Ulil Abshar Abdala:

NU Harus Dipimpin Anak Muda

ULIL Abshar Abdala tentu bukan nama baru dalam dunia pemikiran Islam di Indonesia yang penuh kontroversi. Karena itu menantu KH A Mustofa Bisri yang pernah difatwa mati oleh umat Islam lain ini bukanlah tanda seru. Namun namanya mencuat dan menjadi tanda tanya besar lagi ketika ia mencalonkan diri sebagai sebagai Ketua Umum Pengurus Besar (PB) Nahdlatul Ulama (NU).

Ada agenda besar apa yang hendak ia lakukan? Ia ingin mengobrak-abrik lembaga sakral ini atau justru membangun dengan sepenuh hati? Berikut perbincangan dengan Koordinator Jaringan Islam Liberal yang juga Ketua Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Nahdlatul Ulama (Jakarta) itu, belum lama ini.

Banyak yang bilang Anda mencari sensasi saat mencalonkan diri menjadi Ketua Umum PB NU. Apa komentar Anda?
Terus terang beberapa saat lalu setelah empat tahun belajar di Amerika, saya tidak punya keinginan menjadi pimpinan NU. Jujur saja setelah mendengar kabar Yuddy Chrisnandi yang masih muda juga berjuang menjadi Ketua Umum Partai Golkar, saya terinspirasi mencoba hal sama di NU. Meskipun demikian, di NU sudah ada teladan yang bisa dicontoh. Dulu Gus Dur pada saat menjadi Ketua Umum PB NU berusia 44 tahun dan KH Wahid Hasyim juga masih sangat muda.
Sejak kecil saya juga hidup, tumbuh, dan berkiprah di lingkungan NU sehingga saya merasa tidak salah jika mencalonkan diri menjadi pimpinan NU.
Yang jelas setelah bertemu dan berem­buk dengan teman-teman muda, memang ada kerinduan sebagian besar dari mereka untuk kembali kepada era Gus Dur. Era Gus Dur ini ditandai oleh kepemimpinan ide. Tentu saja Gus Dur tidak bekerja dan berpikir sendiri. Ia didukung oleh para pinisepuh.
Pada waktu NU dipimpin oleh Gus Dur, ia memang menjadi organisasi massa (ormas) yang semula dianggap se­bagai kaum sarungan yang tertinggal di pe­desaan menjadi ormas yang memiliki power di pentas nasional. Nah harga diri se­macam itu sekarang ini dirasakan hi­lang karena NU terlalu terlibat dalam di­namika politik.
Tentu saja saya tidak antipartai atau po­litik kepartaian. Boleh saja NU terjun da­lam dunia politik. Akan tetapi harus ada keseimbangan dengan wataknya yang sebagai ormas yang mengurus umat, yakni mengurus pendidikan dan ke­maslahatan umat.
Keinginan saya menjadi Ketua Umum PB NU juga didorong oleh hasrat saya mengkritik teman-teman yang telah mencitrakan lembaga ini sebagai ormas pedesaan. Ini cara memandang NU yang keliru atau tidak sepenuhnya benar. Anak-anak keluarga NU yang menempuh pendidikan di kota atau keluarga NU yang urbanisasi makin banyak. Sayang, mereka ini tidak pernah diperhitungkan. Karena itu ketika mendesain program-program apa pun yang disasar adalah warga NU yang berada di pedesaan. Warga-warga NU yang berada di perkotaan tidak pernah disapa. Akhirnya, me­reka diambil alih, direkrut, atau ”dibajak” oleh kelompok lain. Ini yang sekarang menjadi keluhan. Prinsipnya saya dan kawan-kawan muda rindu NU kembali menjadi civil society organization. Karena itu, NU harus menjadi ormas mo­derat yang membawa pemikiran segar.
Mengapa harus kembali ke era Gus Dur? Saya sendiri mendefinisikan diri sebagai orang yang lahir karena Gus Dur. Waktu NU kembali ke kittah pada 1984, saya adalah santri di Kajen yang mengikuti peristiwa itu dengan penuh perhatian. Komentar-komentar, ucapan-ucapan, dan apa pun tindakan Gus Dur saya perhatikan. Karena itu figur Gus Dur benar-benar membentuk segala tindak-tanduk saya.
Apa reaksi awal kalangan NU saat Anda mencalonkan diri?
Ada yang menyambut positif. Saya memang belum terjun di kalangan bawah tapi saya telah keliling sowan ke kiai-kiai. Selama dua bulan saya menjumpai tokoh-tokoh dan PB NU di Jawa dan luar Jawa. Saya akan silaturahim, kula nuwun kepada mereka. Saya kira saya tidak perlu mengotot menerangkan keinginan-keinginan saya. Yang penting silaturahim dulu. Nanti pada saatnya saya baru mengutarakan gagasan-gagasan atau apa yang saya pikirkan mengenai NU.
Ada juga yang keras sekali merespons tindakan saya. Namun jumlahnya sangat sedikit. Saya kaget. Saya membayangkan yang mengkritik gagasan saya akan banyak. Selama ini kan saya dianggap sebagai momok bagi pemikiran-pemikiran Islam konvensional.
Apakah keliberalisan Anda tidak menjadi persoalan?
Sudah pasti hal itu menjadi persoalan. Akan tetapi ini akan mudah dijelaskan. Selama ini pemikiran-pemikiran Islam liberal saya telah disalahpahami. Jika dicermati, seluruh pemikiran saya se­sungguhnya merupakan kritik saya terha­dap Islam radikal. Tradisi pemikiran dan tindakan mereka jauh dari segala hal yang saya kenal di NU. Perdebatan pun terjadi. Mereka memelintir ayat-ayat Allah untuk memberhalakan keradikalan dan meng­anggap salah segala yang saya pikirkan. Parahnya setelah itu mereka memprovo­kasi dan melaporkan saya kepada para kiai mana pun betapa saya telah menyimpang dari Islam dan NU. Situasi ini menajam karena saya dan anak-anak muda lain yang liberal kurang sowan dan menjelas­kan persoalan-persoalan itu kepada para kiai.
Saya yakin persoalan ini bisa terselesaikan karena saya memang sama sekali tidak mengkritik doktrin aswaja, tradisi atau ritual NU. Kritik saya, sekali lagi, tertuju pada kelompok-kelompok yang memperjuangan negara Islam atau syariat Islam di Indonesia. NU, kita tahu, secara organisatoris, tidak pernah mendukung pemberlakuan syariat Islam yang formalistik. Semangat saya dan NU sama. Pemikiran saya selama ini justru menerjemahkan semangat NU kembali ke kittah. Indonesia, kata para sesepuh NU, bukanlah negara yang harus dipertentangkan dengan Islam. Pancasila, ungkap Gus Dur, tidak harus dipersaing­kan dengan Islam. Islam dan Pancasila itu komplementer. Pemikiran-pemikiran para pinisepuh NU semacam itu sangat men­darah daging dalam diri saya. Jadi, saat saya mengkritik ide-ide pendirian ne­gara Islam, sesungguhnya merupakan ke­lanjutan dari pemikiran-pemikiran NU.
Karena itu tidak ada alasan para kiai mengkritik keliberalisan pemikiran-pemikiran saya. Kemarahan kiai terjadi karena mereka mendapatkan informasi sepihak mengenai diri saya. Saya difitnah menghalalkan minum, percaya pada Syeh Siti Jenar, dan menganjurkan tidak memberikan salam kepada umat Islam. Wah, fokus perhatian saya tidak ke hal-hal semacam itu.
Apakah tradisi NU yang meletakkan kiai sepuh sebagai segala-galanya juga tak menghambat keinginan Anda? Ba­gai­mana jika Anda tidak direstui para kiai?
Tentu saja restu kiai masih sangat perlu. Dulu Gus Dur selain memiliki ke­kuatan ide, di belakang dia ada kiai-kiai besar yang mendukung. Antara lain ada Kiai Ali Maksum dan Kiai Ahmad Syamsul Arifin. Inilah dua naga dalam NU yang mendukung mereka.
Kini memang tidak ada kiai yang memiliki reputasi semacam itu. Sekarang harus diakui ada kemerosotan kualitas kiai karena selain mereka banyak yang terjun ke politik, kualitas pendidikan di pesantren juga merosot. Waktu pendidikan di pesantren makin pendek. Tidak ada yang sampai setingkat perguruan tinggi. Generasi Kiai Ali Maksum atau Kiai Bisri Mustofa, misalnya, adalah sosok yang mondok hingga level strata tiga (S3). Sekarang segalanya sangat pragmatis.
Bukan berarti saat saya sowan ke para kiai, lantas kami tidak memiliki pandang­an yang berbeda. Akan tetapi dengan memberikan penjelasan yang detail mengenai gagasan-gagasan saya, mereka tidak akan mempermasalahkan pen­calon­an diri saya sebagai Ketua PB NU.
Bagaimana Anda ”mengatasi” atau ”berhadapan” dengan calon lain?
Saya merasa akan bisa berkompetisi dengan mereka. Saya merasa bisa fas­tabiqul khairat dengan mereka. Masing-masing punya keunggulan dan kelemah­an. Saya akan bertarung all out. An­dalannya: saya ingin meremajakan NU dari mulai PB NU. Realitasnya yang bekerja itu anak muda, tetapi mereka tidak dianggap. Kaderisasi di NU nol. Ka­de­risasinya murni alamiah. Ini harus di­ubah. Ini berbeda dari Partai Keadilan Se­jahtera (PKS) yang kaderisasinya sistematik menggunakan cara-cara metode yang canggih dan modern. Modernisasi organisasi di NU, dengan demikian tidak bisa ditawar-tawar lagi. Hanya dengan begitu NU bisa ber-fastabiqul khairat dengan ormas-ormas yang lain. Dan yang bisa merasakan sense of crisis semacam ini anak-anak muda. Bukan berarti orang tua tidak diperlukan. Akan tetapi anak-anak mudalah yang bisa bergerak me­ngatasi persoalan ini.
Gus Mus tertawa saat saya bertanya mengenai pencalonan Anda. Apa makna tawa mertua Anda ini?
Ya…memang mustahil…saya menjadi Ketua Umum PB NU karena selama ini saya lebih banyak di luar negeri. Selain itu saya tidak punya modal, tak punya duit banyak. Saya juga tidak punya jaringan sebagai mana teman-teman yang kini duduk di PB NU. Semua orang akan skeptis pada saya sebagaimana Susilo Bambang Yudhoyono dulu dianggap tak mungkin mengalahkan Megawati.
Apa komentar Gus Mus pada pen­calonan Anda?
Beliau senang. Gus Mus mengatakan, ”Memang yang harus memimpin NU anak-anak muda.” Mungkin saja yang dianggap anak muda itu bukan anak muda seperti saya. Mungkin ada anak muda lain yang lebih ideal. Hanya sejauh ini tidak ada anak muda yang berani maju. Jika ada anak muda yang maju, saya tak perlu maju.
Mengapa tak ada?
Memang berat menjadi Ketua Umum PB NU. Jalan untuk menjadi pemimpin NU itu memang panjang. Itu sama dengan Anda ingin menjadi Ketua Umum Partai Golkar. Anda harus punya modal dan jaringan besar dan anak-anak muda tak punya keduanya. Jadi pencalonan saya ini memang gelap dari segi apa pun. Ini seperti sebuah mimpi. Saya sangat sadar saya tengah bermimpi. Saya seperti menabrak tembok tebal. Jadi memang susah menjadi Ketua PB NU. Saya ingin mencoba sampai sejauh mana saya bisa menembus tembok. Jika Gus Dur bisa memimpin

NU pada usia 44 tahun, mengapa anak muda NU sekarang tak bisa?
Tentu Gus Dur tidak bisa dibanding­kan dengan siapa pun. Namun bukankah segala sesuatu akan menjadi kenyataan yang jika dicoba.
Ada variabel lain yang membuat Anda yakin mencalonkan diri?
Kepemimpinan yang sekarang ini tidak memuaskan karena telah membawa NU ke ceruk politik terlalu jauh. Ke­tidakpuasan ini bisa menjadi jalan masuk saya untuk mengubah pola kepemim­pinan di NU. Suasana reformasi juga mem­bawa tren peremajaan yang luma­yan bergelora.
Ini membuat anak muda punya kesempatan memimpin. Yang jelas saya punya modal pendidikan (Is­lam, Barat, dan Timur) yang akan berguna untuk membawa NU menghadapi tantangan ke depan yang beranjak berperan di ranah global. Ini modal yang tak dimiliki kandidat lain. Ini modal yang harus dikapi­talisasi. (35)

Profil:

Ulil Abshar Abdala: Pati, 11 Januari 1967.

