Ber-Tuhan ala Einstein

Ditegaskan Einstein, tujuan tertinggi dari ketaatan beragama tak lain adalah keselarasan sempurna dengan alam semesta, termasuk manusia di dalamnya.

Pada tahun 1940, Albert Einstein menulis sebuah esai menggemparkan berjudul Science and Religion. Esai itu sontak menggoreskan berbagai kontroversi, khususnya di kalangan agamawan dan teolog. Pasalnya, melalui esai itu, Einstein menggusur konsep Tuhan yang telah dibangun oleh para teolog sejak berabad-abad silam. Einstein kemudian menyebut Tuhan ala teolog itu sebagai Tuhan Personal yang tampak begitu kerdil baginya.

Einstein menyikapi konsep Tuhan Personal ala teolog itu secara apatis. Dalam pandangannya, Tuhan Personal itu ternilai terlalu sederhana dan dangkal. Baginya, konsep Tuhan ala para teolog itu justru menggerogoti transendensi Tuhan seiring dilekatkannya simbol-simbol, bentuk (morphe) serta kecenderungan kemanusiaan (pathos) untuk menggapai Yang Transenden itu.

Sebelumnya, pada tahun 1929, setelah membaca dan terpengaruh oleh hipotesa Spinoza dalam karyanya yang berjudul Ethics, Einstein sejatinya telah mulai memaparkan kritikannya pada konsep Tuhan Personal ala para teolog itu. Saat itu pula, Kardinal O’Connell, Uskup Agung Boston, memberikan respon negatif ofensif dengan meneriakkan kepada Jemmaat New England Catholic Club Amerika agar tak membaca apapun tentang teori relativitas. Dengan alasan, teori tersebut merupakan sebuah spekulasi kabur yang menghasilkan keraguan universal tentang Tuhan dan ciptaan-Nya. Menurutnya, teori itu tak lain merupakan selubung hantu ateisme yang mengerikan (New York Times, 25 April 1929).

Mendengar pernyataan serta sikap keras yang ditempuh oleh Uskup Agung tersebut, Rabbi Herbert S. Goldstein dari The Institutional Sinagoge di New York bertanya pada Einstein melalui telegram; “Apakah Anda percaya Tuhan?” Einstein pun menjawab; “Saya percaya pada Tuhan-nya Spinoza yang menampakkan diri-Nya dalam harmoni keteraturan atas keseluruhan yang ada. Bukan sosok Tuhan yang menyibukkan diri-Nya dengan nasib dan tindakan-tindakan manusia”. Dan, membaca jawaban Einstein tersebut Rabbi Goldstein pun menegaskan bahwa tuduhan ateis pada Einstein jelas-jelas tak terbukti.

Adapun setelah esai 1940 yang berisi pemaparan cukup komprehensif tentang kritiknya atas Tuhan-nya teolog dan konsep Tuhan Impersonal-nya itu terbit, ia pun sontak mendapat serangan serempak dari mayoritas teolog –khususnya teolog Yahudi ortodoks- dengan kekuatan dogma kafir dan ateis. Namun, Einstein selalu menegaskan bahwa dirinya bukanlah seorang ateis. Bahkan, ia ternilai memiliki konsep Tuhan yang jauh lebih mentransendensikan-Nya.

Terpengaruh dari Spinoza, setelah menggusur konsep Tuhan Personal-nya para teolog, Einstein menggagas konsep Tuhan Impersonal. Dalam pandangannya, Tuhan merupakan Kecerdasan Tertinggi yang menampakkan dirinya dalam harmoni dan keindahan alam. Dia tidaklah ber-’sosok’. Tuhan adalah struktur pengatur kosmis yang impersonal. Baginya, sesuatu yang oleh Injil disebut sebagai aktifitas Ilahi tak lain semacam hukum ketentuan alam. Sedangkan sesuatu yang disebut sebagai kehendak Tuhan tak lain adalah hukum alam. Tuhan-nya Einstein itu merupakan entitas abstrak sebagaimana diungkapkan Injil; “Janganlah kamu membuat patung berhala atas-Nya atau keserupaan dengan macam-macam benda”. (Eksodus 20:4)

Terlepas dari sederetan kontroversinya, pada dasarnya konsep Tuhan ala Einstein tersebut akan semakin mendewasakan keber-tauhid-an dan keberagamaan manusia. Pasalnya, pertama, konsep Tuhan ala Einstein akan relatif menjaga transendensi Tuhan. Sebab, konsep tersebut ternilai akan selalu menjauhkan Tuhan dari simbol, bentuk (morphe) maupun kecenderungan kemanusiaan (pathos) yang dapat menggiring Tuhan pada ‘jurang’ imanensi, sebagaimana kerap terjadi pada Tuhan-nya para teolog.

Kedua, konsep agama kosmis yang lahir dari ‘rahim’ Tuhan Impersonal secara tidak langsung akan memacu kedewasaan manusia dalam beragama. Sebab, dalam konsep agama kosmis, rasionalitas dan kebebasan memiliki ruang ekspresi yang lebih leluasa dan terjunjung tinggi. Dalam agama kosmis, Tuhan bukanlah ‘sosok’ yang selalu mengikat dan menjajah manusia di bawah kehendak-Nya. Sebagaimana ditegaskan Einstein, dalam agama kosmis, Tuhan bukanlah ‘sosok’ yang kehendak-Nya seperti kehendak dalam diri setiap manusia; mutlak bagi setiap diri manusia. Sehingga, dalam konsep agama kosmis ala Einstein, setiap manusia memiliki ruang kebebasan dan berkehendaknya sendiri.

Ketiga, dengan determenisme dan kausalitas ketat yang menjadi konsekuensi logis atas konsep Tuhan Impersonal ala Einstein, maka naluri serta tanggung jawab sosial-ekologis manusia akan terdongkrak. Sebab, bayang-bayang akan bencana ekologis dan kemanusiaan setidaknya akan memberikan bayangan buruk sekaligus pertimbangan signifikan bagi setiap individu yang hendak mengeksploitasi alam maupun manusia. Terlebih, sebagaimana ditegaskan Einstein, tujuan tertinggi dari ketaatan beragama tak lain adalah keselarasan sempurna dengan alam semesta, termasuk manusia di dalamnya.

