertentu yang harus dipatuhi. “Tidak ada kebebasan mutlak dalam demokrasi” ungkapnya. “Kebebasan berorganisasi harus berpijak pada nilai-nilai Pancasila dan Konstitusi, dan sejumlah Undang-Undang nasional lainnya yg mengatur kebebasan berkumpul dan berorganisasi.” Tegas Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ini.

Meskipun begitu Musdah Mulia juga resah terhadap aksi-aksi anarkis yang dilakukan oleh beberapa ormas tertentu. Menurutnya Seringkali ormas-ormas seperti itu tampil dengan aktifitas yang menegasikan nilai-nilai luhur pancasila, konstitusi, bahkan melanggar hak sesama ormas. Oleh sebab itu, dalam RUU Ormas ini harus menjelaskan semua peraturan terkait ormas dan penegakan hukumnya secara jelas. “Karena itu, penting dimasukkan dalam RUU tersebut, aspek law inforcementnya.” Simpulnya. [Muhammad Mukhlisin/icrp-online.org]

Sudah kedua kalinya pemerintah mangkir dari panggilan DPR soal GKI Yasmin. Rabu (18/01/2012) kemarin, DPR telah mengagendakan rapat bersama dengan pemerintah untuk membahas soal GKI Yasmin tersebut. Tetapi tanpa alasan yang jelas pihak pemerintah tiba-tiba membatalkan dan menunda sampai waktu yang tidak jelas. Sebelumnya pada tanggal 13 dan 16 Desember 2011 lalu pemerintah juga tidak hadir pada rapat yang serupa.

Rapat tersebut agendanya dihadiri Menteri Koordinasi Politik Hukum dan Keamanan, Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri, Kepala Polri, Ombudsman, Gubernur Jawa Barat, Wali Kota Bogor, pengurus GKI Yasmin, dan Komisi II, III, dan VII DPR RI. Tetapi hanya anggota DPR yang dapat memenuhi kewajibanya tersebut.

Bona Sigalingging juru bicara GKI Yasmin mengatakan pemerintah secara tiba-tiba membatalkan rapat tersebut tanpa alasan yang jelas. Bahkan menurutnya, Ombudsman RI diwakili Bapak Budi Santoso juga sempat datang ke DPR siang itu tetapi mendengar berita rapat tersebut dibatalkan pemerintah, Budi kemudian meninggalkan DPR.

Jemaat GKI Yasmin yang berjumlah sekitar 20 orang dan para pendukungnya tersebut diterima 5 anggota DPR diruang Bamus gedung Nusantara DPR RI. Adapun anggota DPR yang menerima jemaat adalah Eva Kusuma Sundari, Lily Wahid, Maruarar Sirait, Martin Hutabarat, dan Yasona Laoli. Sedangkan turut hadir pula beberapa tokoh untuk mendampingi GKI Yasmin. Diantaranya adalah Advokat senior Adnan Buyung Nasution, Sinta Nuriyah Abdurrahman Wahid, Pdt. Gomar Gultom, KH Maman Imanulhaq, dll.

Bona memaparkan kepada DPR bahwa sudah sering pihaknya dan jemaat GKI Yasmin bertemu dengan perwakilan pemerintah tetapi hanya diberi janji-janji. Dan sampai sekarang janji tersebut belum dipenuhi. Adnan Buyung Nasution ketika dimintai pendapat oleh DPR menyatakan dirinya tidak akan berkomentar jika tidak ada perwakilan pemerintah. Karena menurut Adnan Buyung pokok persoalannya berada di pemerintah. Dia juga mnegaskan bahwa pemerintah telah menginjak-injak rakyat dengan tidak memenuhi panggilan DPR. ” Presiden harus tau diri untuk menggiring wakilnya kesini (DPR-red)” tegas advokat senior ini.