Pendidikan: Pondok Pesantren Mansajul ‘Ulum, Cebolek, Kajen (Pati), Pondok Pesantren Al-Anwar, Sarang (Rembang), Sarjana Fakultas Syari’ah  Lembaga Pengetahuan Islam dan Arab (Jakarta, 1993), Master Perbandingan Agama (Boston, 2007), Kandidat Doktor Near Eastern Languages and Civilations Harvard University (AS).

Pekerjaan: Ketua Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Nahdlatul Ulama (Jakarta), Direktur Program Indonesian Conference of Religion and Peace, dan Koordinator Jaringan Islam Liberal, serta Direktur Freedom Institute (Jakarta). (35)

(Triyanto Triwikromo/suara merdeka)

Ulil Abshar Abdalla:
Pengawasan Ceramah Perlu

“SAYA meletakkan Islam pertama-tama sebagai sebuah ’organisme’ yang hidup; sebuah agama yang berkembang sesuai dengan denyut nadi perkembangan manusia. Islam bukan sebuah monumen mati yang dipahat pada abad ke-7 Masehi, lalu dianggap sebagai ’patung’ indah yang tak boleh disentuh tangan sejarah.”

Alinea itulah yang membuka tulisan Ulil Abshar Abdalla bertajuk ”Menyegarkan Kembali Pemahaman Islam” dan dimuat di Kompas, 18 November 2002. Tulisan Ulil, ketika itu dia Koordinator Jaringan Islam Liberal, memantik reaksi keras dari sebagian kelompok Islam. Forum Ulama Umat Islam, misalnya, mengetuk palu fatwa mati bagi menantu KH A. Mustofa Bisri, pengasuh Pondok Pesantren Raudhatul Thalibien, Rembang, itu.

Empat tahun ”menghilang” ke Amerika Serikat, Ulil pulang ke Indonesia dan melempar kejutan: dia mencalonkan diri sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama dalam Muktamar Ke-32, Januari mendatang. Menurut Ulil, Nahdlatul Ulama sudah berubah dan saatnya dipimpin orang yang lebih muda. ”Tentu dengan dukungan kiai-kiai senior,” katanya.

Kepada para senior di Nahdlatul Ulama ini, Ulil juga siap menjelaskan berbagai pendapatnya yang dianggap kelewat liberal. Dia mengatakan pikiran dan kritiknya selama ini sebenarnya tak diarahkan ke Nahdlatul Ulama, tapi dialamatkan ke kelompok-kelompok radikal di Indonesia.

Menjelang buka puasa Kamis pekan lalu, di Teater Utan Kayu, Jakarta, kandidat doktor dari Universitas Harvard, Amerika, ini membeberkan pandangannya soal Islam radikal, Nahdlatul Ulama, dan kehidupan keberagamaan di Amerika kepada Sapto Pradityo, Yos Rizal Suriaji, Yophiandi, dan Irfan Budiman.

Apa modal Anda maju sebagai calon Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama?

Bukannya sombong, saya rasa modal saya memadai. Saya punya pendidikan pesantren yang baik, mengaji fikih sesuai dengan hierarki pesantren, punya pemahaman kitab kuning cukup baik. Saya lulus dari LIPIA (Lembaga Ilmu Pengetahuan Islam dan Arab) dan punya pendidikan Barat. Saya juga lahir dari keluarga NU dan berkiprah di NU cukup lama.

Untuk maju sebagai ketua umum, bukankah perlu restu kiai, seperti kiai Langitan, Tebuireng, dan Asembagus? Bagaimana penerimaan pesantren-pesantren itu terhadap Anda?

Saya memang baru pergi ke Asembagus, Situbondo. Itu pun baru ketemu beberapa kiai. Tapi, insya Allah, saya bisa mendapat restu pesantren-pesantren itu. Memang ada yang beranggapan saya punya pikiran terlalu bebas. Tapi saya yakin mereka bisa paham kalau saya jelaskan.

Sebagian kalangan NU merespons negatif Jaringan Islam Liberal. Ini jelas tak menguntungkan pencalonan Anda.

Pencitraan negatif itu datang dari luar NU dan merembes ke NU. Saya ingin mengubah citra itu. Pikiran dan kritik saya selama ini sebenarnya tak diarahkan ke NU, tapi dialamatkan ke kelompok-kelompok radikal di Indonesia. Bagi saya, liberal juga bukan berarti bebas tanpa batas. Saya akan berusaha mendekatkan ide-ide saya dengan bahasa NU. Di NU sendiri sebenarnya banyak sekali tradisi liberal. Dalam kasus bunga bank, misalnya, tak ada keputusan final bahwa bunga bank termasuk riba yang haram. Ada tiga pendapat di NU.

Apa yang perlu direformasi di tubuh NU?

Menurut saya, NU ke depan bukan hanya milik muslim tradisional. Tantangannya adalah bagaimana mendekatkan NU ke kelas menengah kota dan bagaimana berhadapan dengan kelompok radikal. Diaspora kaum muda NU juga sudah sedemikian luas, tak hanya di pedalaman, tapi juga di kota-kota besar. Jumlah mereka besar. Banyak juga yang bersekolah hingga ke berbagai negara, dari Mesir, Saudi, Pakistan, hingga Inggris dan Amerika. Ini yang harus diperhatikan NU di masa depan. Dan saya kira untuk merangkul mereka dibutuhkan pemimpin muda (tertawa).

Bagaimana Anda melihat kecenderungan NU yang kerap tergiur terjun ke politik?

Itu memang masalah besar. Aura partai memang merusak langgam NU. NU memang sulit berpisah dengan politik karena, sebagai ormas besar, bobot politiknya juga besar sekali. Idealnya sih kiai memang tidak berpolitik. Seperti kata Arief Budiman, mereka harusnya menjadi cendekiawan di atas angin. Tapi okelah, tantangan ke depan, bagaimana NU menempatkan diri secara proporsional.

Soal terorisme dan kelompok radikal yang sering menjadi kritik Anda. Aksi teror belakangan marak lagi di Indonesia. Bagaimana sebetulnya memahami ideologi terorisme mereka?

Fenomena terorisme itu kompleks sekali. Tapi faktor utamanya ideologi. Dan ideologi tak bisa diindoktrinasikan kalau tak ada kondisi sosial politik yang kondusif. Ini bisa ditelusuri dari awal abad ke-20, sejak pendirian Ikhwanul Muslimin di Mesir oleh Hassan al-Banna pada 1928. Mulanya mereka tak radikal, tapi kemudian semakin radikal sejak 1950-an ketika ditekan dan aktivisnya banyak ditangkap pemerintah Presiden Mesir Gamal Abdul Nasser. Salah satu ideolog yang paling berpengaruh adalah Sayyid Qutb. Saat di dalam penjara, sekitar 1954, Qutb menulis pamflet Ma’alim fi’l Tariq atau Rambu-rambu di Jalan. Tulisan ini menjadi inspirasi bagi aktivis muslim di berbagai negara untuk melakukan perubahan radikal.

Ideolog lainnya?

Tokoh lain adalah Syed Abul A’ala Maududi, wartawan dan pemikir Islam dari Pakistan. Dia banyak sekali menulis buku dan pamflet dalam bahasa Urdu. Salah satunya Al-jihad fi’l Islam pada pertengahan 1930-an. Dalam pamflet itu, dia mengajukan penafsiran ulang atas doktrin jihad yang baru sama sekali. Semula jihad di kalangan ulama Islam dimaknai sebagai doktrin defensif. Di kalangan Nahdlatul Ulama, misalnya, jihad dipahami bahwa kalau negara atau tanah Islam diserang oleh umat nonmuslim, umat Islam berhak membela diri. Salah satu contoh jihad defensif ini, ketika pada akhir 1940-an Belanda melancarkan agresi pertama, pendiri NU, Kiai Hasyim Asy’ari, menyerukan resolusi jihad melawan Belanda di Jawa Timur.

Seperti apa jihad versi Maududi?

Maududi memaknai jihad sebagai perang ofensif yang sah. Artinya, umat Islam boleh berdakwah dengan cara perang. Qutb juga bilang, kalau orang-orang lain di luar Islam tak mau menerima kebenaran Allah, mereka boleh diperangi. Nah, tafsir itu yang menginspirasi anak-anak muda bergairah kembali mempelajari Islam, terutama setelah revolusi Iran pada 1979. Mereka mengharapkan kebangkitan Islam melalui revolusi baru yang dapat mengubah tatanan dunia melawan dominasi Amerika Serikat.

Siapa lawan mereka sebenarnya: zionis, Amerika, negara Barat, atau kafir?

Lawan utama mereka adalah kafir. Makanya mereka memakai konsep Darul Islam, negara di mana Islam dijalankan, dan Darul Harb, negara tempat Islam dimusuhi. Pembagian seperti itu menjadi pembenaran mereka mengumandangkan perang terhadap negara lain yang dianggap memusuhi Islam. Amerika dianggap sebagai ikon musuh Islam, melambangkan sekularisme, sementara Amerika sendiri melakukan petualangan berbahaya seperti mendukung Israel, menjatuhkan Taliban, dan menginvasi Irak.

Berbeda dengan Ikhwanul, bukankah Al-Qaidah tak mengkampanyekan pendirian negara Islam?