Akhirnya, merujuk pada konsep Tuhan ala Einstein, sejatinya ber-Tuhan bukan berarti menafikan eksistensi diri dan menyerahkan seluruh kehendak dan kebebasan kita pada Tuhan secara mutlak. Namun, sebagaimana ditegaskan Einstein, ber-Tuhan sejatinya justru harus ber-‘metamorfosis’ menjadi semangat dan tuntutan untuk selalu berupaya keras melalui pengetahuan rasional secara bebas untuk mencapai hakikat-Nya. Bukan dengan rasa takut-terikat maupun keyakinan yang buta. Wallahu a’lam [] Husein Ja’far Al Hadar (07/10/09)/ http://islamlib.com/id/artikel/ber-tuhan-ala-einstein/

Diskusi Publik: “Perang Global Melawan Terorisme”

Tewasnya Noordin M. Top dan Saifuddin Zuhri bagi beberapa kalangan tidak menjamin terorisme di indonesia telah mati. Terorisme selalu akan ada sebagai bentuk respon atas pelbagai situasi sosial kekinian. sekalipun gerakan mereka dianggap destruktif dan negatif, tapi kelompok teroris masih punya “suara”. Dan tak ada kekuatan lain yang dapat membendung gerakan teroris.

Perang melawan terorisme perlu disuarakan sebagai jaminan atas kebebasan dan penghargaan terhadap keyakinan dan keberagamaan. Bagaimanapun persoalan terorisme merupakan bagian dari problem kemanusiaan yang cukup kompleks sekaligus sebagai ancaman global.

Atas dasar itulah Forum Mahasiswa Ciputat bekerja sama dengan Jaringan Islam Liberal, Friedrich Naumann Stiftung (FNS) dan Badan Eksekutif Mahasiswa Jurusan Sosiologi Agama Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Jakarta menyelenggarakan Diskusi Publik berjudul “Perang Global Melawan Terorisme.”

Kamis, 5 November 2009, Pukul 09.00 – 13.00 WIB

Di Gedung Auditorium Student Center (SC) UIN Jakarta
NARA SUMBER

1. Sidney Jones
(Senior Adviser International Crisis Group, ICG)
Topik: Komparasi Gerakan Terorisme Indonesia dan Duinia

2. Uil Abshar-Abdalla
(Jaringan Islam Liberal)
Topik: Agama, Radikalisme dan Ancaman Terorisme Global

3. Noorhaidi Hasan
(UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta)
Topik: Terorisme Indonesia – Timur Tengah

MODERATOR: Saidiman

Tafsir “Rajam” dalam Islam

Kita bisa mencari jenis-jenis hukum lain yang lebih relevan dan sesuai dengan konteks keindonesiaan

Rajam adalah sanksi hukum berupa pembunuhan terhadap para pelaku zina muhshan (yaitu orang yang berzina sementara ia sudah pernah menikah atau masih dalam ikatan pernikahan dengan orang lain). Rajam dilakukan dengan cara menenggelamkan sebagian tubuh yang bersangkutan ke dalam tanah, lalu setiap orang yang lewat diminta melemparinya dengan batu-batu sedang (hijarah mu`tadilah) sampai yang bersangkutan meninggal dunia.

Hukum rajam pernah berlaku pada zaman Nabi Musa. Dalam Perjanjian Lama, Ulangan 22: 22 disebutkan, “Apabila seseorang kedapatan tidur dengan seorang perempuan yang bersuami, maka haruslah keduanya dibunuh mati: laki-laki yang telah tidur dengan perempuan itu dan perempuan itu juga. Demikianlah harus kau hapuskan yang jahat itu dari antara orang Israel”.

Bahkan seorang gadis perawan pun ketika berzina harus dihukum mati. Disebutkan dalam ayat 23 dalam pasal dan surah yang sama Perjanjian Lama, “Apabila ada seorang gadis yang masih perawan dan yang sudah bertunangan–jika seorang laki-laki bertemu dengan dia di kota dan tidur dengan dia, maka haruslah mereka keduanya kamu bawa ke luar ke pintu gerbang kota dan kamu lempari dengan batu, sehingga mati: gadis itu, karena walaupun di kota, ia tidak berteriak-teriak, dan laki-laki itu, karena ia telah memperkosa isteri sesamanya manusia. Demikianlah harus kau hapuskan yang jahat itu dari tengah-tengah mereka”. Mungkin berdasar kepada dalil-dalil itu, ketika di Madinah Rasulullah SAW pernah merajam laki-laki dan perempuan Yahudi yang berzina.

Dalam al-Qur’an, ayat rajam tak tercantum. Namun, sejumlah kitab fikih menjelaskan bahwa pada mulanya ayat rajam itu temaktub dalam al-Qur’an. Dalam perkembanganya, ayat itu dihapuskan walau hukumnya tetap berlaku (naskh al-rasm wa baqa’ al-hukm). Ayat tersebut berbunyi al-syaiku wa al-syaikhatu idza zanaya farjumuhuma al-battatah nakalan min Allah (laki-laki dan perempuan yang berzina, maka rajamlah secara sekaligus, sebagai balasan dari Allah). Ayat inilah yang menjadi pegangan para ulama pendukung hukum rajam. Sebuah hadits menyebutkan, “inna al-rajm haq fi kitabillah `ala man zana idza ahshana min al-rijal wa al-nisa’, idza qamat al-bayyinah, aw kana al-haml, aw al-i`tiraf”. Bahwa sesungguhnya rajam itu ada di dalam Kitabullah, yang wajib diperlakukan buat laki-laki dan perempuan yang berzina muhshan, ketika sudah cukup bukti, atau sudah hamil atau mengaku berzina.

Dikisahkan bahwa hukum rajam pernah diterapkan pada zaman Nabi. Yaitu, ketika Ma`iz ibn Malik al-Aslami dan Ghamidiyah yang mengaku (i`tiraf) kepada Nabi bahwa dirinya telah berzina dengan seorang perempuan. Dengan itu, mereka meminta untuk dirajam. Nabi berkali-kali menolak dan tak segera memenuhi permintaan yang bersangkutan. Namun, mereka tetap ngotot bahwa dirinya telah melakukan zina muhshan. Akhirnya Nabi “terpaksa” menyanksinya dengan dirajam. Mungkin Nabi berharap agar yang bersangkutan tak mengaku berzina secara terus terang. Toh, dalam kesendiriannya ia bisa bertaubat kepada Allah SWT atas dosa-dosanya.

Kini banyak orang bertanya tentang perlu dan tidaknya menerapkan hukum rajam. Saya kira ada beberapa hal yang perlu dikemukakan. Pertama, rajam dalam Islam termasuk syar`u man qablana (syariat pra-Islam). Al-Qur’an banyak mengintroduksi hukum-hukum yang berlaku pada era sebelum Islam, seperti hukum Yahudi. Di samping soal rajam, al-Qur’an misalnya mengutip syariat Nabi Musa yang memperbolehkan bunuh diri. Allah SWT berfirman dalam al-Qur’an (al-Baqarah: 54), “Ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya: “Hai kaumku, sesungguhnya kalian telah menganiaya diri kalian sendiri karena kalian telah menjadikan anak lembu sebagai sesembahan kalian, maka bertaubatlah kepada Tuhan yang menciptakan kalian dan bunuhlah diri kalian sendiri. Hal itu adalah lebih baik bagi kalian pada sisi Tuhan yang menciptakan kalian. Maka Allah akan menerima taubat kalian. Sesungguhnya Dia adalah Yang Maha Menerima taubat dan Maha Penyayang”.