Sinta Nuriyah Wahid juga menyampaikan hal yang senada, pihaknya tidak mau berkomentar jika tidak ada perwakilan pemerintah yang datang. Istri Gus Dur ini menyampaikan bahwa pemerintah saat ini sangat lamban. “Seperti kura-kura, ketika kita datang menyampaikan masalah” ungkapnya. Bahkan beliau juga menegaskan jika pemerintah tetap seperti ini maka pemerintah hendaknya segera digulingkan.

Dalam pertemuan tersebut, disepakati bahwa pemerintah untuk ketiga kalinya akan dipanggil oleh anggota DPR. [Mukhlisin/icrp-online.org]

Ahmad Nurcholish

Media massa tak hanya merupakan pilar keempat dari demokrasi selain eksekutif, yudikatif dan legeslatif, malainkan telah menjelma menjadi alat promosi, informasi dan komunikasi efektif bagi dunia usaha, persisnya pengembangan usaha atau entrepreneurship (kewirausahaan).

Perkembangan media massa saat ini memang cukup menggembirakan, khususnya media berbasis internet. Tak hanya jumlah medianya, tetapi juga konten dan aplikasinya sangat berguna khususnya bagi para entrepreneur. Salah satu media yang begitu avalable bagi kalangan entrepreneur adalah social media atau social networking. Jumlah media jenis ini akan terus  bermunculan bersaing dengan yang sudah ada seperti: Facebook, Friendster, Google Buzz, Talkbiznow, FledgeWing, LiveJournal, Tagged, Flixster, MySpace, Twitter, dan Flickr. Bahkan dari dalam negeri juga bermunculan situs sejenis seperti: Salingsapa, Koprol, dan FUPEI (Friends Uniting Program Especially Indonesia).

Jumlah media social networking tersebut melengkapi keberadaan kanal website dan blog yang memberikan layanan murah bahkan gratis bagi penggunanya. WordPress, Blogspot, Blogsome, Multiply, dan Journaspace adalah diantara weblog yang telah dimanfaatkan kalangan entrepreneur sebagai media pengembangan bisnis, termasuk bisnis berbasis networking atau kita kenal dengan multy level marketing (MLM).

Lantas mengapa media social networking tak dapat diabaikan sebagai piranti bagi pengembangan dunia usaha atau entrepreneurship? Pertama, warga dunia maya kini terus melonjak jumlahnya. Pada tingkat dunia pengguna internet telah menembus angka dua miliyar orang. Sedang di Indonesia sendiri kini mencapai 65 juta orang pengguna internet. Jumlah ini tentu menjadi basis marketing bagi kalangan entrepreneur dengan berbagai macam jenis usahanya. Pasalnya, perilaku pengguna internet yang selalu mengandalkan informasi maya dalam waktu cepat dan lengkap memungkinkan bagi wirausahawan untuk diakses oleh mereka. Ini karena Internet telah menjelma menjadi media penyedia apa saja yang dibutuhkan manusia.

Kedua, budget yang harus dikeluarkan untuk masuk dalam media online, khususnya social network relatif lebih murah dibanding media konvensional seperti jika kita harus beriklan di  media cetak, radio, apalagi televisi. Menggunakan media social networking nyaris sangat murah karena hanya bermodalkan biaya akses internet. Dengan biaya murah itu seorang wirausahawan mampu berpromosi tanpa batas ruang dan waktu. Namun yang menakjubkan dampaknya bisa luar biasa dahsyat! Tepat jika Hermawan Kertajaya menyebutnya dengan Low budget – High impact.

Ketiga, penggunaan social media juga merupakan aplikasi  baru yang lebih efektif untuk memaksimalkan tiga pilar pemasaran (marketing trilogy), yakni: produc, brand, dan customer management dengan mengaplikasikan teknik baru mulai dari mass collaboration yang berarti berkolaborasi bersama pelanggan dalam mengelola produk, menggunakan media sosial dibanding media tradisional yang sangat komersil. Cara baru ini juga memungkinkan kita untuk lebih mobile dalam berinteraksi (mobile interactivity) bersama pelanggan atau target pemasaran kita.