Fokus mereka saat ini memang mengusir pasukan kafir dan salibis dari tanah-tanah Islam: Irak, Afganistan, Indonesia. Tapi cita-cita akhir mereka jelas, yakni mendirikan negara Islam. Tokoh Al-Qaidah, Ayman al-Zawahiri, berasal dari Mesir, dipengaruhi tokoh Ikhwanul, terutama Qutb. Menurut Qutb, walaupun umat Islam saat ini membaca syahadat, menjalankan salat, dan membayar zakat, Islam mereka tak berarti apa-apa karena hanya menjalankan ritual formal Islam. Mereka hidup di era jahiliyah. Tugas umat Islam saat ini, kata Qutb, mengislamkan kembali orang Islam dan menumbangkan rezim sekuler.

Ada yang mengatakan terorisme berakar pada persoalan ekonomi. Menurut Anda?

Itu analisis yang dipaksakan. Sebab, kalau diteliti bahasa dan retorika mereka, tak ada indikasi sedikit pun mereka peduli pada masalah kemiskinan. Bagi mereka, masalah kemiskinan, kesenjangan sosial, dan urusan duniawi hanya urusan remeh-temeh.

Walaupun kemudian dibantah, polisi berniat mengawasi ceramah di masjid. Apakah Anda setuju?

Pengawasan memang perlu, tapi tak perlu diungkap ke publik. Kelompok ini kan tidak banyak, jadi yang diawasi tidak setiap masjid seperti zaman Orde Baru. Yang diawasi hanya kelompok yang ditengarai terkait dengan jaringan teroris. Masjid NU, Muhammadiyah, atau Betawi tak usah diawasi. Tapi kalau polisi mau mengawasi semua masjid, ya, harus ditentang.

Polisi juga memeriksa Jemaah Tabligh. Apa benang merahnya dengan kelompok radikal?

Jemaah Tabligh sama sekali tak ada hubungannya dengan gerakan radikal. Ciri-ciri kelompok radikal itu sangat khas, yakni doktrin jihad dengan kekerasan. Dalam Jemaah Tabligh, tak ada ajaran seperti itu.

Bagaimana dengan ide deradikalisasi teroris? Apakah mungkin?

Ada dua bentuk. Pertama terhadap mereka yang sudah terpapar ideologi ini. Program seperti ini sudah pernah dilakukan negara seperti Mesir dan Yaman. Orang-orang yang pernah bergabung dengan organisasi radikal dengan metode kekerasan, tapi kemudian bertobat, dipakai pemerintah Mesir untuk menyadarkan rekan-rekannya. Cara ini ada hasilnya. Polisi Indonesia sepertinya juga sudah memakai metode ini. Yang kedua adalah melindungi orang-orang yang belum terkena ideologi tersebut. Ulama muslim perlu membuat tafsir tandingan supaya orang tidak terpukau dengan doktrin jihad kekerasan.

Anda sudah empat tahun di Amerika Serikat. Apakah fobia terhadap Islam di sana masih ada?

Saya tak pernah mengalami pengalaman yang menyakitkan. Setelah peristiwa 11 September, memang muncul fobia terhadap Islam, tapi usaha untuk memahami Islam juga besar sekali. Peristiwa 11 September seperti berkah di balik bencana. Setelah kejadian itu, orang-orang berminat mempelajari Islam. Kursi studi Islam di perguruan tinggi laku. Buku-buku tentang Islam laris sekali, walaupun buku anti-Islam juga laris. Misalnya Robert Spencer, yang menulis buku-buku anti-Islam, seperti The Invasion of Islam, jadi perbincangan dan sering jadi narasumber di kanal Fox. Tapi kanal televisi utama seperti CNN, PBS, dan NBC malah mempromosikan pemahaman terhadap Islam.

Tak pernah mengalami gangguan?

Sama sekali tidak. Istri saya mengenakan jilbab, bekerja sebagai juru masak. Teman-temannya beragama Yahudi, Katolik, dan Protestan, dari Venezuela, Israel, dan Jepang. Mereka malah bersimpati kepada istri saya. Mereka bilang, ”Anda pakai jilbab, tapi tidak merasa terhalang bersosialisasi dengan kami.” Anak saya juga kalau bulan puasa berpuasa. Gurunya berusaha sebaik mungkin menjelaskan soal puasa kepada murid yang lain dan mengajarkan toleransi terhadap ritual muslim. Saat saya mengundang tetangga apartemen, yang tak satu pun muslim, untuk buka puasa bersama, saya terkejut tetangga saya yang Kristen hari itu ikut puasa untuk menghormati saya.

Bagaimana pengalaman di Harvard?

Suatu kali ada tuntutan dari beberapa muslimah yang tak nyaman berolahraga bersama laki-laki. Mereka minta diberi waktu khusus fitness. Universitas Harvard mengabulkannya. Memang ada yang memprotes keputusan itu, tapi universitas jalan terus.

ULIL ABSHAR ABDALLA:
Lahir: Pati, Jawa Tengah, 11 Januari 1967

Pendidikan:

• Pondok Pesantren Mansajul ’Ulum, Cebolek, Kajen, Pati
• Pondok Pesantren Al-Anwar, Sarang, Rembang
• Sarjana, Fakultas Syari’ah, Lembaga Ilmu Pengetahuan Islam dan Arab, Jakarta (1993)
• Master, Perbandingan Agama, Boston University, AS (2007)
• Kandidat Doktor, Near Eastern Languages and Civilizations, Harvard University, AS

Pekerjaan:

• Ketua Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Nahdlatul Ulama, Jakarta
• Direktur Program Indonesian Conference on Religion and Peace
• Koordinator Jaringan Islam Liberal
• Direktur Freedom Institute, Jakarta.

MBM TEMPO, 31/8/09

Musdah Mulia:

Penghargaan Ini Pengakuan atas Kerja Banyak Orang

Yap Thiam Hien Award bukan satu-satunya penghargaan yang ia terima. Ia pun tak pernah berharap untuk memerolehnya. Ia bekerja sebagaimana keyakinan agamanya. Mengedepankan nilai-nilai universal, kemanusiaan dan HAM adalah diantaranya.

Matahari belum lama menenggelamkan pancarannya. Jalanan Jakarta sedang macet-macetnya. Maklum, sore jelang malam pada hari Rabu (10/12) itu para pekerja Jakarta tengah berpacu pulang menuju peraduan masing-masing. Sementara di sebuah hotel mewah berbintang lima juga nampak kesibukan yang tak seperti biasanya. Tepat di Hari Peringatan Hak Azasi Manusia Internasional itu panitia penganugerahan Yap Thiam Hien Award 2008 tengah bersiap-siap menggelar acara tahunan bergengsi itu.

Ya, malam itu seorang perempuan muslimah yang saat itu masih khusyu’ melaksanakan ritual haji di Makkah mendapatkan anugerah istimewa, penghargaan Yap Thiam Hien Award 2008. Ratusan undangan memadati satu ballroom di hotel yang berdiri megah di bilangan Lapangan Banteng Jakarta Pusat itu. Sayangnya, perempuan muslimah bernama Siti Musdah Mulia, sosok yang terpilih sebagai penerima penghargaan itu tak dapat hadir. Komentar singkatnya, rekaman dari sebuah stasion televise swasta sempat ditayangkan melalui layar lebar.

“Menurut saya penghargaan ini penghargaan untuk semuanya. Penghargaan ini merupakan pengakuan atas kerja banyak orang. Artinya bahwa pekerjaan itu nggak mudah. Bahwa ada yang memberikan penghargaan menurut saya penting juga. Sebab selama ini kan mereka yang bekerja di ranah ini sering terlupakan,” katanya pada MaJEMUK.

Beberapa hari sepulangnya dari menunaikan ibadah haji, tepatnya Senin (22/12) siang, awak MaJEMUK Ahmad Nurcholish menemuinya di kantor ICRP. Doctor dan pengajar pasca sarjana UIN Syarif Hidayatulah Jakarta ini menyampaikan komentarnya mengenai penghargaan itu dan opininya mengenai perkembangan isu-isu pelaksanaan HAM, demokrasi, dan toleransi agama serta bagaimana seharusnya peran pemerintah, NGO dan agamawan. Sembari sesekali menyeruput teh hangat, ketua umum ICRP yang giat membela hak-hak minoritas ini sangat antusias menjawab setiap pertanyaan yang dilontarkan. Petikannya:

Bagaimana perasaan Anda menerima penghargaan itu?

Kaget aja, wong saya lagi pergi haji, tiba-tiba ditelpon. Bingung juga saya, apa kritrerianya koq saya yang mendapatkan. Dijelaskan pada saya bahwa banyak katanya orang yang bicara soal HAM, tapi sekedar pada tataran akademisi, karena memang mereka dosen yang berkaitan dengan ilmu-ilmu hukum. Atau orang yang bekerja di lembaga HAM. Tapi, kata mereka saya tak sekedar itu.

Saya sendiri, apa yang saya lakukan selama ini tidak pernah berharap suatu saat akan memperoleh penghargaan, itu nggak sama sekali. Buak saya sih apa yang saya lakukan karena menyakini bahwa itu tugas sebagai manusia dan bagian dari kewajiban keagamaan kita. Itu yang paling utama buat saya. Intinya saya melakukan itu karena tugas keagamaan dan karena kemanusiaan. Jadi penghargaan ini untuk semuanya. Penghargaan ini merupakan pengakuan atas kerja banyak orang. Artinya bahwa pekerjaan semacam itu nggak mudah. Bahwa ada yang memberikan penghargaan menurut saya penting juga. Sebab selama ini kan mereka yang bekerja di ranah ini sering terlupakan.

Menurut Anda aspek yang mana saja yang Anda lakukan sehingga penghargaan itu diberikan kepada Anda?

Mestinya nanyanya ke juri ya (sambil tertawa). Saya sendiri kurang tahu pastinya. Tapi menurut saya, hal yang paling sulit adalah bagaimana mengemukakan pandangan-pandangan keagamaan yang bertentangan dengan pandangan mayoritas. Dan itu menurut saya sulit karena kita ini hidup di Negara yang mayoritas Islam. Pemahaman mayoritas konservatif. Dengan pemahaman seperti itu hemat saya banyak yang bertentangan dengan nilai-nilai HAM. Nah, bagaimana misalnya saya menyodorkan pemahaman perempuan itu tidak boleh diperlakukan semena-mena. Sementara masyarakat muslim Indonesia mengatakan bahwa memang perempuan itu makhluk domestic. Itu (pemahaman yang saya tawarkan) kan betul-betul melawan arus. Juga, bagaimana mayoritas muslim Indonesia memandang kelompok seperti Lia Eden, Ahmadiyah merupakan kelompok-kelompok kafir dan harus dimusnahkan. Sebab kalau dibiarkan, kita yang salah juga. Sementara kita datang dengan mengatakan bahwa mereka juga manusia, harus dihargai dan tidak boleh diperlakukan seperti itu (dengan kekerasan, dsb). Menurut saya yang paling sulit adalah mengusung pandangan keagamaan yang pro kemanusiaan, pro HAM di tengah-tengah masyarakat yang mayoritas berpandangan keagamaan yang konservatif, yang tidak menjalankan prinsip-prinsip universal Islam. Bagi saya sih itu yang penting.