Para ulama fikih sendiri berbeda pendapat tentang posisi syar’u man qablana sebagai dalil hukum (hujjah syar’iyah). Sebagian ulama berpendapat bahwa syar`u man qablana menjadi bagian ajaran Islam jika itu sudah disebut dalam al-Qur’an. Sebagian yang lain berkata, bahwa syar’u man qablana bukanlah syari’at kita (umat Islam) karena itu kita tak boleh menjadikannya sebagai dalil hukum. Dengan argumen itu tak sedikit para ulama yang menolak pemberlakuan syar’u man qablana. Dengan itu, menurutnya, hukum rajam tak perlu diterapkan sebagaimana kita tak menerapkan hukum bunuh diri sebagai jalan taubat, sekalipun itu sudah tercantum dalam al-Qur’an.

Kedua, rajam tak efektif menjerakan para pelaku perzinaan, karena yang bersangkutan sudah meninggal dunia. Ia tak sempat lagi memperbaiki diri. Padahal, jelas dikemukakan para ahli fikih bahwa sanksi-sanksi hukum dalam Islam berfungsi untuk menjerakan para pelaku pidana (al-hudud zawajir la jawabir). Ketiga, rajam akibat perzinaan muhshan dalam konteks sekarang potensial merugikan perempuan. Kaum perempuan tak mudah untuk menghindar dari tuduhan zina sekiranya telah terjadi kehamilan sementara yang bersangkutan diketahui publik tak punya suami. Sementara pezina laki-laki bisa menghindar dari dakwaan zina, terlebih menghadirkan empat orang saksi yang melihat secara persis perzinaan itu, seperti dikehendaki al-Qur’an, bukanlah perkara mudah.

Keempat, kelompok Mu’tazilah dan Khawarij berpendapat ayat apalagi hadits yang menegaskan tentang hukum rajam bagi pezina muhshan sudah dihapuskan oleh ayat al-Qur’an (al-Nur: 2), yaitu “al-zaniyatu wa al-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi’ata jaldatin wa la ta’khudkum bihima ra’fatun fi din Allah in kuntum tu’minuna bi Allah wa al-yawm al-akhir wa al-yasyhad `adzabahuma tha’ifatun min al-mu’minin” (pezina perempuan dan laki-laki, pukullah sebanyak 100 kali pukulan. Janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk menjalankan agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhirat. Hendaklah pelaksanaan hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan dari orang-orang beriman). Memang al-Qur’an sendiri, seperti dalam Mushaf Utsmani, tak membedakan antara pezina muhshan dan ghair muhshan. Pertimbangan ini sekalipun hadir dengan argumen yang belum kukuh bisa dipertimbangkan sebagai salah satu argumen untuk menolak penerapan hukum rajam.

Kelima, al-Qur’an tak memberikan hukum tunggal bagi orang yang berzina. Jika kita sepakat bahwa zina adalah perbuatan keji (fahisyah), maka sanksi hukum bagi pezina, baik yang muhshan maupun yang bukan, maka al-Qur’an memberi sanksi tahanan rumah seumur hidup. Disebutkan dalam al-Qur’an (surat al-Nisa’: 15), “Dan terhadap perempuan yang mengerjakan perbuatan keji, hendaklah ada empat orang saksi di antara kamu yang menyaksikannya. Kemudian apabila mereka telah memberi persaksian, maka kurunglah perempuan-perempuan itu sampai mereka menemui ajalnya, atau sampai Allah memberi jalan lain kepada mereka”.

Bahkan di ayat berikutnya (ayat 16) tak dijelaskan jenis hukuman bagi para pezina, “Dan terhadap dua orang yang melakukan perbuatan keji di antara kalian, maka berilah hukuman kepada keduanya, kemudian jika keduanya bertaubat dan memperbaiki diri, maka biarkanlah mereka. Sesungguhnya Allah maha Penerima Taubat dan Maha Penyayang”. Qatadah dan al-Sudi berpendapat bahwa yang dimaksud dengan adzuhuma dalam ayat itu adalah dengan cara mempermalukan, menjelek-jelekkan, dan mencacinya (al-taubikh wa al-ta`yir wa al-sabb). Kalu kita bersepakat dengan ulama yang menolak konsep nasikh-mansukh dalam al-Qur’an, maka ayat ini tak bisa dianulir oleh ayat dan hadits yang memerintahkan rajam dan hukuman dera sebanyak 100 kali deraan. Mujahid misalnya berpendapat bahwa ayat 15 surat al-Nisa’ adalah sanksi hukum bagi pezina perempuan, sementara ayat 16 surat yang sama adalah sanksi hukum bagi para pezina laki-laki. (Al-Qurthubi, Tafsir al-Qurthubi, Jilid III, hlm. 80)

Akhirnya, bisalah dikatakan bahwa ayat yang terkait dengan sanksi hukum seperti rajam merupakan fikih jinayat al-Qur’an yang pada tingkat implementasinya tak otomatis bisa dijalankan. Artinya, umat Islam bisa mencari sanksi-sanksi hukum yang paling mungkin dan efektif untuk menjerakan para pelaku kriminal. Bisa dengan cara dipenjara atau yang lainnya. Ibn Zaid pernah mengusulkan agar orang yang berzina dilarang menikah sampai yang bersangkutan meninggal dunia. (Al-Qurthubi, Tafsir al-Qurthubi, Jilid III, hlm. 79). Sebagian ulama, seperti Muhammad Syahrur, berpandangan bahwa hukum potong tangan dan rajam merupakan hukum maksimal (al-hadd al-a`la) yang hanya bisa dijalankan ketika sanksi-sanksi hukum di bawahnya tak lagi efektif untuk mengurangi tingkat kriminalitas.

Dengan memperlakukan ayat-ayat jinayat sebagai fikih al-Qur’an, maka kita tak lagi terikat untuk memaksakan penerapan sanksi-sanksi hukum itu seperti yang secara harafiah disebut dalam al-Qur’an. Kita bisa mencari jenis-jenis hukum lain yang lebih relevan dan sesuai dengan konteks keindonesiaan kita. Yang penting tujuan dari sanksi-sanksi hukum Islam untuk menjerakan para pelaku tindak pidana sudah tercapai.  Wallahu A`lam Bishshawab. [] Dr. Abdul Moqsith Ghazali/www.islamlib.com

Ulil Abshar Abdala:

NU Harus Dipimpin Anak Muda

ULIL Abshar Abdala tentu bukan nama baru dalam dunia pemikiran Islam di Indonesia yang penuh kontroversi. Karena itu menantu KH A Mustofa Bisri yang pernah difatwa mati oleh umat Islam lain ini bukanlah tanda seru. Namun namanya mencuat dan menjadi tanda tanya besar lagi ketika ia mencalonkan diri sebagai sebagai Ketua Umum Pengurus Besar (PB) Nahdlatul Ulama (NU).