Karenanya, rasanya menyia-nyiakan waktu dan peluang positif yang teramat strategis jika kita tak mau memanfaatkan kekuatan media massa, terutama social media atau media networking bagi upaya pengembangan bisnis kita. Dalam berita infotainment media ini telah terbukti mampu melejitkan nama seseorang seperti Shinta-Jojo dengan “Keong Racun”-nya, Justin Bieber dengan lagu-lagunya, juga Briptu Norman Kamaru dengan lipsing “Chaiyya Chaiyya”-nya. Tak hanya melejitkan nama mereka dan juga selebritas “dadakan” lainnya, tapi juga berimbas pada mengalirnya pundi-pundi fulus dalam kantong mereka.

Tentu, bagi kalangan entrepreneur tak harus mengekor persis seperti mereka, tetapi cara mereka dalam memanfaatkan media patut dijadikan inspirasi. Apalagi sejumlah tokoh dunia, pelaku usaha, perintis bisnis juga tak mengabaikan media ini. Inilah yang saya sebut dengan mediapreneurship, memanfaatkan media untuk entrepreneurship. [ ]

Tulisan ini dimuat di malajah INTREPRENUER, edisi September 2011

Lagi-lagi pemerintah tidak menunjukkan keseriusan dalam menangani kasus GKI Yasmin. Pemerintah kembali mangkir dari undangan pertemuan dengan DPR, Selasa (17/01/2012). Sebelumnya pemerintah juga membatalkan pertemuan-pertemuan serupa terkait penyelesaian persoalan GKI Yasmin. DPR akan memberikan kesempatan yang ketiga kalinya untuk berkonsultasi dengan pihak parlemen.

Menanggapi kasus GKI Yasmin, Ir KH Salahudin Wahid pengasuh pondok pesantren Tebuireng, Jombang, Jawa Timur  menanggapi ketika dihubungi icrp-online melalui akun twitternya bahwa pemerintah dinilai ragu-ragu menanggapi dan menyelesaikan kasus GKI Yasmin. Kyai dan juga adik Gus Dur ini menilai harus ada dialog untuk segera menyelesaikan kasus pelarangan hak beribadah ini. “Harus segera ada dialog utk penyelesaian. Pmrnth ragu2 bertindak krn takut dianggap lampaui wewenang” twitt Kyai nyentrik yang alim ini.

Terhitung sudah 3 tahun persoalan ini terjadi. Sampai saat ini belum ada upaya serius dari pemerintah. Anggota DPR dari Fraksi PDI-P Eva Kusuma Sundari berharap pertemuan pemerintah dan DPR dapat segera dilaksanakan. Hal itu diperlukan untuk mendorong kementrian terkait untuk melaksanakan tugasnya dan segera mungkin mengakhiri konflik ini.

Eva Kusuma Sundari juga sempat mendapat perlakuan buruk dari masa penolak GKI Yasmin ketika mendampingi ibadat jemaat GKI Yasmin beberapa waktu lalu. (lihat: Massa Kembali Halangi Ibadah Jemaat GKI Yasmin) /Mukhlisin/icrp-online.org/

Stiker itu Kutipan Otentik KH. Abdurrahman Wahid

Kalimatstiker ‘Kita Butuh Islam Ramah,danBukan Islam Marah‘ merupakankutipanotentik dariKH. Abdurrahman Wahid, dan tak merujuk pada identitas tokoh atau lembaga selainnya.

Jakarta-wahidinstitute.org.Stiker bertuliskan “Kita Butuh Islam Ramah, dan Bukan Islam Marah” diterbitkan Jaringan Gusdurian seizin keluarga almarhum KH. Abdurrahman Wahid, tanpa intervensi organisasi atau institusi keagamaan apapun. “Kalimat stiker ‘Kita Butuh Islam Ramah, dan Bukan Islam Marah’ merupakan kutipan otentik dari KH. Abdurrahman Wahid, dan tak merujuk pada identitas tokoh atau lembaga selainnya,” tegas puteri sulung KH. Abdurrahman Wahid, Alissa Qotrunnada Wahid kepada wahidinstitute.org, Jumat (06/1).