Bukankan itu sudah Anda dan kawan-kawan seperjuangan Anda lakukan sejak sepuluhan tahun yang lalu. Nah, menurut Anda bagaimana capaiannya sekarang?

Menurut saya kesadaran tentang nilai-nilai universal itu sudah dipahami dan tersosialisasi dengan baik. Dan juga terbangun, di mana hal itu sebagian sudah diimplementasikan kedalam kebijakan public. Ini memang tidak mudah, karena membutuhkan faktor political will. Sayangnya adalah pemerintah kita nampaknya juga sulit untuk itu. Pemerintah kan dalam kondisi di mana setiap partai, meski ada juga partai yang berpikiran progress dan berpandangan kritis terhadap HAM, tapi mereka juga terkendala oleh pandangan konstituennya masing-masing. Jadi kepentingan politik dimana mereka agar tidak ditinggalkan oleh konstituennya masih menjadi hambatan tersendiri. Inilah kemudian yang tidak bisa kita harapkan dari partai politik. Jadi saya kira kesulitan kita untuk menerapkan pikiran-pikiran kita ya bahwa pluralism itu (menjadi semangat kehidupan) di Indonesia ini lebih banyak bukan hanya factor masyarakat yang umumnya berpandangan konservatif, tapi juga kita terbentur pada partai politik yang tidak nasionalis.

Jika seperti itu ke depan apa saja langkah-langkah yang bisa kita lakukan, baik oleh NGO dan agamawan?

Menurut saya kita jalan aja terus. Bersuara lagi, bersuara lagi. Buat saya nggak ada kata untuk berhenti, untuk frustasi. Semua cara menurut saya ada keunggulan dan ada kelemahan. Yang paling penting adalah bagaimana kita tidak pernah berhenti menyuarakan kebenaran agama (Islam) tentang kemanusiaan, dsbg. Buat saya ya tetep saja semua aktivis, akademisi harus bersuara.

Nah, sejumlah aktivis NGO kan sudah melangkah ke ranah yang lebih praktis dengan masuk parpol dan berencana menjadi anggota legeslatif. Konon, alasan mereka salah satunya agar gagasan-gagasan mereka ketika di NGO dapat dijalankan secara efektif. Menurut Anda?

Menurut saya sih itu alasan-alasan klise aja. Karena orang seperti Akbar Tanjung dulu alasannya juga seperti itu. Tapi ketika sudah mendapatkan segala-galanya, jadi ketua partai, ketua DPR, toh nggak berbuat apa-apa. Amin Rais ngomongnya juga seperti itu. Tapi setelah menjadi ketua MPR juga nggak melakukan apa-apa. Boleh-boleh saja orang berpandangan seperti itu, tetapi kita nggak bisa berharap bahwa hanya dengan duduk di DPR baru kita bisa merubah. Nggak mejadi apapun buat saya tetap harus selalu optimis bahwa dengan modal apa adanya kita dapat menyuarakan apa yang kita yakini. Artinya kita bisa lakukan tanpa harus menunggu jadi anggota DPR atau pejabat pemerintah, bahkan menjadi presiden.

Saya sih nggak terlalu percaya dengan prinsip-prinsip seperti itu. Lakukanlah dalam kapasitas kita masing-masing. Kalau kita mau sungguh-sungguh mau menerapkan prinsip-prinsip kemanusiaan nggak mesti harus menunggu kita harus jadi apa dulu. Nggak mesti jadi aktivis. Guru misalnya, di kelas dapat melakukan sesuatu yang lebih berharga. Ibu rumah tangga pun bisa mengimplementasikan nilai-nilai kemanusiaan pada anak-anaknya.

Artinya sebetulnya kerja-kerja dan perjuangan seperti itu bisa dilakukan oleh siapa saja?

Betul. Jadi nggak harus menunggu memeroleh posisi tertentu.

Lia Eden kembali ditangkap. Komentar Anda?

Saya melihat kasus Lia Eden ini, dia ditangkap karena pernyataan-peryataan Eden terhadap kebijakan SBY, menurut saya pemerintah koq semakin kerdil ya. Karena Soeharto dulu juga marah dengan kritik yang dilakukan seperti itu ya wajar, sebab Soeharto berada pada pemerintah yang tidak terbuka dan jauh dari semangat reformasi dan demokrasi. Tapi saya sayangkan saja kalau SBY lalu melakukan cara-cara yang menurut saya lebih setback dengan apa yang dilakukan oleh Soeharto. Sedih aja sih. Buat saya orang-orang seperti Lia Eden sepanjang hanya membuat peryataan-peryataan seperti itu ya sah-sah saja. Sepanjang ia tidak menghasut warga, tidak menghasut masyarakat untuk memusuhi presiden atau menjatuhkannya, nggak ada masalah.

Bukankah Lia Eden mengirim surat tentang wahyu yang dia terima ke sejumlah pejabat dan lembaga keagamaan?

Ya hanya mengirim. Kan bukan menghasut. Saya baca isinya juga. Pertanyaannya adalah kenapa kita percaya begitu saja. Sepanjang tidak ada upaya-upaya sistemik yang dilakukan oleh Lia Eden sebagai mana disebutkan oleh wahyu Tuhan yang katanya ia terima itu nggak ada masalah. Cuma sekedar informasi aja nggak apa-apa.

Sebagian pemuka umat Islam yakin bahwa edaran Lia Eden itu akan memengaruhi umat Islam. Lalu?

Lha koq kita jadi umat Islam nggak percaya diri gitu. Misalnya, Lia meminta presiden menghapuskan agama-agama yang ada. Silahkan kalau presiden percaya dan mampu melakukan itu.

Pemilu 2009 tak lama lagi. Sejumlah nama dimunculkan untuk memimpin negeri ini. Adakah nama-nama yang menurut Anda menjanjikan sebagai orang yang dapat melaksanakan amanah UUD, menerapkan demokrasi, HAM, dsb.nya?

Kita tidak tahu apakah seseorang itu akan konsisten atau tidak. Sejauh ini tokoh-tokoh yang betul memberikan prospek untuk penegakan HAM itu nggak banyak. SBY terjebak pada persoalan kepentingan politik jangka pendek. Gagasannya untuk mengimplementasikan proses reformasi dan penegakan HAM juga masih sebatas wacana saja. Karena itu orang-orang sepetrti Sultan, yang selama ini kita melihat pada tingkat local cukup menjanjikan. Hanya kita tidak tahu juga kan bagaimana jika ia betul-betul menjadi presiden. Yang pasti orang-orang seperi Wiranto yang punya masa lalu hitam, mestinya kita sadar bahwa hal itu nggak mungkin lah dipilih. Dia harus menunjukkan dulu komitmennya ke public bahwa dia terbuka terhadap masalah-masalah masa lalu. Juga seperti Prabowo.

Problemnya adalah masyarakat kita pemaaf, mudah melupakan masa lalu….

Dan juga naïf. Menurut saja tetep saja harus disuarakan bahwa orang-orang seperti itu punya problem dengan upaya penegakan HAM di Indonesia. Kalau kita masih berharap pada orang-orang semacam itu koq saya jadi pesimis juga. Yang jelas masyarakat kita perlu diinformasikan ini lho problemnya. Karena sering kali sosialisasi ke masyarakat kita tentang isu-isu masalah masa lalu itu nggak sampai. Nggak banyak orang yang tahu.

Lalu apa kira-kira langkah yang paling efektif yang mesti kita lakukan untuk mendukung pelaksanaan HAM, toleransi dan hubungan antar agama?

Pemerintah melahirkan kebijakan-kebijakan. Buat saya pemerintah selalu melahirkan kebijakan yang tidak diskriminatif, tidak eksploitatif pada warga. Ini yang pertama. Yang kedua, untuk kita masyarakat harus percaya bahwa pendidikan mampu mengubah karakter dan kultur. Kalau kita mampu melaksanakan pendidikan itu, baik yang formal maupun non formal, saya tetap optimis. Untuk kalangan agama lakukanlah upaya-upaya reenterpretasi terhadap ajaran-ajaran agama yang selama ini, yang terbangun adalah ajaran yang tidak ondusif terhadap penegakan HAM. Jadi secara simultan saja kita bersama-sama. Pemerintah melakukan apa, nah, masyarakat melakukan upaya-upaya dalam bidang pendidikan, kemudian kelompok-kelompok agama melakukan upaya reenterpretasi terhadap ajaran agamanya. Saya berharap itu dapat kita lakukan.

Masalahnya, pengalaman menunjukkan bahwa upaya reenterpretasi itu sudah ada yang melakukannya. Tetapi sangat resisten di masyarakat. Strateginya?

Karena yang melakukan tidak seberapa dibanding agamawan yang diam saja. Kecil sekali prosentasinya. Mungkin kalau banyak agamawan yang melakukan itu resistensinya juga akan berkurang. Tapi kalau cuma satu-satu ya orang akan bilang lho ini koq nteleneh. Jadi harus banyak dan mau bersuara secara onsisten. Menurut saya sih masyarakat akan memperhitungkannya kalau banyak yang menyuarakan. Apalagi masyarakat kita kan masih memegang budaya patronisasi, belum punya prinsip yang teguh. Kita sebetulnya punya banyak agamawan yang progresif. Tetapi untuk dirinya sendiri, belum berani menyuarakan ke public. Nah, kita perlu agamawan yang scholar, yang mau mengambil resiko. Karena nggak mudah sih, pasti pertamanya kita ditolak, dituduh, dsb. Kita juga dikucilkan. Tetapi itu tahapan awal saja. Lama kelamaan, kalau kita bisa bertahan, kita akan kembali dicari dan diterima masyarakat.

Untuk aktivis NGO sendiri apa yang mesti dilakukan?

Saya melihat kita masih lemah secara manajerial. Belum sistematik dan kerja secara keroyokan. Mestinya ke depan kita harus jelas, siapa melakukan apa. Harus dibagi-bagi peran masing-masing lembaga. Jadi kita nggak lelah mengurusi dari A sampai Z sendirian. Bkan berarti kkta bekerja sendiri. Pada saatnya kita juga mesti bekerjasama dengan peran yang berbeda-beda. Ini jauh akan lebih efektif. Jadi setiap lembaga harus ada semacam lokus dan focus pada satu isu tertentu. Nah, nangti tinggal berjaringan saja. Dengan begitu kita nggak akan kelelahan. Hasilnyapun akan lebih maksimal. [ ] Ahmad Nurcholish

]]> http://ahmadnurcholish.wordpress.com/2009/01/11/pengakuan-atas-kerja-banyak-orang/feed/ 0 ahmadnurcholish http://ahmadnurcholish.wordpress.com/2008/12/05/uu-pornografi-cermin-agamawan-dan-lembaga-agama-tak-berdaya/ http://ahmadnurcholish.wordpress.com/2008/12/05/uu-pornografi-cermin-agamawan-dan-lembaga-agama-tak-berdaya/#comments Fri, 05 Dec 2008 23:01:37 +0000 ahmadnurcholish http://ahmadnurcholish.wordpress.com/?p=423 ]]>

KH. Husein Muhammad:

UU Pornografi Cermin Agamawan dan Lembaga Agama Tak Berdaya

Meski masih menjadi kontroversi akhirnya RUU Pornografi disahkan juga pada 30 Oktober 2008 lalu dalam Sidang Paripurna DPR RI. Usai pengesahan kontroversi dan penolakan pun tak henti sampai di sini.