Ada agenda besar apa yang hendak ia lakukan? Ia ingin mengobrak-abrik lembaga sakral ini atau justru membangun dengan sepenuh hati? Berikut perbincangan dengan Koordinator Jaringan Islam Liberal yang juga Ketua Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Nahdlatul Ulama (Jakarta) itu, belum lama ini.

Banyak yang bilang Anda mencari sensasi saat mencalonkan diri menjadi Ketua Umum PB NU. Apa komentar Anda?
Terus terang beberapa saat lalu setelah empat tahun belajar di Amerika, saya tidak punya keinginan menjadi pimpinan NU. Jujur saja setelah mendengar kabar Yuddy Chrisnandi yang masih muda juga berjuang menjadi Ketua Umum Partai Golkar, saya terinspirasi mencoba hal sama di NU. Meskipun demikian, di NU sudah ada teladan yang bisa dicontoh. Dulu Gus Dur pada saat menjadi Ketua Umum PB NU berusia 44 tahun dan KH Wahid Hasyim juga masih sangat muda.
Sejak kecil saya juga hidup, tumbuh, dan berkiprah di lingkungan NU sehingga saya merasa tidak salah jika mencalonkan diri menjadi pimpinan NU.
Yang jelas setelah bertemu dan berem­buk dengan teman-teman muda, memang ada kerinduan sebagian besar dari mereka untuk kembali kepada era Gus Dur. Era Gus Dur ini ditandai oleh kepemimpinan ide. Tentu saja Gus Dur tidak bekerja dan berpikir sendiri. Ia didukung oleh para pinisepuh.
Pada waktu NU dipimpin oleh Gus Dur, ia memang menjadi organisasi massa (ormas) yang semula dianggap se­bagai kaum sarungan yang tertinggal di pe­desaan menjadi ormas yang memiliki power di pentas nasional. Nah harga diri se­macam itu sekarang ini dirasakan hi­lang karena NU terlalu terlibat dalam di­namika politik.
Tentu saja saya tidak antipartai atau po­litik kepartaian. Boleh saja NU terjun da­lam dunia politik. Akan tetapi harus ada keseimbangan dengan wataknya yang sebagai ormas yang mengurus umat, yakni mengurus pendidikan dan ke­maslahatan umat.
Keinginan saya menjadi Ketua Umum PB NU juga didorong oleh hasrat saya mengkritik teman-teman yang telah mencitrakan lembaga ini sebagai ormas pedesaan. Ini cara memandang NU yang keliru atau tidak sepenuhnya benar. Anak-anak keluarga NU yang menempuh pendidikan di kota atau keluarga NU yang urbanisasi makin banyak. Sayang, mereka ini tidak pernah diperhitungkan. Karena itu ketika mendesain program-program apa pun yang disasar adalah warga NU yang berada di pedesaan. Warga-warga NU yang berada di perkotaan tidak pernah disapa. Akhirnya, me­reka diambil alih, direkrut, atau ”dibajak” oleh kelompok lain. Ini yang sekarang menjadi keluhan. Prinsipnya saya dan kawan-kawan muda rindu NU kembali menjadi civil society organization. Karena itu, NU harus menjadi ormas mo­derat yang membawa pemikiran segar.
Mengapa harus kembali ke era Gus Dur? Saya sendiri mendefinisikan diri sebagai orang yang lahir karena Gus Dur. Waktu NU kembali ke kittah pada 1984, saya adalah santri di Kajen yang mengikuti peristiwa itu dengan penuh perhatian. Komentar-komentar, ucapan-ucapan, dan apa pun tindakan Gus Dur saya perhatikan. Karena itu figur Gus Dur benar-benar membentuk segala tindak-tanduk saya.
Apa reaksi awal kalangan NU saat Anda mencalonkan diri?
Ada yang menyambut positif. Saya memang belum terjun di kalangan bawah tapi saya telah keliling sowan ke kiai-kiai. Selama dua bulan saya menjumpai tokoh-tokoh dan PB NU di Jawa dan luar Jawa. Saya akan silaturahim, kula nuwun kepada mereka. Saya kira saya tidak perlu mengotot menerangkan keinginan-keinginan saya. Yang penting silaturahim dulu. Nanti pada saatnya saya baru mengutarakan gagasan-gagasan atau apa yang saya pikirkan mengenai NU.
Ada juga yang keras sekali merespons tindakan saya. Namun jumlahnya sangat sedikit. Saya kaget. Saya membayangkan yang mengkritik gagasan saya akan banyak. Selama ini kan saya dianggap sebagai momok bagi pemikiran-pemikiran Islam konvensional.
Apakah keliberalisan Anda tidak menjadi persoalan?
Sudah pasti hal itu menjadi persoalan. Akan tetapi ini akan mudah dijelaskan. Selama ini pemikiran-pemikiran Islam liberal saya telah disalahpahami. Jika dicermati, seluruh pemikiran saya se­sungguhnya merupakan kritik saya terha­dap Islam radikal. Tradisi pemikiran dan tindakan mereka jauh dari segala hal yang saya kenal di NU. Perdebatan pun terjadi. Mereka memelintir ayat-ayat Allah untuk memberhalakan keradikalan dan meng­anggap salah segala yang saya pikirkan. Parahnya setelah itu mereka memprovo­kasi dan melaporkan saya kepada para kiai mana pun betapa saya telah menyimpang dari Islam dan NU. Situasi ini menajam karena saya dan anak-anak muda lain yang liberal kurang sowan dan menjelas­kan persoalan-persoalan itu kepada para kiai.
Saya yakin persoalan ini bisa terselesaikan karena saya memang sama sekali tidak mengkritik doktrin aswaja, tradisi atau ritual NU. Kritik saya, sekali lagi, tertuju pada kelompok-kelompok yang memperjuangan negara Islam atau syariat Islam di Indonesia. NU, kita tahu, secara organisatoris, tidak pernah mendukung pemberlakuan syariat Islam yang formalistik. Semangat saya dan NU sama. Pemikiran saya selama ini justru menerjemahkan semangat NU kembali ke kittah. Indonesia, kata para sesepuh NU, bukanlah negara yang harus dipertentangkan dengan Islam. Pancasila, ungkap Gus Dur, tidak harus dipersaing­kan dengan Islam. Islam dan Pancasila itu komplementer. Pemikiran-pemikiran para pinisepuh NU semacam itu sangat men­darah daging dalam diri saya. Jadi, saat saya mengkritik ide-ide pendirian ne­gara Islam, sesungguhnya merupakan ke­lanjutan dari pemikiran-pemikiran NU.
Karena itu tidak ada alasan para kiai mengkritik keliberalisan pemikiran-pemikiran saya. Kemarahan kiai terjadi karena mereka mendapatkan informasi sepihak mengenai diri saya. Saya difitnah menghalalkan minum, percaya pada Syeh Siti Jenar, dan menganjurkan tidak memberikan salam kepada umat Islam. Wah, fokus perhatian saya tidak ke hal-hal semacam itu.
Apakah tradisi NU yang meletakkan kiai sepuh sebagai segala-galanya juga tak menghambat keinginan Anda? Ba­gai­mana jika Anda tidak direstui para kiai?
Tentu saja restu kiai masih sangat perlu. Dulu Gus Dur selain memiliki ke­kuatan ide, di belakang dia ada kiai-kiai besar yang mendukung. Antara lain ada Kiai Ali Maksum dan Kiai Ahmad Syamsul Arifin. Inilah dua naga dalam NU yang mendukung mereka.
Kini memang tidak ada kiai yang memiliki reputasi semacam itu. Sekarang harus diakui ada kemerosotan kualitas kiai karena selain mereka banyak yang terjun ke politik, kualitas pendidikan di pesantren juga merosot. Waktu pendidikan di pesantren makin pendek. Tidak ada yang sampai setingkat perguruan tinggi. Generasi Kiai Ali Maksum atau Kiai Bisri Mustofa, misalnya, adalah sosok yang mondok hingga level strata tiga (S3). Sekarang segalanya sangat pragmatis.
Bukan berarti saat saya sowan ke para kiai, lantas kami tidak memiliki pandang­an yang berbeda. Akan tetapi dengan memberikan penjelasan yang detail mengenai gagasan-gagasan saya, mereka tidak akan mempermasalahkan pen­calon­an diri saya sebagai Ketua PB NU.
Bagaimana Anda ”mengatasi” atau ”berhadapan” dengan calon lain?
Saya merasa akan bisa berkompetisi dengan mereka. Saya merasa bisa fas­tabiqul khairat dengan mereka. Masing-masing punya keunggulan dan kelemah­an. Saya akan bertarung all out. An­dalannya: saya ingin meremajakan NU dari mulai PB NU. Realitasnya yang bekerja itu anak muda, tetapi mereka tidak dianggap. Kaderisasi di NU nol. Ka­de­risasinya murni alamiah. Ini harus di­ubah. Ini berbeda dari Partai Keadilan Se­jahtera (PKS) yang kaderisasinya sistematik menggunakan cara-cara metode yang canggih dan modern. Modernisasi organisasi di NU, dengan demikian tidak bisa ditawar-tawar lagi. Hanya dengan begitu NU bisa ber-fastabiqul khairat dengan ormas-ormas yang lain. Dan yang bisa merasakan sense of crisis semacam ini anak-anak muda. Bukan berarti orang tua tidak diperlukan. Akan tetapi anak-anak mudalah yang bisa bergerak me­ngatasi persoalan ini.
Gus Mus tertawa saat saya bertanya mengenai pencalonan Anda. Apa makna tawa mertua Anda ini?
Ya…memang mustahil…saya menjadi Ketua Umum PB NU karena selama ini saya lebih banyak di luar negeri. Selain itu saya tidak punya modal, tak punya duit banyak. Saya juga tidak punya jaringan sebagai mana teman-teman yang kini duduk di PB NU. Semua orang akan skeptis pada saya sebagaimana Susilo Bambang Yudhoyono dulu dianggap tak mungkin mengalahkan Megawati.
Apa komentar Gus Mus pada pen­calonan Anda?
Beliau senang. Gus Mus mengatakan, ”Memang yang harus memimpin NU anak-anak muda.” Mungkin saja yang dianggap anak muda itu bukan anak muda seperti saya. Mungkin ada anak muda lain yang lebih ideal. Hanya sejauh ini tidak ada anak muda yang berani maju. Jika ada anak muda yang maju, saya tak perlu maju.
Mengapa tak ada?
Memang berat menjadi Ketua Umum PB NU. Jalan untuk menjadi pemimpin NU itu memang panjang. Itu sama dengan Anda ingin menjadi Ketua Umum Partai Golkar. Anda harus punya modal dan jaringan besar dan anak-anak muda tak punya keduanya. Jadi pencalonan saya ini memang gelap dari segi apa pun. Ini seperti sebuah mimpi. Saya sangat sadar saya tengah bermimpi. Saya seperti menabrak tembok tebal. Jadi memang susah menjadi Ketua PB NU. Saya ingin mencoba sampai sejauh mana saya bisa menembus tembok. Jika Gus Dur bisa memimpin

