Pernikahan Beda Agama

Judul: Pernikahan Beda Agama: Kesaksian, Argumen Keagamaan dan Analisis Kebijakan

Penulis: Ahmad Nurcholish, dkk. Penerbit: ICRP-Komnas HAM

Cetakan: Kedua [Edisi Revisi]. Tebal: xxxii + 372 halaman

Harga: Rp. 70.000,-

[Pengantar Editor edisi Revisi]. Sejak diterbitkannya pada medium 2005 silam, buku ini memang tak sempat bertandang di etalase toko buku-toko buku di tanah air. Kebijakan kedua lembaga, yakni ICRP dan Komnas HAM kala itu memang tidak berencana untuk ‘menjual’ buku ini bagi masyarakat umum. Kedua lembaga baru focus menggunakan buku ini sebagai media untuk menyuguhkan fakta lapangan, fakta keagamaan, dan fakta kebijakan yang kita miliki terkait dengan isu pernikahan beda agama, dan kemudian memberikannya kepada pihak-pihak terkait. Sayangnya, pihak-pihak terkait tersebut masih dalam level elit sehingga, justru masyarakat umum yang membutuhkannya sulit untuk mendapatkannya. Padahal, sejak buku tersebut diluncurkan, keberadaannya tercium berbagai pihak, terutama mereka yang tengah menghadapi masalah nikah beda agama untuk mendapatkannya. Sekali lagi, sayang, buku ini tentu sulit didapatkan oleh mereka.

Fakta lain yang tidak kalah penting adalah, sepanjang lima tahun terakhir, sejak  buku ini terbit, nampaknya isu tentang pernikahan beda agama justru semakin kencang, baik laju jumlah pasangan yang akan dan sudah menikah beda agama maupun laju bagi pihak yang menentangnya. Dua kutub yang saling bersebrangan inilah yang turut memicu diburunya buku ini oleh mereka yang berkepentingan.

Mereka yang menghadapi masalah pernikahan beda agama tentu buku ini dapat dijadikan bahan rujukan bagi kerumitan yang dialaminya. Pasalnya, meski bukan barang langka, buku sejenis ini masih bisa dihitung dengan jari tangan kita. Artinya jumlahnya tak banyak di pasaran. Dan yang ada, semakin sedikit jumlahnya yang berbicara dari berbagai aspek: baik aspek keagamaan, aspek kebijakan kenegaraan, apalagi yang juga menyuguhkan pengalaman empiris pasangan nikah beda agama. Yang mudah ditemui tentu buku dengan isu sejenis, tetapi lebih banyak menekankan pada aspek keagamaan, dan itu yang menentang atau melarang.

Di sisi lain, sepanjang lima tahun terakhir ini, bukannya kabar baik yang kita dapatkan, justru sebaliknya. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa (calon) pasangan nikah beda agama masih saja mengalami kesulitan untuk mewujudkan impian mereka menikah dengan pola beda agama. Sejumlah kebijakan pemerintah yang kalau kita pahami sebetulnya memberikan ruang, bahkan jaminan kepada mereka, tetapai hal itu tidak mengaplikasi di ranah teknis di institusi tingkat bawah seperti Kantor Urusan Agama (KUA) maupun Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Bahkan hambatan bagi calon pasangan nikah beda agama sudah ditemui ketika hendak mengurus dokumen-dokumen pernikahan di level RT, RW, dan Kelurahan. Hal ini menunjukkan bahwa pernikahan beda agama masih belum mendapat ‘tempat’  yang semestinya di Negara kita yang plural dan menjunjung tinggi falsafah Bhineka Tunggal Ika ini.

Berangkat dari berbagai masalah tersebut, kami memandang penting untuk menerbitkan ulang buku ini. Agar dari aspek isi ada sesuatu yang baru, kami meng-update kembali dari berbagai aspek yang kami suguhkan sesuai dengan fakta di lapangan. Updating isi meliputi: kesaksian sejumlah pasangan beda agama, argument keagamaan, dan analisis kebijakan. Focus dan obyek rekomendasi juga kami pertajam, sehingga memiliki ‘daya dobrak’ yang signifikan.

Dalam hal kesaksian pasangan, kami mewawancara kembali sejumlah pasangan untuk mendapatkan perkembangan kehidupan mereka dalam mengarungi bahtera rumah tangga. Banyak aspek yang dapat kit abaca dari sini. Sebab lima tahun bukanlah waktu sebentar dalam melihat pernak-pernik dalam kehidupan pasangan nikah beda agama. Begitu pula dalam aspek keagamaan. Argument dari berbagai agama yang oleh sejumlah pihak dipandang masih sangat dangkal kami perdalam kembali. Tentu dengan merujuk berbagai sumber serta mewawancara kembali dengan pihak-pihak yang berkompeten dalam hal ini. Begitu pula dalam aspek kebijakan, kami memperbaharui kembali dengan mengkaji berbagai peraturan, perundang-undangan yang terkait dengan isu nikah beda agama.