Bahkan masyarakat Bali berniat akan membawa UU ini ke Mahkamah Konstitusi. Gubernur Bali Made Mangku Pastika bersama Ketua DPRD Bali Ida Bagus Wesnawa dengan tegas menyatakan menolak Undang-Undang ini. Ketua DPRD Papua Barat Jimmya Demianus Ijie mendesak Pemerintah untuk membatalkan Undang-Undang itu dan mengancam Papua Barat akan memisahkan diri dari Indonesia. Gubernur NTT, Drs. Frans Lebu Raya menolak pengesahan dan pemberlakuan UU tersebut.

Para pemerhati dan praktisi hukum menilai bahwa UU Pornografi ini dalam penyusunannya menggunakan paradigm dan logika yang keliru, yakni adanya campur tangan sektor publik ke dalam sektor privat. Juga dianggap melanggar UU No.10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan serta dinilai merupakan kriminalisasi dan penghinaan terhadap perempuan, seakan-akan perempuan itu perayu. Perempuan dijadikan sebagai obyek bukan subyek.

UU Pornografi ini juga dikhawatirkan memberikan amunisi untuk masyarakat bersifat anarki karena dalam pasal 20 disebutkan ‘Masyarakat dapat berperan serta dalam melakukan pencegahan terhadap pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi.

Untuk membincang lebih jauh soal UU Pornografi ini, awak MaJEMUK Ahmad Nurcholish dan Alamsyah M. Dja’far menemui anggota Komnas Perempuan KH. Husein Muhammad di sela-sela Workshop Pembuatan Modul Pengembangan Pluralisme dalam Demokrasi Lokal yang dihelat PP. Lakpesdam NU akhir (27/11) November lalu di Jakarta. Di ruang rehat Hotel Mega Matra sore itu Pengasuh Ponpes Dar at-Tauhid Arjawinangun, Cirebon memaparkan berbagai hal seputar UU Pornografi. Petikannya:

Komentar Anda terbitnya UU Pornografi?

Saya menganggap ini UU yang paling buruk. UU ini diciptakan dalam situasi yang kontroversial. Bahkan di level masyarakat tingkat kontroversialnya sangat tinggi. Ini akan menjadi masalah besar bagi nasionalisme dan kebhinekaan kita dalam konteks NKRI. Saya belum (pernah) melihat UU yang sangat resisten seperti sekarang ini. Jadi UU ini sangat buruk.

Adakah prosedur-prosedur yang dilanggar ketika UU tersebut disahkan?

Orang boleh saja mengatakan bahwa UU itu sudah prosedural. Tetapi mungkin ada juga yang menilai belum. Misalnya pilihan-pilihan terhadap orang atau kelompok yang ditanya atau diminta pendapatnya. Apakah pertanyaannya subtantif atau tidak itu kan masih debatable. Bagi saya di level itu masih ada pilihan-pilihan yang memihak untuk dijadikan dasar untuk mengesahkannya. Jadi nuansa politisnya lebih kentara ketimbang aspek hukum yang mestinya harus terhindar dari kepentingan-kepentingan politik.

Saya menganggap bahwa pornografi kita tolak. Tetapi merumuskannya dalam perundang-undangan masih harus dipilah. Dalam kaitannya dengan hak personal menurut saya tidak boleh diatur melalui (kebijakan) Negara. Negara hanya bisa mengatur di dalam relasi antarmanusia yang memungkinkan terjadinya konflik.

Jika begitu apakah agama yang harus mengatur?

Bagi saya agamapun memiliki dua fungsi yang bisa diterapkan untuk mengatur itu. Jadi hal-hal yang bersifat moral-personal itu haruslah diatur oleh agama. Artinya, agama memberikan petunjuk-petunjuk secara persuasive. Sehingga orang menyadari bahwa hal itu (pornografi) kurang baik. Dan, agama mungkin saja memberi ancaman. Tetapi ancaman itu tidak di dunia, melainkan di akhirat.

Menurut saya orang telah kehilangan pemahaman atas teks yang mengatur aurat itu. Di sana sebetulnya tidak bisa berlaku jeneral. Karena ada pengecualian-pengecualian yang banyak sekali. Bahkan ternyata kita bisa lebih terbuka atas apa yang selama ini kita batasi, ternyata pada orang-orang tertentu boleh kita tampakkan.

Apakah di UU itu tidak ada pembatasan dengan apa yang dimaksud pornografi?

Ambigu. Misalnya, mengenai gerak tubuh, kecabulan. Bagaimana memaknai kecabulan sebagai sesuatu yang porno. Bagaimana memaknai gerak tubuh yang porno? Jadi sangat multyentrepretable.

Bukankah pasal-pasal tentang melanggar susila uga sudah ada di KUHP?

Saya kira dalam KUHP itu pada fakta materialnya, bukan pada fakta gerakan atau sebagainya. Intinya menurut saya adalah eksploitasi. Nah, dalam UU ini kan judulnya pronografi, tetapi juga membincang soal pornoaksi. Ini kekeliruan. Kalau pronografi menurut saya antisipasinya adalah produk, media dan bukan orang.

Jadi dalam UU itu banyak yang mengulas tentang pornoaksi?

Betul. Inilah yang jadi masalah sebetulnya.

Dalam UU tersebut, misalnya kita yang sudah berkeluarga, kemudian membeli blue film lalu diputar di rumah untuk pendidikan sex, apakah UU itu juga bisa menjeratnya?

Iya. Sangat bisa. Pernah misalnya seorang suami istri mendapat kado yang berisi blue film. Mereka tanya ke saya bagaimana hukumnya jika kita menontonnya? Yang lain lagi mengatakan hanya bisa bergairah kalau lebih dulu menonton film semacam itu. Menurut saya itu tidak apa-apa. Sebab hal seperti itu haramnya li ghairihi, bukan lidzatihi. Lidzatihi-nya adalah perzinahan. Tapi mengantisipasinya li ghairihi.

Dalam konteks UU Pornografi apakah hal semacam itu bisa dijerat?

Iya. Bunyinya seperti itu. Hanya kita nggak tahu sejauh mana efektivitasnya.

Salah satu mengapa UU tersebut ditolak adalah karena dianggap tidak menghargai keragaman yang ada di Indonesia. Misalnya dalam soal berbusana, di Papua ada yang masih enggan untuk mengenakan busana. Menurut Anda?

Itulah aspek lain dari kelemahan UU tersebut. Menurut saya tidak harus berbicara mengenai kelompok , suku atau etnis tertentu. Lantas bagaimana dengan kelompok di luar itu yang juga memiliki ‘tradisi’ berbeda dengan orang atau kelompok masyarakat lain? Menurut saya kalau itu (tidak mengenakan busana) sudah mejadi adat apakah tetap akan dikriminalisasi?

UU itu seolah-olah juga memosisikan perempuan sebagai sumber ‘masalah’ pornografi. Menurut Anda?

Jelas sekali. Jadi apa yang difikirkan ketika membuat UU itu adalah pikiran laki-laki. Jadi apa yang disebut porno adalah perempuan. Lalu bagaimana dengan laki-laki yang suka mengumbar aurat, seperti salah seorang penyanyi di televisi, apakah itu bukan termasuk porno? Tetapi ketika itu yang melakukan perempuan langsung disebut porno. Jadi otak yang membuat UU itu adalah otak laki-laki. Ini yang dapat memunculkan masalah.

Jadi Anda ingin mengatakan bahwa perempuan juga dapat terangsang ketika melihat laki-laki seksi atau membuka busananya?

Iya. Bagi perempuan itu seksi dan dapat merangsang mereka. Hanya saja peremupan tidak seekspresif laki-laki. Herannya, kenapa perempuan-perempuan kebanyakan juga mendukung UU tersebut.

Dalam soal busana ada aturan agama yang mengatur ini dan itu. Tetapi seiring derasnya arus informasi bisa saja kita terbiasa dengan mengenakan pakaian-pakaian yang terbuka. Bagaimana Anda melihat hal itu?

Ini juga (menunjukkan) bahwa kita sudah terperangkap oleh satu wacana tentang batasan-batasan (aurat) itu. Padahal itu adalah tradisi. Jadi pada awalnya pembatasan-pembatasan itu merupakan tradisi, tapi kemudian teks agama juga mengatakan seperti itu. (lantas) apakah orang mengetahui bahwa batasan aurat tidak seperti itu. Oleh karena itu jika tradisi kita berbeda dengan apa yang dikatakan teks agama ya boleh-boleh saja. Misalnya kalau tradisi kita memakai rok maka tak perlu dipersoalkan. Saya kira kita harus memilah-milah antara teks agama yang merupakan produk budaya Arabiyah pada saat itu dengan visi agama itu sendiri. Menurut saya jika teks agama menyebut sebagaimana dalam teks agama itu dalam rangka melindungi konteks budaya Arab pada saat itu. Jadi visinya adalah agama sebagai perlindungan. Nah, (seharusnya, kini) operasional perlindungannya disesuaikan dengan konteks kekinian. Contoh perempuan Bali yang hanya memakai kemben. Kalau dia merasa terlindungi ya nggak ada masalah.

Bukankah di dalam UU itu ada klausul bahwa untuk pariwisata dan kebudayaan juga dibolehkan?

Itu juga dapat menjadi masalah. Nanti akan menimbulkan kebingungan yang luar biasa terhadap realitas yang beragam dengan berbagai aspeknya. Bagaimana ini, UU koq ada pengecualian-pengecualian begitu. Misalnya, kalau (memakai pakaian terbuka) di kolam renang nggak apa-apa. Apa sih sebetulnya yang ada di pikiran para pembuat UU itu.

Bukankah itu merupakan adanya pembatasan antara ruang privat dan ruang public?

Ruang privat itu gimana pembagiannya? Makna ruang privat itu seperti apa? Bagi saya ruang privat itu misalnya di rumah dengan mahramnya. Tetapi kalau dengan orang lain yang bukan mahramnya, meskipun di kolam renang atau ruang seni, bagi saya bukan privat namanya.

Jadi boleh dikatakan bahwa pembedaan itu kabur?

Betul. Kabur. Banyak sekali sisi yang lain juga bernasalah, termasuk tentang peran masyarakat. Meski hanya sebatas melaporkan, kita tak bisa menafikan fakta orang akan menafsirkan sendiri ketika tidak setuju dengan itu. Bahkan aksi-aksi semacam itu (kekerasan) melangar UU.

Termasuk tirani mayoritas? Misalnya ketika hakim memutskan masalah berdasarkan pendapat mayoritas, entah agama, politik atau budaya?