NU pada usia 44 tahun, mengapa anak muda NU sekarang tak bisa?
Tentu Gus Dur tidak bisa dibanding­kan dengan siapa pun. Namun bukankah segala sesuatu akan menjadi kenyataan yang jika dicoba.
Ada variabel lain yang membuat Anda yakin mencalonkan diri?
Kepemimpinan yang sekarang ini tidak memuaskan karena telah membawa NU ke ceruk politik terlalu jauh. Ke­tidakpuasan ini bisa menjadi jalan masuk saya untuk mengubah pola kepemim­pinan di NU. Suasana reformasi juga mem­bawa tren peremajaan yang luma­yan bergelora.
Ini membuat anak muda punya kesempatan memimpin. Yang jelas saya punya modal pendidikan (Is­lam, Barat, dan Timur) yang akan berguna untuk membawa NU menghadapi tantangan ke depan yang beranjak berperan di ranah global. Ini modal yang tak dimiliki kandidat lain. Ini modal yang harus dikapi­talisasi. (35)

Profil:

Ulil Abshar Abdala: Pati, 11 Januari 1967.

Pendidikan: Pondok Pesantren Mansajul ‘Ulum, Cebolek, Kajen (Pati), Pondok Pesantren Al-Anwar, Sarang (Rembang), Sarjana Fakultas Syari’ah  Lembaga Pengetahuan Islam dan Arab (Jakarta, 1993), Master Perbandingan Agama (Boston, 2007), Kandidat Doktor Near Eastern Languages and Civilations Harvard University (AS).