Penegasan itu disampaikannya menanggapi peristiwa pengejaran sejumlah orang penolak pendirian GKI Yasmin yang mengejar sebuah mobil anggota jemaat gereja berstiker “Kita Butuh Islam Ramah, dan Bukan Islam Marah”, Minggu (1/1). Massa mengaku tersinggung dengan isi stiker dan meminta dicabut. Setelah itu berkembang pula informasi, stiker itu dianggap bentuk provokasi Gereja Yasmin berbau SARA.

Menurut Alissa, stiker itu diedarkan secara luas sejak peluncuran Pojok Gus Dur di Gedung Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Agustus 2011. Stiker juga dibagikan sebagai souvenir di acara Haul ke-2 KH Abdurrahman Wahid, 30 Desember di Ciganjur, Jakarta Selatan. “Dihadirkan ke ruang publik semata demi penyebarluasan gagasan Islam damai bagi semesta, visi keagamaan dan kemanusiaan yang selama ini diperjuangkan almarhum KH Abdurrahman Wahid NU,” terang Panitia Haul ke-2 KH. Abdurrahman Wahid itu.

Kasus yang menimpa jemaat GKI Yasmin itu, lanjut Alissa, tak akan menyurutkan langkahnya untuk terus memproduksi dan memperbanyak stiker ke masyarakat. Bahkan, kata Koordinator Nasional Jaringan Gusdurian itu, tak menutup kemungkinan masyarakat Indonesia akan berinisiatif untuk memproduksi stiker ini secara swadaya.“Stiker tersebut dibuat dan disebarkan murni demi tujuan harmonisasi antar pemeluk agama, dan bukan sebaliknya.”

Ia berharap semua pihak terus menjunjung tinggi supremasi hukum di Indonesia dan tak melakukan tindakan anarkistis hanya semata berdasarkan prasangka atas nama agama, suku, ras, dan keyakinan apapun.  (AMDJ)

Pemerintah Introdusir Kekerasan

Jemaat GKI Yasmin meminta Presiden SBY memerintahkan Menteri Dalam Negeri memberi sanksi kepada Walikota Bogor yang dinilai melawan Keputusan Mahkamah Agung. Mereka juga meminta Presiden SBY menjamin keamanan jemaat GKI Taman Yasmin untuk beribadah.

Jakarta-wahidinstitute.org. Eskalasi penolakan dan intimidasi terhadap jemaat Gereja Kristen Indonesi (GKI) Yasmin di Kota Bogor makin meningkat. Minggu lalu (8/1) massa penolak GKI bersitegang dan meminta jemaat angkat kaki dari lokasi tempat mereka beribadah pagi itu. Akhir Desember silam, mobil jemaat berstiker “Kita Butuh Islam Ramah, Bukan Islam Marah” diuber-uber massa. Stiker berisi pernyataan mendiang KH. Abdurrahman Wahid itu dianggap memprovokasi. Tanpa sikap tegas pemerintah dan aparat, kekerasan fisik terhadap jemaat GKI Yasmin dikhawatirkan meletus. “Melihat situasinya pemerintah sepertinya mengintrodusir kekerasan,” kata Muhammad Choirul Anam dalam konferensi pers di the Wahid Institute, Jakarta, siang ini (12/1).

Pejabat Sementara Direktur Eksekutif Human Rights Working Group (HRWG) itu menyatakan, sebetulnya problem ini bisa diatasi jika pemerintah dan aparat serius. “Aktor-aktor utama seperti dalam foto-foto tadi sudah jelas. Mereka itu bukan warga sekitar juga. Datang dari luar. Mereka juga yang selama ini menjadi pelaku pelanggaran kebebasan beragama. Aparat bisa menghalangi mereka sejak keluar tol atau masuk ke lokasi sengketa,” tandas pria asal Malang ini. Bahkan, menurut Direktur LBH Jakarta Nurkholis Hidayat aparat bisa menangkat mereka yang jelas-jelas melakukan penghasutan dan penyebaran kebencian. “Itu sudah memenuhi unsur pidana,” tandasnya.