Jika seperti itu, itu merupakan asumsi yang salah. Jadi kalau tidak ada tekanan dari mayoritas, tidak da aksi-aksi dari berbagai kelompok lalu hakim memutuskan berbeda.

Faktanya kan begitu?

Iya. Memang begitu. Namun, saya hanya menyalahkan asumsinya saja dengan mengikuti suara mayoritas saja.

Artinya dalam kasus yang sama juga dapat digunakan dalam kasus-kasus Pornografi?

Iya, bisa terjadi nantinya. Bahkan saya khawatir lagi ketika para ahli hukum itu (hakim) akan merespon alur selanjutnya yang akan dituntut oleh penyokong UU tersebut. Misalnya Yoga. Penyanyi pakai bikini juga akan kena. Goyang-goyang juga tidak boleh.

Seperti kasus pasal karet dalam ‘penodaan agama’?

Betul. Itulah kalau para hakim itu tidak bisa membedaakan mana hak privat, mana hak public. Dalam bahasa agama ada dua: diyanatan dan qadha’an. Diyanatan itu moral agama, sedang qadha’an adalah keputusan pengadilan. Efeknya, melanggar diyanatan dihukum di akhirat. Sedang qadha’an dihukum di dunia. Kalau kemudian masyarakat ingin memasukkan unsur-unsur diyanatan kepada qadha’an atau kewenangan Negara, ini merupakan kegagalan para agamawan. Seharusnya para ahli agama itu dapat memberikan persepektif agama terhadap masyarakat, sehingga tidak melakukan itu. Ini menunjukkan agamawan dan lembaga agama sudah tak berdaya. Termasuk pendidikan agama juga gagal.

Dalam batas-batas tertentu apa yang Anda sepakati dalam UU itu?

Sebetulnya saya sudah mempunyai usulan. Dasarnya pornografi kita tolak, tetapi merumuskan UU Pornografi dalam bentuknya seperti sekarang ini, saya juga tidak setuju. Mungkin membingungkan orang. Menolak pornografi tetapi menolak juga UU, kata orang. Maka, menurut saya UU yang sudah ada sebelumnya sudah cukup memberi efek, mengantisipasi terjadinya pelanggaran pornografi. Misalnya UU Pidana, UU Penyiaran, UU Pers. Yang harus dibatasi itu produknya agar tidak beredar luas di masyarakat. Jadi tinggal bagaimana konsistensi penegak hukum dalam menegakkan hal itu. Yang kita dengar tentang aksi-aksi FPI itu kan akibat tidak adanya kepercayaan masyarakat.

Adakah langkah-langkah hukum yang akan ditempuh?

O iya. Kita akan melakukan judicial review. Tetapi itu tidak satu-satunya. Karena konteksnya menurut saya juga tidak perlu buru-buru. Timingnya tidak tepat karena UU ini muncul dari nuansa politik. Nanti kalau sudah reda, dan kita ada bukti-bukti ketidakefektifan kita baru melakukan judicial review. Sebetulnya UU ini juga sudah melanggar konstitusi.

Strategi apa yang bisa kita lakukan untuk para perempuan bahwa sebetulnya mereka korban, tetapi tidak sadar?

Sudah lama sekali masyarakat tidak memiliki pengetahuan tentang sejarah yang melahirkan teks agama. Tidak faham itu. Tetapi menyampaikan hal itu agak masalah, masih sulit sekali karena masyarakat kita masih masyarakat yang menginginkan yang mudah, cepat dan instan. Sehingga lebih melihat pada hasil. Yang penting hukumnya apa, halal apa haram. Tetapi tidak pernah bertanya mengapa hal ini terjadi. Bagaimana sebetulnya? Jadi sudah kehilangan pengetahuan mengenai hal itu. Mereka tidak sadar bahwa hal itu (hanya bertumpu pada produk) akan merugikan bagi dirinya sendiri. Menurut saya itu akan mereduksi produktivitas.

Adakah langkah-langkah praktis bagi korban ketika terkena sangsi UU tersebut?

Dari pemantauan nanti apakah akan menimbulkan dampak buruk atau bagaimana. Kita menyerukan seluruh NGO-NGO yang melakukan advokasi terhadap perempuan untuk menampung (permasalahan) mereka kemudian fakta-fakta itu diadukan ke pihak-pihak yang berwenang seperti polisi, pengadilan bahkan kiyai. Nggak apa-apa. Pengalaman saya, bicara soal wacana itu resistance. Tetapi bicara tentang korban, menunjukkan bahwa itu korban, maka akan mendapat simpati dan empati pada mereka.

Apakah Komnas Perempuan punya jaringan di daerah untuk memantau pemberlakuan UU tersebut?

Iya. Kita selalu meminta laporan dari stakeholder tentang kekerasan secara umum maupun kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Sampai sekarang sudah ada 254 lembaga yang menjadi mitra Komnas Perempuan yang tiap tahun memberikan laporannya tentang kasus-kasus kekerasan itu. Inilah yang akan di-publish dan disodorkan ke Negara. Dan (laporan) itu akurat karena kita memiliki mekanisme untuk itu.

Lebih teknis. Kalau orang dianggap melanggar UU Pornografi kira-kira pasal pembelaan apa yang dapat digunakan untuk mengcounternya. Apakah itu pelanggaran HAM atau?

Selama ini kita selalu mengcounter pasal-pasal yang ada di dalam UU itu dengan pasal-pasal lain di dalam UU lain, terutama UUD ’45 yang menghargai perbedaan dst. Sebetulnya kita dapat menyampaiakan tentang HAM. Tetapi, HAM masih menjadi masalah karena resistensinya. Jadi kita akan bicara tentang konstitusi untuk mengcounter itu.

Bukankah dari UU kemudian diturunkan menjadi Peraturan Pemerintah (PP)?

Ini lebih bahaya lagi. Karena tafsirannya akan semakin meluas. Mungkin saja akan terjadi aturan orang harus pakai baju tertutup, karena kalau terbuka bisa menurut budaya di daerah tertentu dibilang porno. Bisa juga nanti nggak boleh pakai rok (mini). [ ]

]]> http://ahmadnurcholish.wordpress.com/2008/12/05/uu-pornografi-cermin-agamawan-dan-lembaga-agama-tak-berdaya/feed/ 0 ahmadnurcholish dsc_0198 http://ahmadnurcholish.wordpress.com/2008/08/26/agar-kaum-muda-jadi-penggerak-perdamaian/ http://ahmadnurcholish.wordpress.com/2008/08/26/agar-kaum-muda-jadi-penggerak-perdamaian/#comments Tue, 26 Aug 2008 03:44:58 +0000 ahmadnurcholish http://ahmadnurcholish.wordpress.com/?p=177 ]]>

Ke depan, kita bertujuan untuk menelorkan kaum muda yang inklusif, toleran dan mengedepankan dialog demi perdamaian dalam setiap perbedaan.

Perbedaan suku, agama, ras, antargolongan (SARA) adalah sebuah kekayaan. Namun, SARA sering menjadi sumber perpecahan. Isu agama misalnya, begitu mudah disulut sehingga menimbulkan pertengkaran bahkan pertumpahan darah.

Kenyataan ini mendorong Indonesian Conference on Religion and Peace (ICRP) – sebuah lembaga yang bergerak dalam bidang lintas agama – melakukan gerakan penyadaran. Para peserta adalah kaum muda dari berbagai agama. Salah satu kegiatan yang sudah dan sementara dilakukan ICRP adalah kunjungan ke sejumlah tempat ibadat. Kunjungan yang diberi tajuk Peace in Diversity dan diikuti oleh 40 peserta ini merupakan langkah awal untuk mengenal keberagaman agama melalui tempat ibadat.

Penyelenggara berharap kunjungan ini menumbuhkan semangat saling memahami perbedaan. Dengan semangat saling memahami perbedaan, diharapkan tumbuh karakter inklusif, toleran dan mau menerima perbedaan dalam diri kaum muda.

Untuk mengetahui latar belakang serta manfaat kunjungan tersebut, berikut perbincangan Budi Kurniawan dari KBR 68H dengan aktivis ICRP Nurcholish (N) dan salah satu peserta program dari Paroki Salib Suci Tanjung Priuk, Ratih Dani (R):

Apa latarbelakang dan tujuan kunjungan ke tempat ibadah tersebut?

N: Kegiatan ini dilatarbelakangi keprihatinan bersama yakni adanya eskalasi kekerasan yang berangkat dari perbedaan seperti SARA. Sementara remaja dan pemuda sering terjerembab dalam pergaulan bebas yang merugikan mereka sendiri. Padahal kita berharap kaum muda menjadi penggerak perdamaian.

Oleh karena itu, kita ingin kegiatan positif, yang mengisi waktu sekaligus pintu masuk memperkenalkan perbedaan. Kita mulai dengan kunjungan ke tempat ibadah ini. Tujuan kita adalah bagaimana isu perdamaian dan pluralisme ditangkap kaum muda. Sehingga ke depan, kita menelorkan kaum muda yang inklusif, toleran, dan mengedepankan perdamaian. Karena siapa lagi yang mengkader kaum muda seperti itu kalau bukan kita-kita.

Siapa saja pesertanya?

N: Pesertanya cukup banyak dan mewakili komunitas agama. Tidak saja agama besar seperti Islam, Katolik, Protestan, ,dan Budha. Tapi juga dari agama Bahai dan aliran kepercayaan lain. Sebenarnya kita juga undang dari Konghucu. Tapi karena ada halangan, mereka tidak sempat datang.

Tempat mana saja yang dikunjungi?

N: Kita mengadakan kunjungan ke tujuh rumah ibadah. Sabtu kemarin (21/6) mengadakan kunjungan ke Katedral, Masjid Istiqlal, dan Gereja Protestan GKI Kwitang.

Apa saja yang dilakukan di tempat ibadat tersebut?

N: Selain melihat bangunan fisik tempat ibadah tersebut, para peserta juga diajak pemandu untuk bertanya segala macam hal. Ketika mengunjungi katedral misalnya, peserta bertanya tentang sejarah Katedral dan sejarah agama Katolik di Indonesia. Selain itu, peserta diajak melihat museum di lantas atas bangunan utama. Demikian juga ketika mengunjungi Masjid Istiqlal, peserta diajak dan bertanya tentang bangunan dan sejarah bangunan tersebut.

Apa komentar setelah mengikuti acara ini?

R: Setelah mengikuti acara ini akhirnya saya mendapatkan banyak pengetahuan. Apa yang sebelumnya tidak diketahui menjadi tahu. Bahkan, dalam agama saya sendiri, banyak hal yang tidak diketahui akhirnya menjadi tahu. Saya juga senang karena acara ini bisa menjadi ajang untuk mempertemukan kaum muda. Sebelumnya kami tidak saling mengenal, tapi acara ini membuat kami saling mengenal.

Setelah mengunjungi Masjid Istiqlal, apa komentar Anda?

R: Mereka (masjid, Red) sangat minimalis. Beda dengan Katolik yang banyak simbol. Tapi Islam kurang simbol. Yang menarik, dari setiap rumah ibadah yang dikunjungi selalu ada filosofi di dalam bangunan itu. Bangunan itu sarat makna. Di Katedral kami disambut humas yang menerangkan simbol yang terdapat di sana. Jujur, walaupun Katolik, saya belum mengetahui arti simbol yang ada di gereja.