Pekerjaan: Ketua Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Nahdlatul Ulama (Jakarta), Direktur Program Indonesian Conference of Religion and Peace, dan Koordinator Jaringan Islam Liberal, serta Direktur Freedom Institute (Jakarta). (35)

(Triyanto Triwikromo/suara merdeka)

LOWONGAN KERJA

Perusahaan dagang berskala nasional membutuhkan segera professional muda untuk bergabung mengisi lowongan dengan Posisi sebagai berikut:

1. MANAGER CABANG                                                   (MC)
2. PRODUCT ANALYS                                                     ( PA )
3. FASHION COORDINATOR                                         ( FC )
4. MANAGER AKSESORIS                                             (MA)
5. MANAGER FOOD SUPPLEMENT                             ( MF)
6. MANAGER HI TECH                                                    ( MH )
7. SOP CONTROLLER                                                    (SOP)
8. OFFICER PROGRAM                                                  (OP)
9. KOORDINATOR WILAYAH                                         (KW )
10. REDAKTUR PELAKSANA                                           (RP)
11. REPORTER MAJALAH                                                            (RM)
12. PENULIS                                                                       (PN)
13. TRANSLATOR                                                              (TR)
14. MERCHANDISER TAS / GARMENT                          (MT)
15. QUALITY CONTROL TAS / GARMENT                     (QC)
16. SALES EXECUTIVE                                                     (SE )
17. BEAUTICIAN                                                                 (BE)
18. STAFF SEPATU                                                           (SP)

Persyaratan :

1. Pria/Wanita Usia Maks. 35 Thn (posisi 1 s.d. 16); Wanita, usia 17 – 25 Thn (Posisi 17); Wanita usia 17 – 30 Thn dengan ukuran kaki No. 37 Standar (Posisi 18).
2. Penampilan Menarik dan proporsional (Posisi 17)
3. Berbahasa Inggris Min Pasif dan menguasai Ms. Office (Posisi 1 s.d 18)
4. Pendidikan min SMU/Sederajat (Posisi 16)
5. Pendidikan min D3, jurusan Manajemen / Marketing, berpengalaman min 1 Thn (Posisi 9)
6. Pendidikan min D3, semua jurusan, menguasai bidang Fashion min 2 Thn (posisi 1 s.d. 4)
7. Pendidikan min D3 jurusan Tekhnik Pangan / Industri, menguasai bidang Food & Beverages min 2 Thn (Posisi 5 & 6)
8. Berpengalaman dalam pemeriksaan pelaksanaan Standar Operasional Prosedur/SOP min 1 Thn (Posisi 7).
9. Berpengalaman di bidangnya masing-masing minimal 1 Thn, (Posisi 8,10,11, 12,13.14,15 & 16)

10.  Berpengalaman di bidang kosmetik, make up, Skin Care dan Hair Do min 1 Thn. (Posisi 17).

11.  Bersedia ditugaskan/ditempat ke Luar Kota.(Posisi 1,9 & 17)

12.  Berpengalaman Organisasi diutamakan (Posisi 1 s.d. 18)

Kirimkan segera berkas lamaran lengkap dan CV anda, pas photo berwarna terbaru ukuran 4X6 (2 lembar).serta No. Telp / HP yang dapat dihubungi, langsung ke :

PO BOX 89 / CPA – 15400

atau

e-mail : hrd_2008@cbn.net.id

(Cantumkan Kode Posisi yang dilamar di sudut kanan atas)

Kehidupan Damai Keinginan Bersama

Rabu, 7 Oktober 2009

Setiap individu pada dasarnya memiliki posisi dan nilai yang sama sebagai manusia untuk memperoleh kehidupan yang damai. Jika kesadaran ini terbentuk, akan tercipta harmoni karena tidak akan ada lagi individu yang merasa dirinya lebih baik atau lebih unggul daripada orang lain.

Ide-ide dasar kosmopolitanisme ini dikemukakan Associate Professor of Philosophy Faculty of Arts Deakin University, Australia, Stan van Hooft, Selasa (6/10) di Sekolah Tinggi Filsafat (STF) Driyarkara, Jakarta. ”Setiap individu itu penting, tidak peduli apa pun keyakinannya. Jika kosmopolitanisme ini disadari benar nilai-nilainya, tidak akan pernah ada satu orang pun yang menganggap orang lain lebih rendah atau lebih buruk,” ujarnya.

Persoalan muncul ketika perasaan seperti nasionalisme atau rasisme berkembang. Nasionalisme dan rasisme adalah contoh bentuk tindakan agresif yang memisahkan kita dari orang lain atau memisahkan suatu kelompok masyarakat dengan kelompok lain yang memicu perasaan lebih unggul.

”Nasionalisme menjadi masalah karena terfokus pada dirinya sendiri dan ada perasaan bangsanya lebih baik daripada bangsa lain. Kontras dengan kosmopolitanisme yang memandang semua individu penting dan punya nilai yang sama,” kata Stan van Hooft.

Namun, dalam sesi diskusi, salah seorang peserta menilai nasionalisme di Indonesia tidak bersifat agresif. Nasionalisme justru memunculkan solidaritas lintas etnis dan menyatukan semua rakyat Indonesia sehingga bisa bergerak bersama-sama memperjuangkan idealisme yang sama. (LUK/KOMPAS.com)

ICRP: Cabut Perda Syariah

Selasa, 6 Oktober 2009

Jakarta KOMPAS - Keberadaan Peraturan Daerah (Perda) yang bernuansa syari’at Islam kembali menuai protes. Konferensi Nasional Lintas Agama (Indonesian Conference on Religion and Peace/ICRP) mendesak pemerintah untuk mencabut perda-perda ini karena dinilai inskontitusional dan bertentangan dengan Pancasila serta Undang-Undang Dasar 1945.

“Kami meminta agar pemerintah melakukan evaluasi dan meninjau ulang seluruh regulasi yang menghambat pemenuhan kebebasan beragama agar konsisten dengan konstitusi,” ujar Ketua ICRP Musdah Mulia, saat jumpa pers, di Wisma Serbaguna, Jakarta, Selasa (6/10).

Musdah mengatakan, selama ini pemerintah cenderung memberi celah bagi munculnya aturan-aturan yang didasarkan pada agama tertentu. Di samping itu juga cenderung mendiskriminasi kelompok-kelompok tertentu berdasarkan agama dan kepercayaan.

Dia mencontohkan, banyak perda yang muncul berdasarkan pada fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI). Hal ini dinilai merupakan bentuk ketidakmampuan negara untuk berdiri di atas hukum dan bersikap netral atas setiap agama dan keyakinan.

“Aparat hukum bertindak diatas fatwa MUI padahal institusi penegak hukum adalah institusi negara yang seharusnya dibentuk dan bekerja berdasarkan UU,” paparnya.