“Saya sudah kehabisan kata-kata,” kata pengacara senior Todung Mulya Lubis yang juga menyampaikan pernyataan sikap. Segala cara suda ditempuh, termasuk proses hukum hingga Peninjauan Kembali (PK). Karena itu jangan salahkan warga, jika mereka menempuh jalur hukum yang lebih tinggi lagi. Melihat kemelut ini, lanjutnya Todung, semestinya Presiden “Lalu mau dibawa kemana negara ini,” terangnya putus asa.

Selain Anam, Todung, dan Nurkholis, konferensi itu juga dihadiri Peneliti The Wahid Institute Jakarta M. Subhi Azahari, Direktur Eksekutif The Indonesian Legal Resource Center (ILRC)  Uli Parulian Sihombing, juru bicara GKI Yasmin Bona Sigalingging, Sekjen Aliansi Nasional Bhineka Tunggal Ika (ANBTI), Nia Syarifuddindan perwakilan Gerakan Pemuda Anshor.

Terhitung sejak kasus ini mencuat, menurut Bona, pelanggaran hak beribadah yang menimpa jemaat mereka memasuki tahun ketiga. Kasus pertamanya penyegelan Pemerintah Kota Bogor terhadap GKI Yasmin. Walikota Bogor Diani Budiarto sendiri dalam catatannya telah enam bulan mengabaikan Rekomendasi Ombudsman Republik Indonesia (ORI) yang menyatakan tindakan Walikota Bogor menerbitkan SK, Maret 2011 bernomor 645.45-137 Tahun 2011 bentuk maladministrasi, perbuatan melawan hukum dan pengabaian kewajiban hukum serta bertentangan dengan putusan Mahkamah Agung RI.

Karena itu pihaknya meminta Presiden SBY memerintahkan Menteri Dalam Negeri memberi sanksi kepada Walikota Bogor yang dinilainya melawan Keputusan Mahkamah Agung. Bona juga meminta Presiden SBY menjamin keamanan jemaat GKI Taman Yasmin untuk beribadah. (AMDJ/wahidinstitute.org)

Gagalah, Lalu Berhasil

Belajar dari Bob Sadino dan Frans Johansson

Kegagalan bagi sebagian orang, termasuk saya,  merupakan momok yang ‘menakutkan’ yang sebisa mungkin harus dihindari, atau paling tidak diminimalisir. Bahkan dalam organisasi kompetitif, baik social maupun corporasi, kegagalan menjadi hal terburuk untuk dihindari, di mana orang yang melakukan kegagalan tidak hanya kehilangan kepercayaan dirinya, tetapi juga merosot kredibilitasnya, bahkan mungkin diturunkan jabatannya atau dipecat.

Sungguh merupakan keberuntungan bagi saya, beberapa waktu lalu saya bertemu dengan orang-orang luar biasa, tak hanya memotivasi tapi juga menginspirasi banyak hal. Orang pertama yang saya temui adalah ‘presiden’ entrepreneur negeri ini. Siapa lagi kalau bukan Bob Sadino.  Dalam obrolan pagi di rumahnya di kawasan Lebak Bulus, Jakarta Selatan selama dua jam lebih itu saya mendapatkan banyak hal bernilai yang sungguh amat berguna bagi kehidupan saya mendatang. Mungkin juga bagi anda pembaca.

Pertama, meski ini bukan kali pertama saya mendengar, Om Bob mengatakan demkian, saya tetap merasa apa yang diucapkannya sungguh menohok kesadaran dan kedirian saya sebagai seorang karyawan yang bekerja pada perusahaan milik orang lain. Ia mengatakan bahwa “Tidak mungkin Anda menjadi orang berhasil atau sukses jika tetap berada di sini!,” tandasnya sembari menunjuk majalah intrepreneur. “Dengan tetap berada di sini kaki dan tangan Anda terkekang, bahkan otak Anda juga tersandera,” ucapnya lagi.