Saya kagum dengan masjid Istiqlal yang luar biasa besar. Juga banyak filosofi yang terkandung di dalamnya. Di GKI Kwitang kami mengadakan diskusi tentang agama Protestan. Kita diajak untuk melihat isi dalam gereja tersebut. Humas juga menjelaskan tata cara ibadat tapi secara gamblang. Juga dijelaskan tentang garis besar sejarah, serta apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan di dalam tempat ibadat.

Apa kelanjutan acara ini?

N: Program ini memang tidak berdiri sendiri, tapi ada kelanjutannya. Kami sudah merencanakan itu dalam satu rangkaian kegiatan. Jadi, kegiatan ini bukan saja sampai pada kunjungan tersebut. Setelah tiga pekan kunjungan kita mengajak peserta untuk menulis pengalaman kunjungan. Dari situ kita bisa menyimak pengalaman yang diperoleh ketika kunjungan. Dan pada tanggal 2 Agustus, ICRP akan mengadakan malam apresiasi seni yang diisi seni khas dari kelompok agama. Di samping itu ada acara penganugerahan jurnalistik untuk tulisan terbaik dan menginspirasi.

 Ada tanggapan miring terhadap acara kunjungan ke tempat ibadah tersebut?

N: Sampai saat ini – setelah kunjungan – belum ada. Tapi sebelum mulai kunjungan, kami mengundang beberapa remaja masjid. Ada satu remaja masjid di Menteng-Jakarta Pusat, yang menolak acara kunjungan tersebut. Menurut mereka, acara ini bisa mendangkalkan akidah mereka. Bahkan, menurut mereka, tidak ada istilah antaragama. Tapi hanya satu agama, yakni Islam.

Kunjungan itu mengguncang iman Anda?

R: Saya merasa tidak terganggu. Bahkan, saya bisa menambah pengetahuan baru. Banyak hal baru saya temukan. Bahkan dalam agama saya sendiri sekalipun. Menurut saya, kunjungan ini tidak mendangkalkan iman saya. Justru sebaliknya. Karena iman itu adalah hubungan pribadi seseorang dengan Tuhan.

Jurnal Nasional
Jakarta | Kamis, 26 Juni 2008

Ken Marijtje Prahari  Setiawan, kandidat PhD Universitas Leiden, Belanda

“Tradisi Kekerasan Tak Hanya Ada di  Islam,

 Tapi Juga dalam Kristen”

“…saya kira umat Islam di Belanda sudah cukup pintar untuk ‘membiarkan’ saja itu berlalu. Justru, menurut saya, jika terjadi reaksi agresif dari umat Islam, malah akan membenarkan isi film itu sendiri…”

Siang itu (22/4) langit Jakarta tak seperti biasanya, terik membakar. Tetapi, mendung dari pagi menyelimutinya. Hujan rintik pun mulai turun. Sepoi angin dingin perlahan masuk melalui kisi-kisi jendela ruang perpustakaan ICRP, menambah kesejukan ruang berpendingin udara itu. Jarum jam menunjuk angka 11.33 Wib.

Tiba-tiba terdengar suara langkah kaki menaiki anak tangga menuju ruang atas kantor ICRP. “Selamat siang,” sapanya akrab pada Ilma dan Ema yang siang itu nampak sibuk dengan pekerjaannya masing-masing. Ilma mempersilahkan pada perempuan berwajah Indo itu untuk langsung menemui Nurcholish yang memang sudah janjian di hari sebelumnya.

Sesaat kemudian, setelah bertegur sapa dan saling kenal antara keduanya, langsung menuju ruang meeting untuk berbincang-bincang tentang masalah pernikahan beda agama di Indonesia. Sambil sesekali menyerutup segelas air meniral, keduanya terlibat perbincangan akrab dan hangat.

Perempuan itu adalah Ken Setiawan.  Lahir dari keluarga berbeda agama, kultur dan bangsa. Ayahnya, Hersri Setiawan, yang asli orang Jawa lahir di Indonesia, menganut  agama Islam, tepatnya Kejawen. Ibunya, Jitske Mulder, asli orang Belanda, beragama Kristen. Keduanya menikah pada tahun 1981 dan lahirlah seorang putri yang diberi nama Ken  Marijtje Prahari  Setiawan pada 9 Desember di tahun yang sama di Jakarta.

Hingga kelas satu SD, Ken, demikian biasa disapa, tinggal di Jakarta. Setelah kedua orangtuanya pindah ke Belanda pada tahun 1987, ia melanjutkan studinya di sana. Kini, ia tengah merampungkan jenjang S3-nya di Fakultas Hukum Universitas Leiden, Belanda.

Sebagai asisten peneliti guru besar di Leiden University, ia pernah membuat penelitian tentang penerapan hukum syariat Islam di 12 negara Islam. Antara lain: Indonesia, Malaysia, Pakistan, Afrika, dan Arab Saudi. Dari penelitian itu ia menyimpulkan bahwa hukum Islam itu sangat beragam interpretasi.

Sejak medio April lalu hingga awal Juni ini ia tinggal di Indonesia guna melakukan penelitian tentang pernikahan beda agama untuk penyusunan disertasinya. Usai berbincang soal tersebut, Nurcholish yang juga awak redaksi MaJEMUK, tak mau kehilangan kesempatan. Ia, dengan santun mengajak Ken untuk berbincang tentang film Fitna yang beberapa waktu lalu memantik kemarahan umat Islam. Petikannya:

Sudah nonton fim tersebut?

Secara utuh tidak. Karena saya sangat jengkel dengan Geert Wilders. Tapi di Belanda beberapa waktu lalu selepas film itu dirilis, banyak  dibahas di berbagai media. Saya sendiri menolak untuk men-download film itu.

Alasannya?

Karena walaupun saya bukan penganut muslim, bagi saya film itu menyakitkan saya. Saya menganggap itu penghinaan kepada  pikiran saya sendiri. Pertama, karena di dalam film itu, Wilders menyamakan kekerasan, terutama kekerasan terorisme identik dengan orang Islam. Dia juga mengatakan beberapa kali di Belanda, kalau problem Muslim bisa diatasi di Belanda, 95% dari masalah di masyarakat Belanda akan dapat diselesaikan. Bagi saya itu tidak benar.

Kedua, Wilders sepertinya ingin memonopoli bahwa budaya Belanda itu apa. Saya menolak keras hal ini. Sebab, wakil rakyat siapapun tidak boleh mengatakan bahwa budaya Belanda  harus begini atau begitu. Misalnya: di Belanda tidak boleh ada mesjid. Bagi saya, budaya merupakan sesuatu yang lentur dan fleksibel. Sifat atau karakter budaya juga berubah. Ada kelompok atau orang lain yang berbeda nmasuk, itu akan berpengaruh terhadap perubahan budaya.

Nampaknya ada misi Wilders untuk mengukuhkan itu (budaya tunggal Belanda)?

Betul. Analisis saya begitu.

Bukankah itu fenomena umum yang dihadapi Negara-negara modern di Eropa dan Amerika? Di Amerika misalnya, masyarakat di sana, kini, kesulitan/gamang mendefinisikan identitas dirinya. Pada kesimpulan akhir mereka mengatakan Amerika adalah kulit putih, Kristen dan berbahasa Inggris. Apakah di Belandajuga seperti itu?

Ya. Saya kira sama. Itu memang menjadi reaksi atas kelemahan pemerintah Belanda. Misalnya ketika dulu, kami sekeluarga, dari Indonesia masuk ke Belanda. Karena ayah saya tidak bisa berbahasa Belanda, setelah mendapat ijin tinggal, dengan kesadarannya belajar bahasa Belanda. Oleh pemerintah Belanda tidak ada kebijakan, misalnya mereka pendatang diberi fasilitas untuk kursus bahasa Belanda.

Intinya, Pemerintah Belanda sejak tahun 50-an, terutama  ketika banyak pendatang dari Timur Tengah dan Asia tidak pernah diajak untuk berintegrasi dengan masyarakat Belanda itu sendiri, agar mengenal lingkungan yang baru mereka (para pendatang itu). Apa yang terjadi? Masyarakat  menjadi tersekat-sekat. Masing-masing kelompok pendatang hidup secara terpisah-pisah. Ada kelompok Turki, ada pula yang dari Maroko. Termasuk juga orang-orang keturunan China.

Nah, belakangan muncul banyak masalah tentang integrasi. Sejarahnya tentu panjang, termasuk kekeliruan pemerintah Belanda dalam mengambil kebijakan di masa lalu. Baru lima tahun yang lalulah Belanda (pemerintah dan masyarakat) membuka pintu dialog antar etnis dan antar agama. Saya kira itu terlambat.

Integrasi itu sendiri dimaknai seperti apa di Belanda?

Ada yang mengatakan harus asimilasi total, seperti (gagasan) Wilders. Ada pula yang lebih moderat. Sayangnya, seperti di banyak Negara, suara moderat kurang didengar. (Bagi saya) integrasi itu (paling tidak) bisa berbahasa Belanda dan mengikuti hukum dan peraturan yang berlaku di sana. Tapi, tentu saja boleh memegang agama dan budaya sendiri yang merupakan bagian dari identitas mereka. Kalau itu hilang, orang-orang (pendatang) itu akan kehilangan akarnya.

Kembali ke Fitna. Apa sih kira-kira tujuan utama Wilders membuat film ini?

Saya kira, seperti yang dikatakan oleh Wilders sendiri, untuk memperlihatkan betapa buruknya Islam. Menurutnya, Islam itu kan sumber segala masalah.

Untuk di Belanda sendiri apakah tujuan itu tercapai?

Saya kira nggak. Tentu saja ada juga banyak orang yang setuju dengan film itu. Tapi, tidak sedikit pula yang menentang, termasuk ketika masih di Parlemen.

Reaksi masyarakat Belanda sendiri seperti apa?

Seperti dikhawatirkan banyak orang sebelumnya, akan terjadi protes besar, terutama dari kalangan Muslim di sana. Tapi, itu tidak terjadi. Jadi, saya kira umat Islam di Belanda sudah cukup pintar untuk ‘membiarkan’ saja itu berlalu. Justru, menurut saya, jika terjadi reaksi agresif dari umat Islam, malah akan membenarkan isi film itu sendiri.

Reaksi besar itu yang terjadi di Indonesia. Malah ada kelompok yang akan membuat film tandingan segala. Komentar Anda?

Itu juga ada di Belanda. Ada salah satu badan televisi dan radio yang berlatar belakang Kristen, akan membuat film serupa untuk mengcounter film Wilders tersebut. Tetapi, bukan bersumber dari al-Qur’an, melainkan dari Al-Kitab. Kelompok ini ingin menunjukkan pada khalayak bahwa di Al-Kitab juga ada ayat-ayat kekerasan juga. Jadi, tradisi kekerasan itu bukan hanya dimiliki oleh sejarah Islam, tapi juga Kristen.