Karena itu, pihaknya akan menyampaikan sejumlah rekomendasi terkait hal ini kepada Wakil Presiden dan Presiden periode 2009-2014 untuk mengevaluasi perda-perda ini. “Kami akan sampaikan kepada wapres dan presiden yang baru terpilih agar perda-perda dievaluasi dan bisa masuk ke MK (Mahkamah Konstitusi) atau Mahkamah Agung (MA) untuk dilakukan judicial review,” tuturnya.

Sebagai informasi, Konferensi yang digelar selama dua hari dari tanggal 5 hingg 6 Oktober 2009 ini merupakan konferensi ketiga yang diselenggarakan ICRP. Tercatat sekitar 80 peserta yang terdiri dari tokoh-tokoh agama dan kepercayaan dari berbagai daerah, menghadiri konferensi ini.

Dakwah dalam Masyarakat Majemuk (QS. An-Nahl/16:125)

“Serulah (manusia) ke jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan berargumentasilah dengan mereka secara lebih baik. Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang paling mengetahui siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk”. (QS. An-Nahl/16:125)

Setiap agama memiliki agresivitas ajaran untuk disiarkan. Namun apakah agresivitas ajaran agama harus ditafsirkan secara monolitik, yang dengan serta merta atau bahkan semena-mena menganggap umat agama lain keluar dari “jalan yang lurus”?

Nampaknya, topik tentang agresivitas ajaran agama ini sangat urgen untuk didiskusikan lebih lanjut. Sebab, setiap agama diniscayakan pemeluknya untuk menyiarkan/mendakwahkan kebenaran dan keimanannya kepada orang lain, yang dalam praktiknya sering melahirkan keretakan dan konflik antarumat beragama.

Lantas, bagaimana menyiarkan kebenaran agama dan keimanan tersebut sebagai tugas dakwah? Apalagi, setiap pemeluk agama Islam memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan dakwah kapan pun dan di mana pun ia berada.

Titah tentang perintah dakwah ini sebagaimana terekam dalam ayat di atas dan juga sabda Nabi Muhammad saw. yang mengatakan: “Sampaikanlah (kebenaran) dariku meskipun satu ayat”.

Pertanyaan berikutnya adalah, bagaimana tugas dakwah tersebut dimanifestasikan di negeri kita yang plural ini?

Abd Rahim Ghazali (2001:42), pemikir muda Muhammadiyah,  memberikan beberapa catatan. Dakwah di Indonesia seyogyanya dilakukan dengan beberapa mekanisme yang sesuai dengan kemajemukannya:

Pertama, dengan penafian unsur-unsur kebencian. Ayat-ayat Tuhan dan risalah kenabian harus didakwahkan sesuai dengan fungsinya, yakni untuk menasihati dan meluruskan yang kurang atau tidak lurus, dan membenarkan yang kurang benar. Bukan untuk memaki yang salah atau melegitimasi kebencian terhadap orang lain atau umat agama lain.

Kedua, jika secara lisan, dakwah seyogyanya disampaikan dengan tutur kata yang santun, tidak menyinggung perasaan, atau menyindir keyakinan orang lain, apalagi mencaci-makinya. Kekasaran ucapan dalam aktivitas dakwah tidak saja akan merusak keharmonisan hubungan antarumat beragama, tapi hal itu juga sangat tidak diperkenankan dalam Islam (QS. Ali Imran/3:159).

Ketiga, dakwah seyogyanya dilakukan secara persuasif, karena sikap memaksa hanya membuat orang enggan untuk mengikuti apa yang didakwahkan. (QS. Al-Baqarah/2:256; al-Kahfi/18:29 dan al-Kafirun/109:6).

Keempat, dakwah sekali-kali tidak boleh dilakukan dengan jalan menjelek-jelekkan agama atau bahkan dengan menghina “Tuhan” yang menjadi keyakinan umat agama lain. (QS. Al-An’am/6:108).

Tentau masih ada mekanisme lain yang memungkinkan dakwah dapat berjalan dengan baik dan santun, tanpa harus melukai orang lain. Paling tidak, keempat hal di atas dapat memberikan spirit untuk melakukan dakwah yang arif, bijak dan tetap sesuai dengan kaidah syari’at. Wallahu a’lam. [] Ahmad Nurcholish

Korupsi: Perbuatan Curang, Dzalim dan Merugikan (QS. Al-Baqarah/2:188)

“Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain diantara kamu dengan jalan yang bathil, dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim-hakim supaya kamu dapat memakan sebagian dari pada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui”.

Meski sudah berjalan selama 11 tahun, gerakan reformasi masih belum menyentuh secara keseluruhan ke semua level kehidupan. Salah satunya adalah pada upaya pemberatasan korupsi serta penegakan hukum terkait dengan masalah itu.

Betul, dalam kontek Indonesia, sudah ada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), namun, kini, keberadaannya tengah digoyang berbagai pihak untuk melemahkannya.

Islam, sebagai ajaran yang komprehensip dalam membincang berbagai hal, tak luput juga menyoroti masalah suap, korupsi, dan semacamnya. Ayat di atas adalah salah satunya. Bahkan, melalui Tsauban r.a,  hal itu diperkuat lagi oleh Rasulullah dalam sabdanya:

“Allah melaknat kepada orang yang menyuap, meminta suap dan penghubung yang berjalan di antara keduanya.” (HR. Imam Ahmad)

Hadits yang terdapat dalam Musnad Imam Ahmad (Al-jamiush-Shaghir II:124) ini menjelaskan bahwa pelaku suap, yang meminta, serta penghubungnya adalah terlaknat oleh Allah SWT. Dan, sesuatu yang dilaknat biasanya karena hal itu merupakan perbuatan nista, keji, terlarang, serta haram hukumnya.

Sebagaimana  kita ketahui, syariat Islam bertujuan untuk merealisasikan kemaslahatan umat manusia, yang kita kenal sebagai maqasyidusy-syari’ah. Di antara kemaslahatan yang hendak dituju tersebut adalah terpeliharanya harta (hifdzul maal) dari berbagai bentuk pelanggaran dan penyelewengan.

Maqasyidus-syari’ah ini dirinci ke dalam tiga hal, yakni: primer (dlaruriyat), sekunder (hajjiyat), dan tersier (tahshiniyyat). Di dalam kelompok primer (dlaruriyyat) dikemukakan bahwa tujuan syari’ah ialah menjaga lima hal: agama (ad-Din), an-nafs (jiwa), an-nasab (keturunan), al-maal (harta benda), dan akal pikiran (al-‘aql). Lihat Al-Muwafakat I:10, 15; dan II:2.

Nah, perbuatan korupsi dapat kita lihat dari berbagai sisi (P3M:176). Pertama, ia merupakan perbuatan curang dan penipuan yang berpotensi merugikan keuangan Negara dan kepentingan orang banyak (QS. Ali Imran/3:161).