Karenanya, saran pengusaha sukses kelahiran Lampung, 9 Maret 1933 ini, jika ingin berhasil harus memulai merintis usaha sendiri. Saat ia mengucapkannya demikian, saya langsung menukasnya, “Itu tidak mudah Om, butuh keberanian dan kesiapan menghadapi segala resiko.” “Itulah masalahnya, Anda tidak punya keberanian!,” timpal lelaki 78 tahun ini. Lalu ia melanjutkan, untuk berhasil harus berani memulai melangkah. Ia mengungkapkan bahwa dulu ketika dirinya memutuskan untuk keluar dari tempatnya bekerja karena ada keberanian untuk tidak lagi mendapatkan penghasilan tetap serta berbagai layanan dan fasilitas yang didapatkan.

Kedua, menurut Om Bob, setelah berani meninggalkan pekerjaan tetap, mulailah untuk melangkah. Dengan langkah itu sesungguhnya kita telah memulai start untuk meraih keberhasilan. Menurutnya tidak perlu memikirkan apakah usaha itu kelak akan berhasil atau sebaliknya. “Yang penting Anda sudah melangkah, jangan lama-lama membuat perencanaan!,” ucap pemilik Kem Chicks dan Kem Food ini.

Ketiga, dan ini hal terpenting sepanjag obrolan pagi di akhir Juli itu, jika sudah melangkah untuk menjalankan usaha fokuslah pada result negatifnya, bukan hasil positifnya. “Kalau hasil positif ya sudah, biarkan jalan terus. Fokuslah pada sisi negatifnya, pada kegagalan yang kita alami. Sebab dalam kegagalan itu ada banyak pelajaran di dalamnya,” ungkapnya.

Om Bob menambahkan bahwa dengan focus pada kegagalan yang kita hadapi maka kita berupaya untuk mengetahui kenapa gagal, apa sebabnya, lalu bagaimana mengatasinya, dan seterusnya. Dengan cara ini maka pelajarn demi pelajaran kita dapatkan untuk meraih keberhasilan berikutnya. “Kebayakan dari pengusaha (pemula) lebih banyak focus pada result keberhasilannya sehingga tak mendapatkan apa-apa dari kegagalannya,” imbuh suami Soelami Soejoed ini.

Orang kedua yang memberikan inspirasi bagi saya adalah Frans Johansson, konsultan dan penulis sejumlah buku yang menginspirasi. Ia juga pendiri dan CEO Inka.Net, sebuah perusahaan peranti lunak yang berbasis di Boston, AS.

Salah satu hal penting yang dia ulas melalui bukunya “The Medici Effect” adalah, untuk menjadi sukses harus memiliki banyak ide. Menurut peraih gelar MBA dari Harvard Business University ini semakin banyak ide yang kita jalankan, semakin besar peluang mewujudkan sesuatu yang betul-betul inovatif. Namun, Frans juga mengingatkan, tidak semua ide kita akan berhasil. Oleh karena itu orang-orang inovatif mengalami kegagalan lebih banyak daripada rekan imbangan mereka yang kurang kreatif.

Hal itulah yang menurut Frans mereka yang banyak ide itu sangat sulit, bahkan mustahil untuk tidak membuat kesalahan dalam menjalankan rencana-rencana aksi yang telah ditetapkan dengan baik. Namun, umumnya seperti inilah kita memandang strategi dan penerapan. Bahkan, kata Frans, kita terbiasa mendekati tantangan baru apa pun dengan pertanyaan seperti: Apa tujuan kita dan bagaimana kita bisa sampai ke sana?

Hal penting lain dari Frans Johansson, yang (mungkin) senada pula dengan Bob Sadino adalah bahwa pelaksanaan sukses ide-ide tersebut tidak timbul dari perencanaan untuk sukses, tetapi merencanakan untuk gagal. Ini adalah ide yang tidak kita harapkan, tetapi menurut Frans sangat penting. Karena kita tidak bisa mengandalkan pengalaman sebelumnya untuk merencanakan jalan pelaksanaan yang sempurna, kita harus mengandalkan pembelajaran apa yang berhasil dan apa yang tidak. [ ] Ahmad Nurcholish/intrepreneur, Edisi Agustus 2011.