Sejauh mana relevansinya cara seperti itu dapat mengcounter Fitna tersebut?

Menariknya, film Ayat-Ayat Cinta beberapa waktu lalu juga pas masuk ke media Belanda. Dan ini memberikan persepektif tersendiri betapa Islam syarat dengan keagungan cinta dan toleransi. Jadi, saya kira ada gunanya (membuat film tandingan). Tetapi, tinggal bagaimana film itu nanti dikemas dan disajikan. Masalahnya kan Fitna itu sendiri hanya berdurasi sepuluh menitan. Jadi, tidak mungkin mampu menjelaskan ayat-ayat dalam Qur’an berikut tafsir dan konteks turunnya ayat-ayat tersebut. Saya kira ini yang harus kita hindari, untuk meminimalisir reduksi. 

Kalau melihat secara umum reaksi kelompok-kelomok agama (Islam) di Indonesia beberapa waktu lalu yang cenderung anarkhis, menurut Anda bagaimana?

Saya kira sangat tidak kondusif. Apalagi kalau aksi-aksi itu begitu agresif, sampai membakar bendera, membentangkan spanduk bertuliskan “Bunuh Wilders”, dsbgnya. Sebaiknya itu jangan dilakukan. Karena, justru itu semakin membenarkan tesis yang dikukuhkan Wilders melalui film itu.

Memang ada dua ketegangan menyangkut hak azasi. Hak untuk bersuara, tapi juga hak untuk beragama dan menghormati agama orang lain. Saya kira yang menarik dari kasus Fitna itu agar masyarakat Belanda sendiri mulai diskusi, sejauh mana hak bersuara kami itu ada.

Pemerintah Belanda sendiri menyikapi kasus Fitna itu seperti apa?

Cukup bagus. Begitu Fitna keluar, langsung Perdana Menteri menggelar konferensi pers, di mana ada statemen dari Kabinet Belanda, yang mengatakan tidak setuju dengan isi dari film itu. Karena bagi mereka, Islam sesungguhnya tidak seperti itu.

Sebelumnya, semingu setelah keluar, juga dibahas di perlemen. Menariknya, hampir seluruh partai politik menolak isi film tersebut. Sebenarnya kalau perdebatan dan penolakan di perlemen ini dirilis di televisi atau internet akan sangat menarik.

Bahkan ada partai politik Kristen yang kerap mengkritik umat Islam juga tidak setuju dengan interpretasi Wilders lewat Fitna itu. Mereka juga melarang untuk diedarkan

Apa alasan mereka tidak setuju?

Alasan kemanusiaan dan kebebasan beragama. Sudut pandang yang digunakan juga dinilai sangat terbatas. Hubungan kausal antara umat Islam dengan kekerasan, terutama kekerasan teroris itu nggak begitu, kata mereka. Mereka sepakat melawan terorisme, tetapi terorisme tidak harus Islam. Ia bisa datang dari mana saja, termasuk Kristen.

Wilders sendiri bagi saya orang aneh. Ia, waktu di parlemen itu mengatakan,  tidak mempermasalahkan orang Islam, tapi, yang dipermasalahkan adalah orang yang setuju dengan ideologi Islam. Nah, yang menganut ideologi Islam kan namanya orang Muslim.

Mungkin maksud Wilders, ia setuju Islam sebagai agama atau keyakinan. Tetapi tidak setuju kalau Islam dijadikan sumber hukum positif yang berlaku umum?

Mungkin juga begitu.

Pemerintah Belanda tidak setuju dengan isinya, tetapi tidak melarang untuk beredar?

Betul. Karena memang aturan di Belanda tidak mungkin melarang, karena itu merupakan kebebasan berekspresi dan berpendapat yang dilindungi undang-undang. Masalahnya, di adegan yerakhir pada film itu ada sebuah Al-Qur’an yang terbuka, lalu layer menjadi hitam dan terdengan suara kertas disobek. Nah, perkiraan kami, dia sedang menyobek Al-Qur’an. Kalau itu yang terjadi menurut hukum  Belanda juga melarangnya alias tidak boleh.

Hanya, di film itu kan juga ada display tulisan: “suara yang Anda baru dengar bukan Al-Qur’an yang disobek, melainkan salah satu lembar dari buku telpon”. Wilders juga memberikan alasan, “Bukan hak saya untuk menyobek Al-Qur’an”. Saya kira ini yang aneh. Orang tak mudah percaya begitu saja.

Sejauh ini apakah ada upaya untuk mengajukan Wilders di Pengadilan agar dituntut bersalah?

Ya. Kemarin ada satu kelompok Islam Maroko di Belanda yang mau membawa Wilders ke pengadilan, dengan alasan menghina agama. Tetapi (tuntutan itu) tidak diterima oleh pengadilan. Karena menurut ketua pengadilan, film tersebut masih dalam wilayah hak kebebasan seseorang untuk berekspresi.

Dari kasus Fitna ini apa kira-kira pelajaran yang dapat dipetik?

Saya kira pelajaran yang berharga, bukan hanya umat Islam saja yang marah, tetapi, seperti saya sendiri yang Kristen misalnya, bisa mengerti kalau umat Islam bisa tersinggung. Saya kira semua orang harus bersatu, untuk menentang itu dengan cara cerdas dan sopan. Boleh saja kita mengatakan tidak setuju dengan sebuah film, tetapi tidak akan bertindak agresif. Akan lebih baik jika  ditanggapi dengan dialog yang moderat untuk mengembangkan dialog antaragama.

Kemarin, setelah film itu dikeluarkan, apa yang terjadi di mesjid-mesjid di Belanda? Hari berikutnya, mereka menggelar Open Day, supaya masyarakat Belanda bisa datang ke mesjid, bisa melihat langsung mesjidnya, bisa tanya-tanya tentang Islam pada Imam dan pada orang-orang Islam yang dating ke mesjid, bagaimana sebenarnya agama Islam itu. Saya kira ini bagus.

Bagaimana respon masyarakat Belanda atas inisiasi itu?

Banyak sekali masyarakat Belanda yang memanfaatkan itu. Jadi, akhirnya, mereka ingin tahu sendiri bagaimana sesungguhnya Islam itu. Mereka juga sadar bahwa konsepsi Islam tidak boleh dimonopoli sendiri oleh Wilders. Yang menarik, justru ada juga orang-orang Belanda yang mencari kebenaran Islam dengan caranya sendiri, bahkan atas interpretasi dari orang lain.

Hampir mirip seperti fenomena orang-orang Amerika pasca peristiwa WTC 11 September, yang tertarik mempelahjari Al-Qur’an dan akhirnya masuk Islam?

Saya kira kalau itu yang terjadi, menurut saya bagus. Tapi kami juga harus berhati-hati, karena sekarang seranganya kan kepada umat Islam di Eropa. Kalau itu sudah selesai, bukan tidak mungkin, umat yang mana lagi berikutnya? Jadi hampir mirip nasib Ahmadiyah di Indonesia. Setelah berhasil membubarkan Ahmadiyah, boleh jadi kelompok lain jadi sasaran berikutnya. Jadi kita mesti waspada dan melakukan tindakan preventif untuk pencegahan aksi-aksi berikutnya.

Sejauh ini sampai di mana pemerintah Belanda melakukan tindakan preventif itu. Misalnya, agar di masa mendatang tidak lagi muncul film-film seperti Fitna?

Masih sangat minim. Memang sudah ada statemen dari perdana menteri dan pemerintah juga sangat mendukung program-program masyarakat, khususnya kalangan interfaith yang didukung dengan dana. Tetapi, saya kira masih ada juga banyak kelompok di Belanda yang tidak berani untuk memasuki wilayah kebebasan beragama. Sebab, Negara dan agama, di Belanda itu sangat terpisah. Dan itu dianggap suatu pencapaian yang luar biasa. Jadi, agama menjadi urusan private, bukan urusan Negara.

Saya juga melihat pemerintah Belanda agak takut, atau mungkin hati-hati. Kenapa misalnya, Wilders itu mendapat banyak dukungan, karena dia mengatakan bahwa dirinya wakil orang-orang kecil, kelompok minoritas.

Ada yang mengatakan bahwa sebenarnya ia bukan Kristen, tapi Yahudi. Benarkah?

Saya sendiri kurang tahu. Yang jelas, ia orang Belanda asli, lahir di sana, dan berasal dari Selatan. Jadi, barangkali aslinya Katolik. Karena kebanyakan orang Belanda dari Selatan beragama Katolik. Yang jelas dia sedang membela warisan Kristiani Yahudi Eropa dan Belanda. Katanya begitu. Tetapi, wacanannya tidak seperti partai-partai Kristen kanan yang berbeda sekali.

Jadi, partai Wilders merupakan partai kecil?

Nggak juga sebenarnya. Sebab ia punya sembilan kursi di parlemen. Ini lebih banyak daripada partai Kristen kanan yang hanya dua kursi. Ada lagi koalisi partai Kristen kanan yang memiliki enam kursi. Jadi masih lebih banyak kursi partai Wilders. Ini pula yang menghawatirkan. Bahasa mereka memang agresif, taopi banyak juga orang Belanda yang menyukainya.

Selain kelompok Islam “ekstrim” yang cenderung agresif, ada juga kelompok Islam dan pemukanya yang moderat yang menyikapi kasus Fitna ini dengan cara yang lebih santun dan elegan. Anda melihatnya seperti apa?

Saya kira itu sangat bijak. Karena, kalau film semacam Fitna dilawan dengan agresif, dengan kekerasan, itu nggak ada gunanya. Justru akan membuat keadaan yang lebih buruk. Pemerintah Belanda sendiri sempat bertanya dan mengingatkan kepada Wilders bahwa kalau filmnya keluar mungkin orang Belanda yang tengah bertugas di luar negeri, mereka bisa terancam, dan bisa meninggal gara-gara film ini.

Apa komentar Wilders?

Komentar dia, kalau itu yang terjadi, itu memperlihatkan betapa bodohnya umat Islam.

Nampaknya memang, dengan film itu Wilders memancing untuk itu?

Betul. Para aktivis juga memakainya untuk propaganda partainya sendiri.

Kalau itu propaganda, apakah itu berhasil?

Saya kira sangat-sangat terbatas. Orang yang sudah setuju dengan Wilders mungkin tetap mendukungnya. Tetapi, yang dari awal tidak setuju, justru akan makin menjauh. Apalagi Wilders sendiri memang tidak setuju dengan konsep multikulturalitas. Dia hanya menginginkan satu kultur, yakni Belanda. Sayangnya, apa itu budaya Belanda? Orang Belanda sendiri tidak dapat mendefinisikannya sendiri.

Saya kira memang Belanda sedang mengalami krisis identitas. Lagi mencari jalan apa itu orang Belanda di tengah  beragamnya kaum pendatang di sana. Saya kira ini jauh lebih menarik jika didiskusikan. Tetapi jangan sampai wacana seperti ini menjadi wacana inklusifitas-eksklusifitas. [ ] Ahmad Nurcholish