Harapan kami, sebisa mungkin, melalui buku ini sedikit banyak mampu memenuhi dahaga public akan kehadiran buku-buku yang mengulas tentang pernikahan  beda agama dari berbagai aspek yang melingkupinya. Tentu tidak serta-merta dapat memenuhi dahaga tersebut. Paling tidak, buku ini mampu membuka kesadaran bersama dan syukur-syukur mampu memberikan pencerahan sehingga selubung gelap pernikahan beda agama dapat kita buka bersama. Bagaimanapun upaya untuk membuka selubung gelap tersebut harus terus diupayakan seiring dengan arus gerak berbagai pihak yang berusaha sebaliknya, yakni menghambat pernikahan beda agama. [ ] Ahmad Nurcholish, Ahmad Baso

Terkait dengan penikahan lintas iman atau beda agama, sikap ICRP sangat jelas. ICRP tidak mengkampanyekan pernikahan lintas iman, tetapi memberikan dukungan, bahkan kalau perlu memberikan pendampingan bagi mereka yang pada akhirnya memilih secara sadar untuk menikah dengan pasangan yang berbeda agama. Bagi ICRP, pernikahan adalah hak asasi manusia yang tidak boleh dirintangi oleh siapa pun dan dengan alasan apa pun, sepanjang di dalamnya tidak ada unsur pemaksaan, eksploitasi dan diskriminasi. Pernikahan lintas agama dapat dilihat sebagai sebuah konsekuensi logis dari pluralitas yang ada di masyarakat.

Karena itu, ICRP sangat gembira menyambut kehadiran buku ini, paling tidak  karena dua alasan. Pertama, buku ini dapat menjadi referensi ilmiah dan obyektif bagi siapa pun yang  memilih secara sadar, tanpa paksaan, untuk menikah dengan pasangan yang tidak seiman. Kedua, buku ini dapat menjadi rujukan bagi para petugas di lingkungan Dinas Kependudukan dan  Catatan Sipil (DKCS) dan para petugas di Kantor Urusan Agama (KUA) serta para hakim, baik di lingkungan Pengadilan Negeri maupun  di lingkungan Pengadilan Agama di seluruh Indonesia.

Saya pribadi berharap, melalui buku ini para pengambil keputusan terkait dengan urusan perkawinan lintas iman bersikap dan bertindak lebih bijaksana sehingga memberikan solusi yang bijak dan manusiawi kepada masyarakat.

Prof. Dr. Siti Musdah Mulia, Ketua Umum ICRP

Hingga kini belum ada tinjauan aspek hak asasi manusia terhadap instrumen-instrumen kebijakan yang terkait dengan pencatatan sipil, terutama UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ini. Terutama untuk memantau pelaksanaan UU ini dan segenap turunannya dalam konteks kesesuaiannya dengan standar-standar normatif hak asasi manusia. Dan Komnas HAM pun hingga kini belum melakukan tinjauan menyeluruh terhadap UU ini beserta instrumen-instrumen kebijakan turunannya.

Kesempatan penerbitan ulang buku ini, saya harap, akan membuka kemungkinan pembahasan dan pengkajian lebih lanjut tentang keseluruhan kebijakan pencatatan sipil dari sudut pandangan hak asasi manusia. Pasalnya, soal pencatatan merupakan isu krusial dimana banyak warga negara kita yang terdiskriminasi akibat kelemahan sistem pencatatan sebelum UU ini berlaku.

Semoga buku ini bisa memenuhi harapan semua pihak, termasuk kalangan pemangku kepentingan (stakeholders) yang menaruh perhatian besar terhadap masalah-masalah kebangsaan dan kemajemukan dalam kasus nikah beda agama ini.

Ahmad Baso, Subkomisi Pengkajian dan Penelitian Komnas HAM

Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan masukan bagi berbagai pihak yang berwenang atau mereka yang karena posisinya terkait dengan kasus-kasus pernikahan beda agama.

Dr. Djohan Effendi, mantan Ketua Umum ICRP

Dengan tidak dicatatkannya pernikahan beda agama secara sengaja, maka negara secara sistematis, by commission tidak dapat melepaskan tanggung jawabnya, untuk itu telah cukup memenuhi persyaratan negara dipersalahkan melanggar hak asasi manusia.

Dr. Chandra Setiawan, mantan anggota Komnas HAM

Buku ini dapat memotivasi  semua element Bangsa agar mampu membangkitkan sikap, semangat, persepsi dan idealisme yang sejalan dengan jiwa Nasionalisme Bangsa Indonesia.  Di hari-hari mendatang Pernikahan Beda Agama hendaknya dapat dicatatkan sebagaimana mestinya tanpa harus melakukan pencatatan ke luar negeri seperti yang sering terjadi hingga kini, dan hal tersebut sungguh ironis ketika NKRI memiliki dasar negara Pancasila dan UUD 1945.

Yayat Ruhyat, pemuka Penghayat Kepercayaan

Bagi saya buku ini sangat berharga, sebab, kini, seolah agama menjadi masalah bagi kehidupan kita. Kita tak lagi merasa nyaman jika sedang berada dalam komunitas yang berbeda agama. Padahal sebetulnya hal itu tidak perlu terjadi dalam realitas masyarakat yang plural ini.

Magdalena Sitorus, Komisi Perlindungan Anak Indonesia

Negara  sebetulnya sudah menjamin tidak boleh ada diskriminasi. Dalam CEDAW pasal 16 tentang perkawinan dijelaskan agar dalam perkawinan tidak terjadi diskriminasi. Entah itu diskriminasi etnis, ekonomi, maupun juga agama. Karena itu tidak selayaknya mereka yang berbeda agama lalu dipersulit dalam perkawinannya.

Masruchah, Komnas Perempuan

Secara pribadi, pernikahan beda agama bagi saya tidak ada masalah. Ada tetangga saya yang menikah beda agama juga tidak ada masalah. Soal warisan juga tidak ada masalah. Bahkan anaknya juga menikah beda agama.

Gendro Nurhadi, Dir. Kepercayaan Kemenbudpar

Bagi kami, buku ini nantinya akan sangat berguna. Di kantor, kami sering kedatangan calon pasangan beda agama. Dengan adanya buku ini maka akan dapat dijadikan referensi bagi mereka. Baik yang akan menikah maupun yang sudah menjalankan bahtera rumah tangga beda agama.

Sudhar Indupa, DKCS DKI Jakarta