Oleh Irene Sarwindaningrum

Lewat berbagai kegiatan kemanusiaan yang digelutinya, KH Abdul Muhaimin memiliki misi lebih luas. Dia berupaya merajut kedamaian lintas agama dalam bingkai kebinekaan bangsa.

Pengasuh Pondok Pesantren Nurul Ummahat di Kotagede, Yogyakarta, itu berusaha mewujudkan misinya dengan beragam cara. Pada masa tanggap darurat erupsi Gunung Merapi, November 2010, KH Abdul Muhaimin (57) mengunjungi 13 gereja di DI Yogyakarta yang menampung pengungsi beragama Islam.

Kunjungan itu dilakukan setiap hari menjelang maghrib, selama hampir satu bulan. Di gereja-gereja itu KH Muhaimin memberikan siraman rohani kepada para pengungsi dan memimpin acara pengajian.

Sosok KH Muhaimin telah dikenal dalam berbagai gerakan perdamaian antaragama di Yogyakarta. Pada 24 Maret 1997, bersama 70 pemuka agama lainnya, KH Muhaimin mendeklarasikan berdirinya Forum Persaudaraan Umat Beragama (FPUB). Deklarasi dilakukan di Pondok Pesantren Nurul Ummahat yang didirikannya karena saat itu tidak ada yang berani menjadi tempat deklarasi FPUB.

Pendeklarasian FPUB berkaitan dengan seringnya terjadi kerusuhan yang mengatasnamakan agama. Hingga saat ini dia masih aktif sebagai Koordinator FPUB yang terus mengampanyekan perdamaian dalam keberagaman.

Kunjungan ke gereja-gereja yang dia lakukan saat erupsi Merapi merupakan salah satu upaya meredam konflik agama. Kegiatan ini dimulai menyusul peristiwa pengusiran 200 pengungsi Merapi dari Gereja Katolik Ganjuran, Bantul, DI Yogyakarta, oleh sekelompok orang.

“Kelompok ini mengusung isu Kristenisasi dan melarang pengungsi bernaung di gereja. Padahal, saya sama sekali tidak melihat adanya upaya Kristenisasi saat itu. Ulah kelompok ini justru menambah kekhawatiran pengungsi yang tengah gundah dan membuat pihak gereja ketakutan,” katanya.

Erat hubungan

KH Muhaimin menuturkan, Al Quran memberikan kisah-kisah dramatis mengenai eratnya hubungan Muslim-Kristiani pada zaman dulu. Hal ini menunjukkan bahwa sebenarnya tidak pernah ada masalah di antara agama-agama tersebut.

Menurut bapak delapan anak ini, meruncingnya konflik akibat perbedaan agama di Indonesia merupakan imbas dari politik internasional Amerika Serikat yang diskriminatif terhadap masyarakat Muslim. Kondisi ini juga dipicu oleh kebijakan yang menekan dari pemerintah Orde Baru.

“Masyarakat Indonesia sekarang ini sebenarnya korban dari semua keruwetan politik itu. Sebenarnya, bangsa Indonesia dari dulu adalah bangsa yang rukun dan bisa menghargai perbedaan,” tuturnya.

Keprihatinan akan meningkatnya permasalahan karena perbedaan agama ini membuat KH Muhaimin mengambil tindakan-tindakan yang sering mendapat kecaman dari rekan-rekannya sendiri.

Kecaman ini datang salah satunya karena dia sering menerima undangan untuk memberikan sambutan dalam peringatan Natal. Jumat pekan pertama tahun 2011, KH Muhaimin kembali diundang memberikan sambutan dalam peringatan Natal di sebuah institusi pemerintah.