Kedua, ia dapat pula berupa penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang untuk memperkaya diri sendiri maupun orang lain yang merupakan bentuk pengkhianatan terhadap amanat dan sumpah jabatan.

Padahal, mengkhianatai amamat merupakan perbuatan dosa, bahkan salah satu karakter munafik yang dibenci Allah swt., sehingga hukumnya haram (al-Anfal/8:27; dan an-Nisa’/4:58).

Ketiga, perbuatan korupsi untuk memperkaya diri sendiri dan orang lain atas harta Negara adalah perbuatan dzalim. Hal ini karena kekayaan Negara merupakan harta public yang berasal dari masyarakat, termasuk fakir miskin atau rakyat kecil. Perbuatan dzalim ini pantas mendapat adzab yang pedih (az-Zukhruf/43:65).

Keempat, tindak kolusi dengan memberikan fasilitas Negara kepada seseorang  yang tidak berhak karena deal-deal tertentu, seperti menerima suap dari pihak yang diuntungkannya tersebut juga merupakan perbuatan korupsi.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa tindak pidana korupsi dikategorikan tindakan penilepan, pengkhianatan terhadap amanat dan juga merupakan perbuatan dzalim.

Secara keseluruhan, ia dapat dikategorikan sebagai ma’shiyat dan dapat dikenai hukuman (ta’zir) yang amat berat.

Sayangnya, dalam konteks keindonesiaan, masalah yang sudah mengakar akut  ini belum pula dapat disingkirkan. Penanganannya masih tebang pilih. Penegakan hukum terkait dengan ini pun terkesan sangat lembek.

Bahkan, ketika berupaya mencari Plt. Ketua KPK presiden yang sebentar lagi memimpin untuk kedua kalinya ini terkesan lamban dalam mengambil kebijakan. Wallahu a’lam. [] Ahmad Nurcholish

Setelah Lebaran, Lalu?

Seminggu sudah kita melewati lebaran (Idul Fitri) 1430 H. Hingar bingar  mudik juga telah usai menutup hari kemenangan setelah sebulan penuh ‘menyesaki’ bulan penuh kemuliaan itu. Lalu apa yang tersisa dari bulan puasa itu? Buah apa yang dapat kita petik setelah sebulan kita menjalankan ibadah shaum? Sudahkan kita benar-benar kembali fitri? Dan sejauh mana esensi puasa mampu menginspirasi derap langkah kita sebelas bulan yang akan datang?

Paling tidak ada 5 hal penting yang dapat kita dedah sehingga kita betul-betul layaknya insane yang berhasil menyelesaikan ujian sebulan penuh selama ramadhan. Pertama, puasa ditandai dengan keharusan untuk ‘imsyak’, menahan diri. Dalam kajian lebih mendalam, imsyak tak hanya keharusan untuk menahan lapar dan dahaga, melainkan jauh dari itu, yakni menahan dari segala sesuatu yang menggoda keimanan kita. Menahan untuk tidak tamak, serakah dan juga perilaku memerkaya diri dengan tidak memedulikan etika agama dan norma masyarakat yang berlaku di komunitas dan sekitar kita.

Kedua, dalam baulan Ramadhan biasanya selalu kita tekuni dengan mandaras al-Qur’an. Sayangnya, mungkin kita hanya sebatas pada membaca (qara’a), dan belum beranjak ke mengkaji (tadarrus) apa yang terkandung di setiap ayat maupun surat. Karena itu, meski dalam sebulan mungkin kita mampu mengkhatamkan dua kali, tetapi esensi ajaran-ajaran dari al-Qur’an itu sendiri tak pertnah menyelesak dalam sanubari kita. Untuk itu, dalam bulan-bulan mendatang ini, jauh lebih penting adalah meningkatkan ‘mengaji’ al-Qur’n ke tingkat yang lebih tinggi, yakni mengkaji. Dan setelah itu adalah merealisasikannya dalam ranah kehidupan nyata. Sebab, sudah menjadi rahasia umum, meski faham betul pada rambu-rambu yang diberikan oleh al-Qur’an, tetap saja kita acuh, dan seolah tidak tahu bahwa sesuatu itu haram, terlarang, dan dosa.

Ketiga, puasa Ramadhan kita tutup dengan membayar zakat fitrah sebagai upaya untuk mensucikan harta yang kita miliki. Kewajiban inilah yang memberikan pelajaran penting bagi kita bahwa dalam harta kita ada hak orang lain yang harus kita kembalikan kepada mereka: fakir miskin, kaum papa, atau dhuafa. Sayangnya, pengelolaan zakat, termasuk juga infaq dan shadaqah masih dirasa belum optimal. Penggun aannya masih bersifat lonsumtif dari pada produktif. Ke depan perlu kita fikirkan bagaimana zakat yang kita kumpulkan itu mampu “menghidupi” setiap mustahik zakat menjadi insane baru yang tahun berikutnya menjadi orang yang berganti mengeluarkan zakat. Artinya, zakat seharusnya mnjadi instrument bagi kesejahteraan masyarakat tidak dalam sehari atau seminggu, tetapi labikh produktif dari itu.

Keempat, selain zakat, Ramadhan juga kita pungkasi dengan merayakan lebaran atau Idul Fitri, dimana momen tersebut kita gunakan untuk saling bersilaturrahim dan memaafkan antar sesama. Tradisi inilah sebetulnya yang perlu kita budayakan tidak hanya di kala lebaran, melainkan sepanjang waktu agar kita senantiasa menjadi insan pemaaf, jauh dari sikap sombong, angkuh dan pongah. Dengan budaya pemaaf itu, diharapkan kita akan menjadi orang yang selalu rendah diri, senantiasa mengintrospeksi diri, dan terhindar dari rasa dendam. Dengan bersilaturrahim, jalinan kasih persaudaraan juga terjaga, sehingga jejaring sosial yang terjalin di antara kita senantiasa menjadi perekat bagi kehidupan bermasyarakat kita.

Kelima, keempat hal di atas itulah yang akan menghantarkan kita kembali fitri, menjadi jati diri yang sesungguhnya, dan tidak hanya pasca lebaran, melainkan sepanjang tahun hingga sampai pada Ramadhan tahun  berikutnya. Bukankah orang-orang bijak selalu berdo’a: “Ya Tuhan, berikan aku kesrmpatan untuk menikmati indahnya Ramadhan di tahun depan, agar aku dapat merasakan kemuliaan bulan yang telah Engkau karuniakan itu”. Do’a ini tak semata pengharapan, melainkan sugesti untuk selalu menjadi yang terbaik dalam ber-fastabikhul khairat, berkompetisi dalam kebaikan. [] Ahmad Nurcholish