Dari tempat memberikan sambutan pada perayaan Natal itu, KH Muhaimin langsung berangkat ke masjid untuk shalat Jumat. “Kegiatan saya di gereja atau memberikan sambutan pada peringatan Natal tak mengurangi keislaman saya. Toh, saya tidak pernah mengikuti ritus agama lain,” tuturnya.

Persahabatan

Namun, selain kecaman, keteguhan dan keterbukaannya dalam mengupayakan perdamaian lintas agama ini mendatangkan persahabatan dari beragam kalangan dan agama di seluruh dunia.

Sejak 1990-an, KH Muhaimin membuka pintu pondok pesantren asuhannya bagi semua pemeluk agama yang ingin mengetahui kehidupan masyarakat Islam di Indonesia. Dalam buku tamu pondok pesantren yang berada di tengah perkampungan itu tercatat banyak pemeluk agama lain, seperti pemuka agama Buddha, Katolik, Kristen, dan Hindu, dari dalam dan luar negeri.

Chika Yoshida, mahasiswi Buddha asal Universitas Chiba, Jepang, pernah tinggal di Pondok Pesantren Nurul Ummahat selama 1,5 bulan. “Satu-satunya komunitas Muslim yang tak bisa ditembus globalisasi adalah komunitas pesantren,” tulis Yoshida di buku tamu.

Pondok pesantren khusus putri itu telah dikunjungi tamu dari 70 negara, termasuk komunitas agama dari Palestina, utusan Presiden AS Barack Obama, dan para biksu Buddha. Mereka meninggalkan kesan positif.

KH Muhaimin mengatakan, membuka pintu pondok pesantren adalah upaya memberikan jalan bagi masyarakat yang berbeda agama untuk belajar satu sama lain dan untuk saling menerima.

Kesadaran akan keberagaman itu tumbuh dari masa kanak-kanak Muhaimin. Terlahir dalam keluarga Nahdlatul Ulama di tengah masyarakat Muhammadiyah, Muhaimin telah mengenal perbedaan sejak kecil. “Saya selalu puasa dan merayakan Idul Fitri berbeda dengan para tetangga saya. Namun, bagi saya, perbedaan itu justru indah karena tetangga pun menghormati kami,” tuturnya.

Erupsi Merapi meninggalkan beragam pekerjaan rumah untuk diselesaikan. Dia kini tengah sibuk membantu pembangunan kembali saluran-saluran air dan penghijauan kembali hutan lereng Merapi yang rusak akibat lahar dan awan panas.

Misi untuk merajut perdamaian dalam keberagaman itu masih terus diusungnya. Untuk pemasangan pipa air, misalnya, dia bekerja sama dengan biarawati Katolik di kawasan tersebut. Dia juga berkoordinasi dengan Yoseph Suyatno Hadiatmojo Pr, pastor di Gereja Somohitan, Girikerto, Turi, Sleman, Koordinator Kampanye Damai FPUB yang juga tengah memasang pipa saluran air di bagian barat Sungai Boyong.

Untuk penghijauan, KH Muhaimin merancang penanaman pohon oleh anak-anak dari berbagai agama. Di tangannya, kemanusiaan pun menjadi alat untuk menggapai kemanusiaan yang lebih luas.

*** KH Abdul Muhaimin

• Lahir: Kotagede, Yogyakarta, 13 Maret 1953
• Penghargaan: – Tasrif Award – Penghargaan dari Sultan Hamengku Buwono X sebagai Kiai Pemerhati Kebudayaan
• Pekerjaan: – Pendiri dan Pengasuh Pondok Pesantren Nurul Ummahat, Kotagede, Yogyakarta.
• Jabatan: – Koordinator FPUB – Ketua Konsorsium Toya Mili – Ketua Konsorsium Palem – Ketua Indonesia Conference on Religion and Peace – Dewan Pembina Impulse – Beberapa jabatan di organisasi nirlaba lainnya.

Sumber : Kompas Cetak | Kamis, 13 Januari 2011

Bedah Pemikiran Talal Asad